28 Desember 2010

Siap Terjun di Dunia Media, Siap Tahu Aturannya

Berbicara mengenai komunikasi berarti berbicara mengenai media. Media kini sudah menjadi bagian dari hidup manusia yang sudah tidak dapat terpisahkan. Sejak kecil, seorang anak sudah dikenalkan dengan media sebagai bentuk sosialisasi. Setiap hari dan setiap saat kitas selalu berhubungan dengan media. Salah satu bentuk media yang paling dekat dengan hidup masyarakat adalah media massa. Media massa, sesuai namanya, dapat diartikan sebagai media penghubung atau media komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat memperoleh segala macam pengetahuan mengenai berita dan informasi yang terjadi setiap hari melalui berbagai jenis media, baik cetak maupun elektronik, yang dibuat oleh para jurnalis.

Pada tahun 1999 lalu, pascakelahiran UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, pers Indonesia dapat dikatakan menerima kado yang sangat diinginkan, yaitu kebebasan. Kado ini tentunya sangat istimewa karena selama 30 tahun lebih kepemimpinan Orde Baru segala bentuk  kebebasan berpendapat dan berpolitik, terutama untuk pers, merupakan sesuatu yang sangat sulit di negeri ini. Terkekangnya dunia pers Indonesia saat itu seperti yang dinyatakan oleh Veven Wardhana (Koran Tempo, 28 Januari 2002) setidaknya bermuara pada dua permasalahan pokok. Pertama, karena struktur politik yang sangat otoriter terhadap distribusi informasi. Kedua, terlalu besarnya pengaruh pemilik modal besar dalam industri pers (barrier to entry) sehingga struktur oligopoli secara tidak langsung terbentu, sehingga selama itu pula pers belum mampu berkontribusi banyak dalam proses demokratisasi.

Wacana mengenai bagaimana pers Indonesia berkembang pesat pasca-1999 tentu tidak jauh dari realitas lapangan mengenai ledakan kuantitas perusahaan pers. Hal ini tak merupakan dampak nyata dari kebebasan berpolitik yang diberikan oleh pemerintah.

Namun, ternyata tidak semua kisah kebebasan pers yang sejalan dengan meningkatnya kuantitas perusahaan pers ini berdampak positif. Karena selama itu pula berbagai penyimpangan pun terjadi. Penyimpangan tersebut secara tidak langsung tertuju pada fenomena kebebasan pers yang sering kali dikatakan kebablasan. Fenomena kebablasan pers saat ini setidaknya dapat dipandang dari beberapa kasus seperti pornografi dan pemberitaan yang provokatif yang dihadirkan media. Kasus pornografi yang sempat marak, seperti terbitnya Majalah Playboy 2006 lalu, penerbitan yang juga banyak menuai pro-kotra di dalam masyarakat. Walaupun majalah Playboy akhirnya terbit jauh lebih soft daripada versi aslinya di Amerika, teapi tetap saja, citra Playboy sebagai media porno tidak dapat ditutupi, dan hal itulah yang menjadi masalah. Selain itu, pemberitaan provokatif begitu mudahnya muncul seperti: Bush Babi Buta, Amerika Setan! atau berbagai gaya bahasa sarkastis lainnya yang sering kali digunakan. Padahal sangat jelas bahwa pers tidak boleh menyiarkan informasi atau gambar yang dinilai dapat menyinggung rasa kesopanan individu atau kelompok tertentu.

Kebebasan pers adalah suatu hal yang diinginkan oleh semua pihak. Namun, bagaimanapun juga kebebasan tersebut tetap harus berjalan pada kebebasan yang bertanggungjawab. Walaupun tidak bertanggungjawab kepada negara, pers memiliki tanggungjawab yang lebih besar kepada publik. Namun, kemudian yang juga menjadi masalah adalah ketika pers melanggar aturan-aturan baik dalam perundang-undangan maupun dalam kode etik, sering kali masalah-masalah tersebut tidak menggunakan mekanisme pelaporan sebagai mana mestinya, yaitu ke Dewan Pers terlebih dulu. Sering kali kasus-kasus pers langsung dibawa ke pengadilan, dan tidak sedikit pula kasus-kasus pers yang terjadi diselesaikan dengan tidak mengacu pada UU Pers. Hal ini tentu menjadi bertentangan dengan tujuan dari dibuatnya regulasi pers itu sendiri, yaitu mengatur segala hal yang berhubungan dengan pers Indonesia. Menurut Dewan Pers, berbagai gugatan hukum terhadap sejumlah media massa yang semakin terlihat menjadi sarana intimidasi terhadap pers, wartawan dan karya jurnalistik di Indonesia.

Berdasarkan data yang didapat dari detik.com, sejumlah kasus pers yang diputus di pengadilan tingkat pertama mengindikasikan tidak proporsional. Misalnya, vonis US$ 1000 yang dijatuhkan kepada Koran Tempo, Trust (Rp 1 miliar) serta dua wartawan Rakyat Merdeka yang divonis enam bulan penjara. Selain itu, Dewan Pers merasa prihatin dengan proses pengadilan Majalah Tempo atas gugatan Tomy Winata terhadap laporan yang berjudul 'Ada Tomy di Tenabang'. Tuntutan hukuman dua tahun kepada tiga wartawan majalah itu menyinggung rasa keadilan. Hal itu mengingat Tempo sebagai perusahaan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan harus membayar Rp500 juta untuk laporan tersebut. Dengan demikian, Tempo berpotensi mendapat hukuman ganda, denda dan penjara apabila hakim mengabulkan tuntutan jaksa. Hal yang baru terjadi tidak lama ini adalah kasus Erwin Arnada, Pimpinan Redaksi Majalah Playboy Indonesia, yang dijatuhi hukuman pidana penjara dua tahun oleh Mahkamah Agung. Namun, dalam pelaksanaan peradilan, Erwin dijatuhi pasal dalam KUHP, bukannya mengacu pada UU Pers. Padahal, Erwin Arnada adalah Pimpinan Redaksi Majalah Playboy Indonesia, dan Majalah Playboy merupakan suatu bentuk karya jurnalistik.

Berbagai kasus di atas adalah sebagian kecil dari kasus media yang terkait dengan ranah hukum dan etika. Oleh karena itu perlu adanya regulasi yang mengatur media. Sistem regulasi media dibedakan menjadi dua, kebijakan media dan hukum media. Dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut dibuatlah sebuah kebijakan yang berisi tentang kebijakan media. Kebijakan media berisi pandangan pemerintah dan masyarakat dalam rangka mengatur media agar media bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Namun, kebijakan media seringkali disahkan menjadi hukum agar dapat mengikat perusahaan dan masyarakat secara legal. Sementara, hukum merupakan aturan yang dibuat oleh legislatif, dilaksanakan oleh eksekutif, dan diawasi oleh yudikatif. Hukum media, sementara itu, akan lebih mengarah pada keputusan individu yang diambil apabila regulasi umum tidak dapat menjawab permasalahan. Pada dasarnya hukum dan kode etik sama-sama berisi sejumlah aturan, hanya saja pelanggaran terhadap kode etik tidak menimbulkan sanksi hukum dan lebih ke sanksi sosial, seperti pengecualian atau pencabutan hak.

Dewasa ini, banyak perusahaan media cenderung memilih untuk mengontrol badannya sendiri di samping tunduk pada aturan hukum. Hal ini yang dikenal dengan self-regulation. Self-regulation merupakan aturan yang dibuat oleh komunitas media dan berlaku bagi komunitas tersebut. Di dalam self-regulation inilah terdapat code of ethics atau code of professional conduct. Contoh self-regulation misalnya adalah aturan mengenai siaran televisi, radio, dan telekomunikasi massa yang dibuat oleh Federal Communication Commission (FCC) di Amerika.

Di era modern saat ini, mudah sekali pemilik modal memonopoli kepemilikan media. Di Amerika Serikat misalnya, stasiun televisi sempat dioligopoli oleh CBS, NBC, dan ABC pada tahun 1950-an. Monopoli dan oligopoli media ini dapat menyebabkan keseragaman isi media dan menurunkan kualitas isi media tersebut. Padahal, untuk memajukan masyarakat, perlu adanya variasi isi dan perbedaan opini atau sudut pandang agar dapat membuka pikiran publik. Oleh karena itu, dibuatlah regulasi yang mengatur tentang kepemilikan modal dan kepemilikan media. Di Amerika, The Communications Act of 1934 mengatur mengenai keterbatasan kapasitas frekuensi dan monopoli perusahaan telekomunikasi AT&T. The 1996 Telecommunications Act kemudian memicu kelahiran televisi kabel dan meregulasi kepemilikan perusahaan dan pornografi di internet.

Isu etika media dalam industri musik, film, dan televisi menjadi perdebatan karena industri tersebut dituduh memberi dampak negatif, tetapi pihak industri menyatakan khalayak penonton adalah pihak yang seharusnya bertanggungjawab menyaring isi media yang mereka konsumsi. Dalam public relations, etika diperlukan dalam menghadapi kebutuhan perusahaan dan publik. Dalam periklanan, pemasar perlu memperhitungkan nilai moral, tidak menipu, atau menampilkan konten kekerasan. Begitu pula halnya dalam internet, hak kekayaan intelektual sampai saat ini masih menjadi perdebatan karena kemudahan mengunduh karya seseorang.

Keberadaan hukum dan etika dalam dunia komunikasi memang sangat diperlukan walaupun dalam praktiknya masih jauh dari harapan. Kedua aspek ini merupakan alat-alat yang dapat melindungi konsumen dari eksploitasi media. Keduanya juga dapat menuntun media untuk selalu berada di jalur yang benar dan terus bertanggungjawab secara moral pada masyarakat. Hukum dan etika ini juga semakin penting posisinya, terutama setelah munculnya internet. Dengan adanya hukum dan etika, para pengguna internet akan bisa lebih waspada dan menghindari untuk menjelek-jelekkan orang lain, tidak meng-hack dan merusak situs orang lain, serta tidak mengganggu privasi orang lain.

Jadi, ketika kita terjun ke dunia media atau bahkan menjadi khalayak aktif yang mengonsumsi media, sudah seharusnya kita mengetahui mengenai hukum dan etika dalam media. Mengetahui hal-hal tersebut akan menuntun kita pada penggunaan media yang tepat guna dan tidak merugikan pihak mana pun. Kita pun sebagai pengguna media dapat berperan aktif dalam ikut memilah-milih mana media yang baik dan mana media yang tidak baik untuk dikonsumsi. Pada akhirnya, kita yang memilih, kita yang menentukan. Namun, sebelum memilih dan menentukan, pastikan diri kita terbekali dengan pengetahuan seputar hukum dan etika media.

Referensi: Straubhaar, Joseph & LaRose, Robert. 2004. Media Now: Communications Media in the Information Age. Belmont, CA: Wadsworth.

3 komentar :

Posting Komentar

Silakan tulis opini atau komentarmu.