09 April 2011

Koin untuk Presiden, Koin untuk Media

Latar Belakang
Belum lama ini, tepatnya pada bulan Januari 2011, media mengangkat satu isu yang berdampak cukup besar bagi masyarakat. Isu “Koin untuk Presiden” mucul setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pengarahan pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Gedung Balai Samudra Indonesia pada hari Jumat, 21 Januari 2011. Di sana, presiden mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen meningkatkan gaji dan remunerasi anggota TNI dan Polri setiap tahun.[1] Menurut presiden, hal ini dilakukan dengan tujuan mendorong anggota TNI dan Polri lebih berprestasi dan berkinerja. Dalam pidato tersebut, presiden pun mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun ketujuh gaji presiden belum naik.

 Setelah presiden memberikan pidato tersebut, reaksi masyarakat langsung timbul. Masyarakat menilai bahwa presiden terkesan “curhat” dan tidak merasa puas dengan gaji yang telah diperoleh hingga saat ini. Masyarakat merasa presiden tidak seharusnya berkata demikian karena masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Melihat reaksi masyarakat ini, media pun terus meng-expose isu ini hingga menjadi isu yang cukup besar. Reaksi masyarakat yang protes terhadap pernyataan presiden ini kemudian “dituangkan” dalam situs jejaring sosial, Facebook.

Di Facebook, dibuatlah akun grup bernama “Koin untuk Presiden”. Grup dengan nama “Koin untuk Presiden” ini terinspirasi dari gerakan-gerakan sosial sebelumnya, seperti “Koin untuk Bilqis” dan “Koin untuk Prita”. Namun, berbeda dengan gerakan-gerakan sebelumnya yang memang bersifat sosial dan bertujuan untuk membantu orang-orang tersebut, gerakan “Koin untuk Presiden” lebih bersifat menyindir daripada bersifat sosial.

Teori Efek-efek Media[2]
Dalam melihat kasus koin untuk presiden ini, ada beberapa teori mengenai konsekuensi penggunaan media terhadap individu, antara lain: Teori Peluru atau Teori Hypodermic menjelaskan bahwa media sangat berpengaruh dan dampaknya cepat seperti peluru atau jarum suntik hypodermic; Multistep Flow, yaitu bahwa efek media tidak secara langsung terjadi, tapi melalui pengaruh opinion leader. Opinion leader ini sendiri lebih banyak dipengaruhi elit media daripada saluran media massa sehari-hari; Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory). Teori ini menjelaskan bahwa khalayak meniru apa yang mereka lihat di media sebagai proses observational learning.

Diskusi
Dari kasus ini kemudian muncul pertanyaan, apakah presiden benar-benar meminta kenaikan gaji? Menurut Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FISIP UI Jiwo Damar Anarkie, presiden (pada saat berpidato) tidak bermaksud “curhat” atau meminta kenaikan gaji secara implisit. Presiden hanya memaparkan fakta bahwa gaji presiden selama tujuh tahun belum naik. Namun, masyarakat menanggapinya sebagai bentuk penyampaian keinginan atau keluhan dan presiden. Menurut Jiwo, saat diwawancarai di kantin Taman Korea FISIP UI, hal-hal seperti kenaikan gaji atau hal-hal yang berhubungan dengan keuangan memang sangat sensitif untuk dibahas atau disajikan kepada masyarakat. Tentunya ini dikarenakan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia yang masih banyak hidup miskin.

Efek dari isu ini pun ternyata berdampak hingga anggota DPR RI. Tiga hari setelah presiden berpidato, anggota Komisi III DPR melakukan aksi penggalangan sumbangan uang recehan yang ditujukan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di gedung DPR.[3] Aksi pengumpulan uang receh itu dilakukan di sela-sela rapat kerja Polri dan Komisi III. Selain itu, sekitar lima puluh buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992, menggelar aksi pengumpulan koin untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di sekitar alun-alun Kota Cimahi pada tanggal 7 Februari 2011.[4]  Aksi pengumpulan koin tersebut dilakukan dengan cara meminta sumbangan uang recehan dari para pengendara kendaraan bermotor yang melintas di sekitar Alun-alun Kota Cimahi. Menanggapi aksi ini, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, ungkapan presiden terkait gajinya itu dimaksudkan untuk menunjukkan pemerintah sebenarnya serius meningkatkan pendapatan rakyat miskin, bukan menaikkan gaji pejabat tinggi negara.

Hal ini pun tentu tidak terlepas dari peran media. Lantas, apakah manfaat isu ini bagi media? Tentunya, media berperan sebagai agenda setter bagi publik. Apa yang muncul di publik sering kali tidak serta-merta memang benar-benar muncul dari inisiatif publik. Media sering kali berperan sebagai pengatur persepsi dan opini publik terhadap suatu isu, sehingga dalam kasus “Koin untuk Presiden” ini, dikhawatirkan ada tujuan tertentu dari media, seperti meningkatkan rating media tersebut yang berujung pada pemasukan atau profit media. Jadi, kasus ini pun bisa menjadi boomerang bagi media dengan pertanyaan-pertanyaan kritis, seperti apakah “Koin untuk Presiden” memang ditujukan sebagai pengalihan persepsi dan opini publik yang memiliki efek lain bagi media untuk mendulang “Koin untuk Media” (profit)? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa berita yang memiliki nilai berita (news value) tentu bernilai jual secara ekonomi bagi media tersebut.

Kesimpulan
Isu-isu yang berhubungan dengan keuangan atau finansial sangat sensitif untuk dibahas di tengah publik. Bagaimana persepsi atau opini publik terhadap suatu isu bergantung pada bagaimana media menyajikan isu tersebut dengan pandangan, perspektif, dan prinsip perusahaan media tersebut. Dalam kasus ini, pemberitaan media mengenai pidato presiden di-expose dengan cukup besar.

Terpaan media yang kemudian berpengaruh terhadap opini publik pun menggiring publik membuat gerakan sosial berupa “Koin untuk Presiden” di situs jejaring sosial Facebook. Efek dari gerakan ini pun berpengaruh pada masyarakat di seluruh daerah dan efek ini pun terus di-expose oleh media. Sementara itu, di sisi lain, isu yang mempengaruhi opini publik seperti ini memiliki nilai berita yang tinggi dan menarik perhatian publik sehingga media pun mendapat pemasukan yang cukup besar dari rating hasil kecepatan update berita dan pembahasan berita tersebut.

Referensi
http://nasional.kompas.com/read/2011/01/21/10445529/SBY.7.Tahun.Gaji.Presiden.Belum.Naik
http://nasional.kompas.com/read/2011/01/22/03293690/SBY.Gaji.Saya.Tak.Naik
http://nasional.kompas.com/read/2011/01/24/17275216/Hatta.Presiden.Tak.Pernah.Curhat.
http://nasional.kompas.com/read/2011/01/24/21454567/DPR.Kumpulkan.Koin.untuk.Gaji.Presiden



[1] http://nasional.kompas.com/read/2011/01/21/10445529/SBY.7.Tahun.Gaji.Presiden.Belum.Naik
[2] Straubhaar, J., & LaRose, R. (2006). Media Now: Understanding Media, Culture, and Technology Fifth Edition. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.
[3] http://nasional.kompas.com/read/2011/01/24/21454567/DPR.Kumpulkan.Koin.untuk.Gaji.Presiden
[4] http://www.antaranews.com/berita/245006/buruh-cimahi-kumpulkan-koin-untuk-presiden-sby


0 komentar :

Posting Komentar

Silakan tulis opini atau komentarmu.