09 April 2011

Periodisasi Kode Etik pada Media Cetak dan Media Siar

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers harus menghormati hak asasi setiap orang, oleh karena itu pers selalu dituntut untuk profesional dan terbuka kepada masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman berperilaku dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan profesionalisme kerja. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Selain jurnalis media cetak, jurnalis media siar (pertelevisian) pun mempunya suatu pedoman etik yang dibuat oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Kode etik tersebut disebut sebagai Kode Etik Jurnalis Televisi. Baik Kode Etik Jurnalistik maupun Kode Etik Jurnalis Televisi, keduanya dimaksudkan untuk menetapkan landasan atau dasar berperilaku bagi para jurnalis dalam menjalankan tugasnya secara profesional.

            Periodisasi kode etik berlangsung mulai dari news gathering (sebelum menulis atau apa yang akan ditulis), editing (saat menulis dan mengolah berita), sampai pada tahap presenting (penyajian berita). Proses dari news gathering sampai dengan presenting semata-mata dilakukan untuk ‘seeking the truth’ guna ‘telling the truth’.

            Di mulai dari proses news gathering, dalam Kode Etiki Jurnalistik tercantum di Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 dan Pasal 6 sampai Pasal 7 yang berisi:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran dalam pasal ini ialah bahwa independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara, tidak berat sebelah. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran atas cara-cara yang profesional adalah menunjukkan identitas diri kepada narasumber; menghormati hak privasi; tidak menyuap; menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran dalam pasal ini adalah bahwa menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsirannya adalah, bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalah-gunakan profesi dan tidak menerima suap.

Maksudnya, menyalah-gunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsirannya, hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Ketujuh pasal di atas dalam Kode Etik Jurnalistik diterapkan pada saat proses news gatehering atau pengumpulan berita. Mulai dari keharusan seorang jurnalis untuk memiliki itikad baik dalam pencarian berita, melaksanakan tugas dengan cara-cara profesional, sampai dengan kewajiban wartawan untuk menghargai narasumber yang tidak bersedia untuk diketahui identitasnya. Semua hal tersebut dilakukan pada saat upaya pengumpulan berita. Lalu begitu juga dengan jurnalis televisi. Dalam Kode Etik Jurnalis Televisi, kode etik yang mengacu pada proses news gathering tercantum dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 dan Pasal 11 sampai Pasal 13 yang berisi:

Pasal 2
Jurnalis Televisi Indonesia adalah pribadi mandiri dan bebas dari benturan kepentingan, baik yang nyata maupun terselubung.

Artinya bahwa jurnalis televisi tidak boleh memihak suatu pihak tertentu (harus impasial) dan objektif dalam menyiarkan berita. Tidak boleh ada suatu maksud terselubung dalam menyiarkan berita.

Pasal 4
Jurnalis Televisi Indonesia tidak menerima suap dan menyalahgunakan profesinya.

Sama seperti di dalam Kode Etik Jurnalistik, jurnalis televisi juga tidak boleh menerima suap dalam bentuk apa pun dan untuk maksud apa pun, karena jika sampai hal itu terjadi maka jurnalis tersebut telah melanggar etika profesi dan termasuk juga dalam hal penyalahgunaan profesi.

Pasal 11
Jurnalis Televisi Indonesia menghargai harkat dan martabat serta hak pribadi sumber berita.

Artinya adalah bahwa jurnalis televisi tidak boleh mengganggu privasi seseorang apalagi jika hal tersebut bisa merendahkan harkat dan martabat seseorang. Seorang jurnalis harus menghormati dan menghargai hak pribadi seseorang.

Pasal 12
Jurnalis Televisi Indonesia melindungi sumber berita yang tidak bersedia diungkap jati dirinya.

Hal ini juga sama seperti dalam Kode Etik Jurnalistik, bahwa setiap jurnalis wajib menggunakan hak tolak bila dimintai identitas narasumber oleh pihak tertentu, terlebih lagi jika narasumber sudah terlebih dulu meminta agar identitasnya tidak diberitahukan maka jurnalis wajib melindungi identitas narasumber yang bersangkutan.

Pasal 13
Jurnalis Televisi Indonesia memperhatikan kredibilitas dan kompetensi sumber berita.
Dalam mencari berita, seorang jurnalis televisi juga harus memperhatikan kredibilitas dan kompetensi sumber berita. Apakah kredibel atau tidak, dan kompeten atau tidakkah sumber berita yang didapat.

            Kemudian selanjutnya setelah news gathering atau pengumpulan berita dan apa yang akan ditulis, langkah berikutnya adalah proses editing atau menulis dan mengolah berita. Dalam Kode Etik Jurnalistik, panduan menulis dan mengolah berita terdapat pada Pasal 8, yaitu:

Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran adalah prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas, dan diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

            Dalam Kode Etik Jurnalis Televisi memang tidak disebutkan secara terperinci mengenai kode etik dalam mengolah atau menyunting berita, karena pada dasarnya berita yang akan disiarkan pun sebelumnya harus melewati proses editing, sehingga kode etik dalam hal editing dalam media siar sama dengan media cetak. Selanjutnya adalah proses presenting atau penyajian/penyiaran. Dalam Kode Etik Jurnalistik, pengaturan masalah penyajian berita terdapat di Pasal 5 dan Pasal 10 sampai Pasal 11, yaitu:

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Maksudnya bahwa identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak, dan anak mengacu seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran “segera” berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

 

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

            Sementara itu, masalah presenting dalam jurnalis televisi dibahas dalam Kode Etik Jurnalis Televisi di Pasal 3 dan Bab III tentang Cara Pemberitaan (Pasal 5 sampai Pasal 10), yaitu:

Pasal 3
Jurnalis Televisi Indonesia menyajikan berita secara akurat, jujur dan berimbang, dengan mempertimbangkan hati nurani.

Di sini dijelaskan bahwa berita yang disiarkan haru akurat, jujur, berimbang, dan mempertimbangkan hati nurani. Artinya jurnalis televisi harus memperhitungkan masalah patut atau tidaknya suatu berita disiarkan. Walaupun mungkin berita tersebut ditunggu-tunggu oleh banyak penonton atau sesuai dengan selera/banyak permintaan dan juga bisa menaikkan rating, tapi bila bukan suatu hal yang pantas dan penting untuk diberitakan maka seorang jurnalis dengan mempertimbangkan hati nurani dan etika tidak perlu menyiarkan berita tersebut karena tidak berhubungan dengan public interest.

BAB III
CARA PEMBERITAAN

Pasal 5
Dalam menayangkan sumber dan bahan berita secara akurat, jujur dan berimbang, Jurnalis Televisi Indonesia:
a.      Selalu mengevaluasi informasi semata-mata berdasarkan kelayakan berita, menolak sensasi, berita menyesatkan, memutar balikkan fakta, fitnah, cabul, dan sadis.
b.      Tidak menayangkan materi gambar maupun suara yang menyesatkan pemirsa.
c.       Tidak merekayasa peristiwa, gambar maupun suara untuk dijadikan berita.
d.      Menghindari berita yang memungkinkan benturan yang berkaitan dengan masalah SARA.
e.       Menyatakan secara jelas berita-berita yang bersifat fakta, analisis, komentar, dan opini
f.        Tidak mencampur-adukkan antara berita dengan advertorial.
g.      Mencabut atau meralat pada kesempatan pertama setiap pemberitaan yang tidak akurat dan memberikan kesempatan hak jawab secara proorsional bagi pihak yang dirugikan.
h.      Menyajikan berita dengan menggunakan bahasa dan gambar yang santun dan patut, serta tidak melecehkan nilai-nilai kemanusiaan.
i.        Menghormati embargo dan off the record.

Dalam Pasal 5 ini telah dijelaskan secara terperinci mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh jurnalis televise ketika akan menyiarkan berita. Mulai dari mengevaluasi informasi, tidak menayangkan gambar dan suara yang menyesatkan pemirsa, sampai dengan hal yang juga dibahas dalam Kode Etik Jurnalistik, yaitu menghormati embargo dan off the record.

Pasal 6
Jurnalis Televisi Indonesia menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Sama seperti pada penafsiran Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik mengenai menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah yang berarti prinsip tidak menghakimi seseorang secara sepihak.

Pasal 7
Jurnalis Televisi Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila dan kejahatan anak dibawah umur, wajib menyamarkan identitas wajah dan suara tersangka maupun korban.

Sama seperti dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, bahwa penafsiran mengenai “anak” di sini adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Penyamaran identitas tersebut berhubungan dengan masalah etika dan harga diri seorang anak yang menjadi korban kejahatan susila. Oleh karena itu menyamarkan identitas korban sangat penting dan harus, tapi tetap tidak mengurangi esensi berita yang disajikan.

Pasal 8
Jurnalis Televisi Indonesia menempuh cara yang tidak tercela untuk memperoleh bahan berita.

Artinya bahwa jurnalis televisi harus melihat dan mengutamakan kepentingan publik dalam memperoleh bahan berita, bukan hanya karena alasan tuntutan profesi kemudian bisa menempuh berbagai cara untuk mendapatkan berita.

Pasal 9
Jurnalis Televisi Indonesia hanya menyiarkan bahan berita dari stasiun lain dengan izin.

Ini sangat penting karena setiap berita yang disiarkan oles suatu stasiun televisi tertentu berarti menjadi hak siar stasiun tersebut. Jika sebuah stasiun televisi ingin menyiarkan berita yang sama persis atau ingin juga menayangkan berita yang sama dari stasiun televisi lainnya maka stasiun televisi ini wajib untuk meminta izin penyiaran kepada stasiun televisi yang bersangkutan.

Pasal 10
Jurnalis Televisi Indonesia menunjukkan identitas kepada sumber berita pada saat menjalankan tugasnya.

Dengan menunjukkan identitas kepada narasumber, hal ini menunjukkan bahwa jurnalis tersebut adalah seorang jurnalis yang profesional dan akuntabel. Menunjukkan identitas diri adalah salah satu etika yang penting untuk dilakukan oleh semua jurnalis.

Setelah semua penjelasan mengenai periodisasi Kode Etik Jurnalistik dan Kode Etik Jurnalis Televisi, masalah penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers dan sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Sementara untuk Kode Etik Jurnalis Televisi, kode etik tersebut secara moral mengikat setiap Jurnalis Televisi Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) sesuai dengan Pasal 14 Bab V mengenai Kekuatan Kode Etik.

1 komentar :

"Hi!..
Greetings everyone, my name Angel of Jakarta. during my
visiting this website, I found a lot of useful articles, which indeed I was looking earlier. Thanks admin, and everything."
Ejurnalism

Posting Komentar

Silakan tulis opini atau komentarmu.