Welcome to My World!

Welcome visitors! Please enjoy my site and I hope you can get many useful information. If you wish, you may contact me through Facebook, Twitter, or any other social media that I linked on the menu bar above. Thank you.

Die Poskarten

This is my another blog: Die Poskarten. This blog will show you all my postcards collection. If you want to swap a postcard, please don't hesitate to contact me from the menu bar above.

Bonjour à Tous !

"Bonjour à Tous !"is my Tumblr site. Please take a look on it and maybe you can find some funny contents that you will love. You can also follow me on Tumblr to get my updates on the site.

Please Do Not Copy

You are welcome to link to my site and use my resources in your classroom, but please respect my hardwork and do not copy my page or files and add them to your website. Thank you.

Russia Beyond the Headlines in Bahasa Indonesia

Russia Beyond the Headlines, your guide to Russia, a diverse and complex country cannot be understood in the context of stereotypes. Now available in Bahasa Indonesia!

30 Mei 2011

Pers dan Jurnalisme Damai

Pers sebagai media penyampai informasi ke publik berfungsi sebagai sarana pendidikan, hiburan, dan fungsi kontrol jalannya kekuasaan negara. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, pers membutuhkan ruang kebebasan. Kemerdekaan pers merupakan suatu unsur dalam peradaban masyarakat modern. Suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi di suatu daerah tidak akan berarti apa-apa jika pers tidak menyebarluaskannya kepada masyarakat. Dalam hal ini, media mengambil peranan yang sangat penting.
Pers atau media massa merupakan pilar keempat demokrasi. Hal ini membuat pers harus memahami prinsip demokrasi dalam pemberitaannya. Unsur kedamaian merupakan salah satu tujuan hidup berdemokrasi. Oleh karena itu, dalam pemberitaannya, pers pun harus mengedepankan aspek-aspek kedamaian dan keadilan, serta tidak melanggar hak asasi manusia. Pemberitaan mengenai kekerasan oleh pers haruslah dilakukan dengan hati-hati. Artinya, pemberitaan mengenai konflik oleh pers jangan sampai menimbulkan kekerasan baru. Sebaiknya pemberitaan tentang kekerasan disampaikan dengan bahasa yang lembut dan tidak menimbulkan efek terjadinya kekerasan baru, seperti pemberitaan mengenai terorisme yang vulgar atau mengenai konflik horizontal yang kerap kali terjadi di Indonesia. Hal ini sangat berbahaya dan provokatif karena dapat merangsang masyarakat untuk berbuat lebih nekat.

Menurut Iswandi Syahputra dalam bukunya yang berjudul Jurnalisme Damai, Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik, konflik dapat muncul kapan saja dan di mana saja dan harus dibarengi dengan semangat kuat untuk memerangi konflik itu sendiri.[1] Dalam bahasa yang lebih sederhana, peran media dalam memberitakan kasus-kasus pertikaian memiliki dua potensi yang sama besarnya, yakni memberikan kesempatan kepada kedua pihak yang berkonflik untuk menempuh jalan damai atau malah memperuncing keadaan atas pemberitaannya tersebut. Walaupun dipengaruhi oleh ideologi media yang bersangkutan, tetapi falsafah “menjauhi keburukan yang lebih besar lebih baik dari mengambil manfaat yang sedikit” tetap harus diutamakan. Namun, ironisnya media yang menyajikan konflik cenderung menjadikannya sebagai komoditas sosial daripada realitas sosial.

Terkait pemberitaan konflik oleh media, pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh penyerangan yang dilakukan sekelompok massa terhadap anggota Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Tiga anggota Jemaah Ahmadiyah tewas dalam serangan itu dan belasan orang lainnya menderita luka-luka. Dari semua kasus penyerangan, kasus di Cikeusik ini adalah yang paling besar dan dianggap sebagai yang paling sadis. Masyarakat bisa melihat dengan jelas bagaimana penyerang tidak hanya merusak properti, melainkan juga membantai anggota Jemaah Ahmadiyah hingga tewas.
Kejadian ini pun menambah panjang daftar serangan terhadap anggota Jemaah Ahmadiyah di banyak tempat di Indonesia. Menurut Komnas Perempuan, dalam tiga tahun terakhir, antara 2008 hingga 2010, telah terjadi 342 kali penyerangan terhadap anggota atau properti milik Jemaah Ahmadiyah.[2] Terkait dengan peran pers terhadapa pemberitaan kasus Cikeusik ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengajak insan pers untuk mengedepankan berita yang menguatkan toleransi beragama.[3] Sebagai pilar keempat demokrasi, pers dituntut harus menjadi wadah dialog yang sehat antara pemeluk agama. Pemberitaan yang bersifat diskriminatif terhadap penganut agama minoritas harus dihindari. Pers juga perlu mengedepankan jurnalisme damai yang mendorong resolusi konflik, bukan malah eskalasi konflik.

Namun, pada kenyataannya pemberitaan yang vulgar dan sensasional sering kali menjadi kegemaran wartawan dalam cara pemberitaan yang disebut crisis news, action news, spot news, dan hard news.[4] Hal ini juga ditambah dengan kebiasaan buruk mengambil angle kejadian menegangkan, pemakaian gaya bahasa, cara memilih judul, lead, dan cara menerapkan fungsi agenda setting yang mencemaskan khalayak. Bahkan pemililihan diksi atau penggunaan kata-kata, seperti libas, embat, tebas, basmi, bumihanguskan, luluhlantakkan, binasakan, dan istilah lain yang berkonotasi permusuhan dan konfrontatif seharusnya dihindari.[5] Dalam kasus Ahmadiyah, AJI mencatat masih banyak berita yang justru malah mempertajam keyakinan. Pers dianggap sering memberi ruang narasumber untuk melontarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat menghasut.

Lantas, bagaimana seharusnya pers memberitakan berita-berita yang memuat kasus-kasus konflik atau perpecahan tanpa “mengompori” kasus tersebut hingga menjadi lebih panas? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, jurnalisme menawarkan konsep pemberitaan yang lebih “menenangkan”, yaitu jurnalisme damai atau peace journalism. Jurnalisme damai pada dasarnya adalah upaya meluruskan kembali apa yang menyimpang dari jurnalisme dalam praktik. Prinsipnya, jurnalisme bertujuan untuk kepentingan publik, untuk kebaikan masyarakat luas.

Bagi penggagas junalistik damai itu, pers bukanlah sekadar penyampai informasi apa adanya darah dan kemarahan, melainkan harus kreatif membangun debat publik yang sehat bagi kepentingan umum yang luas, seperti memberikan empati pada anak-anak yang telantar atau memberitakan penderitaan rakyat yang tidak bersalah akibat konflik. Rangkaian peristiwa inilah yang menggagas kembali jurnalisme damai sebagai lawan terhadap jurnalisme perang (war journalism) yang terlebih dahulu lebih dikenal. Pada prinsipnya, jurnalisme damai melaporkan suatu kejadian dengan bingkai (frame) lebih luas, lebih berimbang, dan lebih akurat, yang didasarkan pada informasi tentang konflik dan perubahan-perubahan yang terjadi.

Pendekatan jurnalisme damai memberikan sebuah tawaran baru yang menghubungkan para jurnalis dengan sumber-sumber berita dan informasi, liputan yang dikerjakan, dan berbagai konsekuensi dari liputan dimaksud. Pergeseran nilai, kesadaran dan pengetahuan dari khalayak, menjadikan perkembangan konsekuensi menjadi lebih luas, tidak hanya pada konsekuensi etis jurnalis saja, melainkan dampak hukum dan dampak hak asasi manusia.



[1] Syahputra, I. (2006). Jurnalisme Damai: Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik. Yogyakarta: Pilar Media.
[2] Penilaian Resmi Komnas HAM, Kasus Cikeusik Direkayasa. http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php? id=18112 diakses pada tanggal 29 Mei 2011, pukul 17.36
[3] AJI Ajak Pers Kuatkan Pemberitaan Toleransi Beragama. http://detiknews.com/read/2011/02/10/021018/ 1568165/10/aji-ajak-pers-kuatkan-pemberitaan-toleransi-beragama?nd992203topnews diakses pada tanggal 29 Mei 2011, pukul 17.20
[4] Katahati Institute. (2009). Merangkai Kata Damai. Banda Aceh: Katahati Institute.
[5] Katahati Institute. (2009). Merangkai Kata Damai. Banda Aceh: Katahati Institute.

Konsep Jurnalisme Damai

Jurnalisme damai adalah sebuah konsep baru di bidang akademik, khususnya jurnalisme dan sektor media. Penting untuk ditekankan bahwa jurnalisme damai adalah jenis baru pelaporan, pemilihan berita dan pembingkaian berita untuk profesi jurnalisme.

Ada beragam definisi mengenai jurnalisme damai. Aceh News Watch misalnya, mendefinisikan jurnalisme damai sebagai praktek jurnalistik yang bersandar pada pertanyaan-pertanyaan kritis tentang manfaat aksi-aksi kekerasan dalam sebuah konflik dan tentang hikmah konflik itu sendiri bagi masyarakat. Namun, menurut Jake Lynch dari Associate Professor and Director of the Centre for Peace and Conflict Studies, University of Sydney, jurnalisme damai atau peace journalism adalah situasi ketika para editor dan reporter membuat pilihan—mengenai apa yang akan dilaporkan dan bagaimana melaporkannya—yang menciptakan kesempatan bagi masyarakat luas untuk mempertimbangkan dan menilai tanggapan non-kekerasan terhadap konflik.[1]

Jurnalisme damai melihat perang atau pertikaian bersenjata sebagai sebuah masalah, sebagai ironi kemanusiaan yang tidak seharusnya terjadi. Sesuai dengan istilah yang dipakai, jurnalisme damai adalah jenis jurnalisme yang lebih mengarah pada penyampaian informasi yang berdampak pada perdamaian.[2]

Jurnalisme damai bukanlah hal baru. Pendekatan kerja jurnalisme ini digagas oleh Profesor Johan Galtung, ahli studi pembangunan, pada tahun 1970-an. Galtung merasa “miris” melihat pemberitaan pers yang mendasarkan kerja jurnalistiknya secara hitam putih atau kalah-menang. Pola kerja jurnalistik seperti ini dia sebut sebagai jurnalisme perang.

            Jurnalisme perang (war journalism) lebih tertarik pada konflik, kekerasan, korban yang tewas, dan kerusakan material. Akibatnya, secara tidak sadar, jurnalisme perang menggiring publik untuk memihak pada salah satu pihak yang bertikai.

            Profesor Galtung kemudian menetapkan dua belas titik perhatian yang dapat menggiring jurnalis ke dalam kesalahan saat terlibat dalam peliputan konflik kekerasan, yaitu:
  1. Dekontekstualisasi kekerasan, yaitu berfokus pada hal-hal yang irasional atau tidak masuk akal tanpa melihat alasan-alasan bagi konflik-konflik yang tidak terpecahkan dan polarisasi.
  2. Dualisme, yaitu mengurangi jumlah pihak-pihak yang berkonflik jadi dua walaupun sering kali banyak pihak yang terlibat. Berita-berita yang hanya berfokus pada perkembangan internal sering mengabaikan peran pihak yang di luar atau kekuatan eksternal, seperti pemerintah asing dan perusahaan transnasional.
  3. Manicheanism, yaitu menggambarkan satu pihak sebagai yang “baik” dan menuding kelompok atau pihak yang lain sebagai “jahat”.
  4. Armageddon, yaitu menampilkan kekerasan sebagai sesuatu yang tak terhindarkan, dengan menghilangkan alternatif-alternatif.
  5. Berfokus pada tindakan-tindakan kekerasan individual dan menghindari sebab-sebab struktural, seperti kemiskinan, kelalaian oleh pemerintah, serta tindakan represi oleh militer atau polisi.
  6. Kebingungan (confusion), yaitu berfokus hanya pada arena konflik (misalnya, medan tempur atau lokasi insiden kekerasan), tapi tidak pada kekuatan-kekuatan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan.
  7. Mengabaikan dan menghilangkan fakta (the bereaved) serta tidak pernah menjelaskan sebab munculnya tindakan balas dendam dan lingkaran kekerasan.
  8. Kegagalan mengeksplorasi faktor penyebab eskalasi kekerasan dan dampak peliputan media itu sendiri.
  9. Kegagalan menggali tujuan-tujuan pihak yang campur tangan dari luar, khususnya kekuatan-kekuatan besar.
  10. Kegagalan mengeksplorasi usulan-usulan perdamaian dan menawarkan idea tau gagasan perdamaian sebagai solusi.
  11. Kebingungan situasi gencatan senjata dan negosiasi dengan perdamaian sesungguhnya.
  12. Menghapus aspek rekonsiliasi, yaitu bahwa konflik-konflik cenderung untuk muncul kembali jika tidak ada perhatian lebih pada upaya penyembuhan luka sosial. Ketika berita mengenai usaha penyelesaian konflik tidak muncul, fatalisme pun semakin kuat, bahkan dapat menyebabkan lebih banyak kekerasan.


Dari uraian di atas, jelas bahwa liputan oleh media mengenai konflik dan perang tidak selalu berdampak positif. Liputan media kerap kali “mengompori” perang atau konflik sehingga prospek ke arah perdamaian justru semakin kecil. Lebih buruk lagi, ada media yang menjadi bagian dari konflik atau berpihak pada kubu-kubu yang berkonflik. Berikut ini ada tabel perbedaan antara jurnalisme damai dan jurnalisme perang.

Perbedaan Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Perang
Jurnalisme Damai
Jurnalisme Perang
Mengeksplorasi terbentuknya konflik. Ada banyak pihak, banyak tujuan, banyak isu.
Fokus pada arena konflik. Ada dua pihak yang bertikai. Ada satu tujuan (menang).
Orientasi win-win (sama-sama untung) secara umum.
Orientasi zero-sum (jika yang satu untung, yang lain rugi) secara umum.
Ruang terbuka, waktu terbuka. Penyebab dan jalan keluar bisa dari mana saja, juga dalam sejarah atau budaya.
Ruang tertutup, waktu tertutup. Penyebab dan jalan keluar ada di arena konflik. Siapa yang pertama melempar batu.
Membuat konflik itu transparan.
Membuat perang itu sesuatu yang rahasia.
Memberi suara pada semua pihak. Empati, pengertian.
Jurnalisme “kita-mereka”. Propaganda, suara, bagi pihak kita.
Melihat konflik atau perang sebagai masalah (problem). Fokus pada kreativitas menyelesaikan konflik.
Melihat “mereka” sebagai masalah (problem). Fokus pada siapa yang unggul dalam perang.
Humanisasi terhadap semua pihak.
Dehumanisasi terhadap pihak “mereka.”
Proaktif, pencegahan sebelum terjadinya kekerasan atau perang.
Reaktif, menunggu terjadinya kekerasan sebelum memberitakan.
Fokus pada dampak-dampak kekerasan yang tidak terlihat (trauma dan kejayaan, kerusakan pada struktur atau budaya).
Fokus hanya pada dampak kekerasan yang bisa terlihat (terbunuh, luka-luka, dan kerusakan material).
Orientasi Kebenaran: mengekspose ketidakbenaran di semua pihak atau mengungkap semua upaya menutupi kesalahan (cover up)
Orientasi Propaganda: mengekspos ketidakbenaran “mereka” atau membantu menutupi kesalahan di pihak “kita” atau kebohongan
Orientasi Pada Rakyat: fokus pada penderitaan keseluruhan; pada kaum perempuan, orang tua, anak-anak; menyalurkan suara mereka yang tak mampu bersuara.
Orientasi Pada Elite: Fokus pada penderitaan pihak “kita”; mengejawantahkan elite pria, menjadi penyambung mulut mereka.
Mengecam pelaku kejahatan di semua pihak.

Mengecam pelaku kejahatan di pihak mereka.
Fokus pada rakyat pencipta perdamaian.
Fokus pada elite pencipta perdamaian
Orientasi Pada Solusi:

  • Perdamaian = tanpa kekerasan + kreativitas.
  • Mengangkat inisiatif-inisiatif perdamaian, juga untuk mencegah lebih banyak perang.
  • Fokus pada struktur, budaya, dan masyarakat yang damai.
  • Hasilnya berupa resolusi, rekonstruksi, rekonsiliasi.
Orientasi Pada Kemenangan:

  • Perdamaian = kemenangan + gencatan senjata.
  • Menutupi inisiatif perdamaian, sebelum kemenangan dicapai.
  • Fokus pada perjanjian, lembaga, dan masyarakat yang terkendali.
  • Pergi ke perang yang lain, dan kembali jika bara perang lama menyala kembali.

            Galtung yang kemudian diikuti Annabel McGoldrick dan Jake Lynch mendorong pers mengubah teori klasik jurnalisme perang menjadi jurnalisme damai (peace journalism).[3] Pers harus mengambil peran memprovokasi pihak-pihak bertikai menemukan jalan keluar. Pers harus melakukan pendekatan menang-menang dan memperbanyak alternatif penyelesaian konflik.

            Annabel McGoldrick dan Jake Lynch menyebutkan bahwa jurnalisme damai menggunakan wawasan analisis konflik dan transformasi untuk memperbarui konsep keseimbangan (balance), keadilan (fairness), dan akurasi dalam pelaporan. Jurnalisme damai juga menyediakan rute peta baru untuk menelusuri hubungan antara wartawan, sumber mereka, cerita-cerita yang mereka sajikan dan konsekuensi dari jurnalisme mereka—etika intervensi jurnalistik. Selain itu, jurnalisme damai juga membangun kesadaran nonkekerasan dan kreativitas ke pekerjaan praktis dari mengedit dan pelaporan sehari-hari.

            Media yang lebih mengedepankan masyarakat korban konflik daripada mengangkat perang antara pihak yang bertikai (yang berpotensi memperkeruh konflik) inilah yang disebut sebagai praktik jurnalisme damai. Jurnalisme damai adalah praktik jurnalistik yang bersandar pada pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai manfaat aksi-aksi kekerasan dalam sebuah konflik  dan hikmah dari konflik itu sendiri.[4]

            Jurnalisme damai lebih mementingkan empati kepada korban-korban konflik daripada liputan berkelanjutan mengenai jalannya konflik itu sendiri. Jurnalisme damai memberi porsi yang sama kepada semua versi yang muncul dalam wacana konflik. Jurnalisme damai juga berusaha mengungkapkan ketidakbenaran di kedua belah pihak, bahkan kalau perlu menyebutkan nama pelaku kejahatan (evil-doers) dari kedua belah pihak.[5]

            Jurnalisme damai dalam upaya menyampaikan fokus beritanya lebih pada efek kekerasan yang tidak tampak (invisible effect of violence), seperti kerusakan sosial, kerusakan budaya moral, hancurnya masa depan, kerusakan produk fisik dan kekeraasan, seperti potongan mayat, rumah ibadah yang hangus, wanita dan anak-anak terlantar, sekaligus juga trauma psikologis yang muncul dari pihak yang menjadi korban.

Jurnalisme damai pada prinsipnya melaporkan suatu kejadian dengan bingkai (frame) yang lebih luas, lebih berimbang dan lebih akurat, yang didasarkan pada informasi tentang konflik dan perubahan-perubahan yang terjadi. Selain itu, jurnalisme damai diharapkan menjadi salah satu referensi bagaimana seorang wartawan dituntut untuk mampu mentransformasikan fakta dan realitas konflik sebagai realitas media yang sesungguhnya. Pendekatan jurnalisme damai memberikan jalan baru bagi pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan konflik secara kreatif dan tidak memakai jalan kekerasan. Prinsip ini disederhanakan dengan rumus, perdamaian sama dengan nonkekerasan ditambah kreatifitas.



[1] Lynch, Jake. (2008). What Is Peace Journalism? http://www.internationalpeaceandconflict.org/forum/topics/ article-from-jake-lynch-what diakses pada tanggal 29 Mei 2011, pukul 12.13.
[2] Katahati Institute. (2009). Merangkai Kata Damai. Banda Aceh: Katahati Institute.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid.

Peran Media dalam Memberitakan Konflik

Secara teoritis, ada tiga posisi media dalam memberitakan konflik. Pertama, media sebagai issue intensifier, yaitu ketika media mengambil posisi saat memunculkan isu atau konflik dan mempertajamnya. Isu yang diangkat media akan memunculkan dan menampakkan dimensi isu secara tajam. Dengan posisi sebagai intensifier, media mengangkat realitas yang menjadi isu sehingga seluruh dimensi isu menjadi transparan.

Kedua, media sebagai conflict diminisher, yaitu media menenggelamkan suatu isu atau konflik. Secara sengaja media meniadakan isu tersebut, terutama bila menyangkut kepentingan media bersangkutan, baik berupa kepentingan ideologis maupun pragmatis. Ketiga, media juga bisa berfungsi jadi pengarah conflict resolution, yakni media menjadi mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif serta mengarahkan pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik.

29 Mei 2011

Yes, I Love You

I love you; aku mencintai kamu. Entah, tapi rasanya tidak ada kata-kata lain yang bisa menggambarkan perasaanku ke kamu. Bahkan aku sendiri rasanya tidak bisa menggambarkan perasaanku tiap kali denganmu. Senang? Tidak, tapi lebih dari itu, dan aku tidak bisa mendeskripsikannya. Satu hal yang pasti, itu adalah perasaan yang sangat luar biasa indah dan menyenangkan tiap kali bersamamu. Memang, perjalanan ini tidak kita lalui dengan mudah. Ada suka dan ada duka. Aku rasa semua itu memang adil. Tidak ada yang suka semua semua, sama halnya dengan tidak ada yang duka semua. Namun, aku selalu percaya; aku yakin... aku yakin bahwa kita akan selalu bisa menjalani semua ini dengan baik. Kita punya mimpi-mimpi indah kan? Mimpi kamu dan aku, mimpi kita. Semua akan berjalan baik-baik saja. Karena aku punya kamu, dan kamu punya aku. Kita berdua saling memiliki kan? Karena kamu, Fike Kireina, sangat aku sayang. Ya, aku sangat sayang kamu. Semua hal yang kita lalui akan membuat kita belajar. Belajar untuk saling memperbaiki diri sendiri. Belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Belajar untuk lebih kuat dan yang terpenting adalah belajar menerima. Aku belajar dan kamu belajar. Kita berdua belajar. Belajar untuk saling memahami. I love you Fike Kireina. Yes, I love you and there was never any doubt about it..

Untuk kita, untuk cinta kita. Untuk Fauzan dan Fike.

05 Mei 2011

Sistem Media di Perancis dan Spanyol

Sistem media, atau dahulu lebih dikenal sebagai sistem pers, adalah cara menganalisis dengan melihat hubungan media dengan negara, masyarakat, dan pasar. Sistem pers kemudian digantikan dengan istilah sistem media karena dua alasan. Pertama, pers dianggap hanya mengakomodasi bentuk-bentuk pesan faktual. Sementara pesan fiksional pun sebenarnya penting bagi sebuah “sistem”. Selain itu, sistem media lebih dapat mengakomodasi perkembangan media lebih jauh. Saat ini pers sering kali diartikan secara sempit hanya mengacu pada media cetak, sementara perkembangan media sekarang ini sudah sangat maju. Kini kita mengenal ragam media baru yang lahir dan secara intensif digunakan masyarakat pada tahun 1990-an sampai dengan sekarang.
Sistem media di masing-masing negara biasanya dipengaruhi oleh sistem politik di negara-negara tersebut, sedangkan sistem politik itu sendiri berbeda-beda di masing-masing negara. Bisa jadi beberapa negara memiliki sistem politik sama, tetapi berbeda dalam hal budaya komunikasi, kebijakan negara atas media (media policy) atau sistem hukum media (media law).
Sistem media biasanya digunakan untuk membandingkan antara satu sistem dengan sistem di berbagai negara. Dengan demikian kita tidak bisa menjelaskan suatu sistem media tanpa membandingkannya dengan sistem yang lain. Komparasi sistem media pun bisa melalui dua cara. Pertama, membandingkan dua atau beberapa sistem media dalam konteks waktu yang sama, misalnya membandingkan sistem media di Indonesia dengan sistem media Malaysia masa sekarang. Kedua, membandingkan satu sistem media dalam konteks waktu yang berbeda. Misalnya membandingkan sistem media Indonesia masa sekarang atau reformasi dengan sistem media Indonesia pada masa Orde Baru.
Berbicara tentang sistem media berarti juga merujuk pada tipologi sistem media pertama yang dirilis oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm (1956). Mereka bertiga menulis buku yang populer di dunia ilmu komunikasi. Buku mereka adalah “Four Theories of the Press”. Selanjutnya, muncul juga tipologi sistem media yang dikenalkan oleh Robert G. Picard (1985), Whitney R. Mundt (1991), J. Herbert Altschull (1995), dan William A. Hachten (1996).

A.      Perancis
Perancis  merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Barat dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di benua lain. Republik Perancis adalah sebuah republik semi-presidensial uniter dengan tradisi demokratis yang kuat. Konstitusi Republik Kelima disetujui melalui referendum tanggal 28 September 1958. Sehingga memperkuat kewenangan eksekutif dengan parlemen. Cabang eksekutif itu sendiri memiliki dua pemimpin: Presiden Republik, yang merupakan kepala negara dan dipilih langsung oleh hak pilih universal orang dewasa untuk jabatan selama lima tahun  dan pemerintah, dipimpin oleh perdana menteri yang ditunjuk presiden.
Parlemen Perancis adalah sebuah badan legislatif bicameral yang terdiri dari Majelis Nasional (Assemblée Nationale) dan Senat. Deputi Majelis Nasional mewakili konstituensi lokal dan terpilih langsung selama lima tahun. Majelis memiliki kekuasaan untuk membubarkan kabinet, dan mayoritas anggota Majelis menetapkan pilihan pemerintah. Senator dipilih oleh dewan pemilih untuk jabatan enam tahun, dan setengah kursi dimasukkan dalam pemilihan setiap tiga tahun yang dimulai pada September 2008. Kekuasaan legislatif Senat terbatas; dalam penentangan antara kedua pihak, Majelis Nasional memiliki perkataan terakhir, kecuali untuk hukum konstitusional dan lois organiques (hukum yang disediakan langsung oleh konstitusi) dalam beberapa hal. Pemerintah memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan agenda Parlemen.
Mengenai sistem media di Perancis yang menjadi pengawas bagi kedua jenis lembaga penyiaran, publik dan swasta. Sistem di Prancis ini agak unik karena keanggotaan Conseil Supirieur d'Audiovisuel (CSA) diatur sedemikian rupa yaitu, tiga orang ditunjuk oleh Presiden, 3 orang oleh Majelis Nasional dan tiga orang lagi dipilih oleh Senat. Kesembilan anggota ini bertugas selama enam tahun yang tidak dapat diperpanjang. Para anggota CSA ini masing-masing menangani televisi publik, produksi dan progam, televisi swasta nasional, televisi regional dan lokal, radio publik, radio swasta, televisi kabel dan satelit.
Di Perancis, konstitusi dan lembaga-lembaga pemerintan mendukung lingkungan pers yang terbuka, meskipun hukum-hukum tertentu membatasi aspek kebebasan pers pada praktiknya. Ada undang-undang antifitnah ketat dengan denda bagi mereka yang terbukti bersalah. Hukum juga menghukum upaya untuk membenarkan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta hasutan untuk melakukan diskriminasi dan kekerasan.
Pada bulan Maret 2008, Presiden Nicolas Sarkozy menarik gugatannya terhadap koran Nouvel Observateur setelah meminta maaf kepada istrinya atas berita yang dipublikasikan pada pernikahan mereka. Pada bulan Februari, rencana komersial menekan sumber pendapatan bagi lembaga penyiaran publik diumumkan. Namun, proposal ini dikritik karena kegagalannya untuk mengatasi kerugian yang mencapai 850 juta Euro dalam pendapatan komersial oleh lembaga penyiaran publik di negara itu. Pada bulan Desember, Majelis Nasional mengesahkan undang-undang yang melarang iklan prime-time dari jaringan televisi ang didanai pemerintah. RUU ini juga memberikan Sarkozy kekuatan untuk nama kepala penyiaran publik.
Pemerintah menyusun undang-undang, yang disahkan pada Desember 2009, yang memperkuat perlindungan kerahasiaan narasumber, termasuk membatasi pencarian rumah wartawan. Langkah ditetapkan untuk dimasukkan ke dalam Pasal 2 UU tentang kebebasan pers, tapi blogger tidak akan dilindungi oleh undang-undang ini.
Perlindungan terhadap narasumber tetap menjadi isu atau masalah kebebasan pers di Perancis pada tahun 2008. Wartawan Bruno Thomas dari Auto Plus diperiksa selama 48 jam atas publikasi mobil, kemudian dihukum pada tanggal 17 Juli setelah produsen mobil Renault menuduh majalah penerbitan foto model mobil masa depan Renault. Thomas yang menolak untuk mengungkapkan narasumbernya ternyata berujung pada penahanannya.
Sementara itu, polisi dan pejabat peradilan menggerebek surat kabar harian lokal Centre-Press dan La Nouvelle République du Centre Ouest di kota Poitiers pada 30 September karena diduga melanggar kerahasiaan penyelidikan yudisial. Wartawan Vittorio de Filippis ditahan pada bulan November 2008 dan dikenakan dua pasal pencarian sebelum akhirnya dibawa ke hakim. De Filippis mengatakan, ia berada di bawah penyelidikan sehubungan dengan kasus pencemaran nama baik terhadap Daily Liberation, yaitu surat kabar tempat de Filippis bekerja sebagai redaktur pelaksana tahun 2006.
Di Perancis, sebagian besar atau lebih dari 100 surat kabar Perancis dimiliki swasta. Pemerintah mengendalikan banyak perusahaan yang mendapatkan penerimaan dari menyediakan jasa periklanan kepada kelompok-kelompok media. Di Perancis tidak ada pembatasan pemerintah terhadap internet yang digunakan oleh sekitar 64,6 persen dari total populasi. Namun, hukum antiterorisme tahun 2006 tidak memungkinkan badan-badan keamanan untuk memantau internet kepada para tersangka teroris.

B.       Spanyol
Spanyol adalah sebuah negara di Eropa barat daya yang dibatasi oleh Portugal di barat, serta Gibraltar dan Maroko di selatan. Spanyol berbatasan dengan Perancis dan Andorra di timur laut melalui Pegunungan Pyrenia. Batas lautnya adalah Samudra Atlantik di barat dan Teluk Biscay di utara serta Laut Tengah di timur, di mana Spanyol memiliki wilayah Kepulauan Balearik. Di selatan, terdapat Selat Gibraltar.
Negara yang beribukota di Madrid ini adalah negara demokratis yang memberlakukan sistem monarki parlementer. Pemerintah negara ini berbentuk monarki, dipimpin oleh Raja sebagai kepala Negara dan Perdana Menteri yang menjalankan kewenangan eksekutif sebagai pemimpin dalam pemerintahan. Tahta raja diwariskan oleh Juan Carlos Alfonso Victor Maria de Bourbon atau Raja Juan Carlos I dan generasi langsung dalam garis lurus. Sementata itu, Jose Luis Rodriguez Zapatero menjabat sebagai perdana menteri Spanyol sejak 17 April 2004.
Spanyol merupakan contoh negara yang memiliki tradisi memproteksi media domestik dan industri budaya nasional mereka, termasuk diantaranya media cetak dan media elektronik. Hal ini disebabkan karena kepemilikan media massa ada di tangan pihak swasta. Di Spanyol terdapat sekitar 101 surat kabar, 40 stasiun televisi dan 38 stasiun penyiaran radio, dan tidak sedikit dari media massa tersebut yang dikuasai oleh korporasi besar Amerika seperti Time Warner Holding, Disney’s Holding, dan CBS Holding. Mereka khawatir dengan adanya serbuan budaya dari Amerika Serikat.
Yang tampak pada awalnya, Spanyol menganut sistem media massa Libertarian karena kepemilikan media yang sangat besar oleh kalangan swasta. Selain itu, pemerintah juga memberikan kebebasan bagi seluruh warganya untuk menggunakan media massa. Hal ini terlihat dalam sebuah artikel yang berisi tentang pernyataan Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Spanyol (Sebastian) bahwa, “Kami tidak menerapkan pembatasan atau peraturan yang mencegah penyebaran, atau menghambat penggunaan media massa, terutama internet, atau menetapkan batas-batas pada alat bebas arus informasi”.
Namun, setelah dilihat lebih dalam, sistem media yang diantu Spanyol adalah sistem Social Resposibility. Hal ini dikarenakan meskipun media massa yang ada di Spanyol berkembang dengan bebas, tapi tetap ada kontrol (meskipun tidak besar) dari pemerintah untuk menghilangkan hambatan pada saluran komunikasi dan menjamin pelaksanaan semangat nilai liberal. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh segenap jajaran pemerintahan terkait kehidupan media massanya.

Penerapan Kebebasan di Negara-negara Dunia

Penerapan Kebebasan di Negara-negara Dunia
(Versi Freedom House)

A.      India
India mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947. Pada perkembangannya mayoritas muslim India memisahkan diri dan membentuk negara Pakistan. Partai Kongres yang sekuler dan moderat memerintah di tingkat federal hampir selama 50 tahun pertama kemerdekaan. Namun, pada pertengahan 1990, partai Hindu nasionalis, Bharatiya Janata Party (BJP), menjadi faktor utama di parlemen dan memimpin sejumlah pemerintahan berikutnya di India. India adalah sebuah negara demokrasi. Anggota parlemen majelis rendah, Lok Sabha 545 kursi (Rumah Rakyat), secara langsung dipilih untuk masa lima tahun (kecuali untuk dua anggota ditunjuk yang mewakili India keturunan Eropa). Lok Sabha menentukan kepemimpinan dan komposisi pemerintah. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri dan kabinet. Presiden, yang memainkan peran simbolis sebagai kepala negara, dipilih untuk masa lima tahun oleh negara dan anggota parlemen nasional.
          Di India, peran media, terutama swasta, sangat kuat dan beragam. Selain itu hasil investigasi dan pemeriksaan media terhadap para politisi merupakan komponen penting dari demokrasi India. Namun, wartawan terus menghadapi sejumlah kendala. Konstitusi India melindungi kebebasan berbicara dan berekspresi, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan kebebasan media. Pemerintah terkadang menggunakan kekuasaan di bawah Official Secrets Act (Undang-Undang Rahasia Resmi) untuk menyensor artikel yang berhubungan dengan keamanan. Pemerintah juga berwenang menggunakan undang-undang keamanan lainnya, seperti undang-undang pidana pencemaran nama baik, undang-undang hate-speech, dan undang-undang penghinaan pengadilan atas suara-suara kritis.
          Pada bulan Januari 2009, BV Seetaram, ketua dan pemimpin redaksi Chitra Publications, ditangkap di Karnataka atas tuduhan pencemaran nama baik, tapi dia dibebaskan seminggu kemudian. Pada bulan Februari, seorang editor dari Calcutta dan penerbit koran Statesman ditahan berdasarkan hukum pidato keagamaan (religious speech laws) setelah mencetak ulang artikel berita Inggris yang memicu protes kelompok muslim.
          Jurnalis di India tetap tunduk pada intimidasi. Di beberapa kesempatan selama tahun 2009, wartawan diserang, dirancam, atau bahkan ditahan oleh pihak berwenang setempat, kelompok sayap kanan, atau pemberontak. Anggota pers sangat rentan di daerah pedesaan dan di daerah-daerah sengketa seperti Chhattisgarh, Kashmir, Assam, dan Manipur. Pada bulan Maret 2009, Anil Majumder, editor koran Aji di Assam, ditembak dan dibunuh saat ia tiba di rumah. Sementara itu, motif di belakang pembunuhan itu tidak diketahui. Media berspekulasi bahwa Majumder dibunuh karena dukungan publik untuk perundingan damai antara pemerintah dan kelompok gerilya United Liberation Front of Asom.
          Di India, akses internet sangat terbatas walaupun beberapa negara bagian telah mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan warnet untuk mendaftarkan diri kepada pemerintah negara bagian setempat untuk mempertahankan pengunjung. Menurut hukum kejahatan internet India, hukuman dijatuhkan pada operator situs web yang menunjukkan kepolosan mereka. Buku-buku dan berbagai film yang menginflamasi sering kali dilarang atau disensor. Pada bulan Agustus 2009, pemerintah BJP di Gujarat melarang buku tentang pendiri Pakistan, Mohammed Ali Jinnah, karena secara referensi memfitnah perdana menteri pertama India, Vallabhbhai Patel. Pada akhirnya, penulis buku itu pun diusir dari BJP. Namun, akhirnya buku tersebut dilarang oleh pengadilan pada bulan September.
          Sementara itu, kebebasan agama secara konstitusional dijamin dan pada umumnya dihormati. Hindu dari berbagai suku dan etnis membentuk mayoritas dari total penduduk secara keseluruhan. Namun, kekerasan terhadap minoritas agama tetap menjadi masalah di beberapa negara-negara bagian tertentu. Anggota kelompok Sangh Parivar—sebuah organisasi nasionalis Hindu yang mencakup BJP—dan beberapa media lokal outlet mengampanyekan pandangan antiminoritas. Pada tahun 2007 dan 2008 puluhan gereja dan keluarga Kristen di Orissa dihancurkan oleh Hindu militan, dan diperkirakan sebanyak 30 orang Kristen tewas dan 3.000 rumah hancur di Kandhamal, distrik negara bagian yang paling keras. Menurut laporan kebebasan beragama yang dirilis PBB pada Januari 2009, tercatat “peningkatan ghettoization dan isolasi” muslim di beberapa bagian Gujarat, dan dijelaskan bahwa “rasa takut terhadap kekerasan massa” ada di berbagai negara bagaian. Pada bulan Agustus 2009, Komisi AS Kebebasan Beragama Internasional (Commission on International Religious Freedom ) India mencatat peningkatan budaya “bebas hokum” bagi mereka yang melakukan serangan keagamaan. Pada tahun 2009, Varun Gandhi, seorang nasionalis Hindu pemimpin pemuda, dipenjara di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional karena memicu kebencian keagamaan. Selama pidato, ia disebut saingan Muslim "Osama bin Laden" dan menyatakan bahwa ia akan memotong tangan setiap Muslim yang mengancam seorang Hindu. Undang-undang di beberapa negara bagian mengkriminalisasi konversi atau perpindahan agama yang terjadi sebagai akibat dari "kekuasaan" atau "godaan". Kebebasan akademik pada umumnya cukup kuat walaupun terkadang intimidasi terhadap para pengajar dan lembaga-lembaga pendidikan terjadi.

B.       Rusia
Dengan runtuhnya Uni Soviet pada Desember 1991, Federasi Rusia muncul sebagai negara merdeka di bawah pimpinan Presiden Boris Yeltsin. Pada tahun 1993, Yeltsin menggunakan kekerasan untuk menggagalkan upaya kudeta oleh lawan reformasi radikal parlemen setelah para pemilih menyetujui konstitusi baru menetapkan presiden yang kuat (berkuasa) dan Majelis Federal sebagai legislatif nasional bicameral (sistem politik dua kamar). Pemilihan parlemen tahun 1995 menonjolkan dukungan kuat bagi Partai Komunis dan kekuatan ultranationalis. Namun demikian, dalam jajak pendapat presiden 1996, Yeltsin dikalahkan pemimpin Komunis Gennady Zyuganov, dengan dukungan keuangan magnates bisnis yang kuat, yang menggunakan dan menguasai media untuk memastikan kemenangan. Runtuhnya Rubel dan pasar keuangan Rusia di bulan Agustus 1998 memberikan trauma, tapi akhirnya berguna untuk perbaikan ekonomi Rusia dan mengantarkan tahun pertumbuhan yang cepat. Pada tahun 1999, Yeltsin menunjuk Vladimir Putin, kepala Federal Security Service (FSB), sebagai perdana menteri.
Putin memperkenalkan perubahan legislative pada tahun 2004 yang mengeliminasi pemilihan gubernur langsung dalam rangka mendukung janji presiden, dengan alasan diperlukan untuk menyatukan negara dalam menghadapi kekerasan teroris. Pemerintah juga mulai melakukan tindakan keras terhadap kelompok-promosi demokrasi dan organisasi nonpemerintah lainnya (LSM), terutama yang menerima dana asing.
Di Rusia, kebebasan beragama dihormati secara tidak merata. Sebuah undang-undang 1997 tentang agama memberikan kontrol kepada negara bagian yang luas dan membuat sulit bagi jemaat baru atau para kaum independen untuk beroperasi. Kristen Ortodoks memiliki posisi istimewa, dan pada tahun 2009 presiden mengharuskan adanya pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Pada bulan Februari 2009, Departemen Kehakiman memberdayakan Dewan Ahli Studi Agama untuk menyelidiki organisasi keagamaan yang dibentuk untuk ekstremisme dan pelanggaran lain yang mungkin dilakukan.
Di Rusia, walaupun konstitusi memberikan kebebasan berbicara, pihak berwenang terus memberikan tekanan pada sejumlah media kritis yang semakin berkurang. Sejak tahun 2003, pemerintah telah menguasai, baik langsung maupun melalui perusahaan milik negara, semua jaringan televisi nasional. Hanya beberapa stasiun radio dan publikasi dengan penonton atau khalayak terbatas yang menawarkan berbagai sudut pandang atas suatu masalah. Diskusi atau forum di internet bersifat gratis, tetapi pemerintah mencurahkan sumber daya ekstensif untuk memanipulasi informasi dan analisis yang tersedia di sana. Sedikitnya 19 wartawan telah tewas sejak Putin berkuasa, termasuk tiga pada tahun 2009, dan dalam kasus ini tidak ada dalang atau pelaku yang dituntut.
Kebebasan akademik umumnya dihormati meskipun sistem pendidikan dirusak oleh korupsi dan upah yang rendah. Penangkapan dan penuntutan terhadap para ilmuwan dan peneliti atas tuduhan pengkhianatan, biasanya karena mendiskusikan teknologi sensitif dengan orang asing, secara efektif telah membatasi kontak dengan duni internasional dalam beberapa tahun terakhir. Dalam perlakuan terhadap sejarah, Kremlin telah berusaha untuk menekankan aspek positif dari kediktatoran pemimpin Soviet, Joseph Stalin, sementara para akademisi yang meneliti kejahatannya telah menghadapi tuduhan bahwa mereka tidak patriotic. Pada tahun 2009, Medvedev membentuk Commission for Countering Attempts to Falsify History to the Detriment of Russia’s Interests (Komisi untuk Melawan Upaya Pemalsuan Sejarah yang Merugikan Kepentingan Rusia) yang bertugas dengan meng-exspose "pemalsuan" yang dapat menyakiti negara. Selain itu, di tahun yang sama, St. Petersburg State University mencoba untuk mengawasi segala publikasi dan presentasi para profesor atau pengajar (dosen) kepada pihak asing, tapi dengan cepat menarik peraturan baru setelah timbul kecaman dunia internasional.
Pemerintah Rusia secara konsisten telah mengurangi ruang bagi kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Wanita di Rusia mengalami kesulitan untuk mencapai kekuasaan politik. Mereka memegang 14 persen kursi Duma dan kurang dari 5 persen di Dewan Federasi. Tidak ada posisi kunci dalam cabang eksekutif federal yang dimiliki oleh wanita, dan Gubernur perempuan St. Petersburg adalah pengecualian utama di tingkat regional. Kekerasan dalam rumah tangga terus menjadi masalah serius, dan polisi sering kali enggan untuk campur tangan dalam apa yang mereka anggap sebagai masalah internal keluarga. Kesulitan ekonomi menyumbang luas perdagangan perempuan di luar negeri untuk prostitusi.

Alih Profesi

Oke, pertama ini bukanlah kejadi yang "baru-baru" banget. Jadi, sebenarnya udah cukup lama, sekitar sebulan yang lalu, tapi memang baru sempat saya post hari ini. Posting-an kali ini memang tentang "saya", bukan seperti sebelum-sebelumnya yang bersifat (cukup) akademis. Ya, karena ini memang blog pribadi, jadi saya rasa perlu juga sekali-sekali mem-posting hal-hal yang berbau "pengalaman pribadi".

Anyway, jadi di bawah ini adalah foto-foto saya beserta teman-teman sejurusan saya di Komunikasi UI. Kami kebetulan (dengan PD-nya) mendaftarkan diri untuk ikut tampil pada acara Sosiokustik, suatu acara dari jurusan Sosiologi. Nah, kami sebenarnya bukanlah orang-orang yang "mendeklarasikan" diri sebagai suatu grup band. Kami (kebetulan) hanya memiliki kesenangan yang sama terhadap musik. Ada reno di bass, Iqbal atau yang biasa disapa Abal sebagai vokalis, Yodsa di gitar, Christian (Maxi) di perkusi, dan saya sendiri yang biasanya mengisi biola.

Nah, tapi ada beberapa hal baru yang khususnya coba saya beranikan di penampilan kali ini. Pertama, saya ikut mengisi suara, atau ya... bernyayi. Suatu hal yang sebenarnya sangat saya suka, tapi agak kurang PD saya lakukan di depan banyak orang (dengan alasan suara yang kurang memadai). Kedua, kami membawakan lagu-lagu Jepang. Ini berarti baik saya maupun Iqbal (vokalis sebenarnya) harus berusaha untuk menghafal dan melafalkan kata demi kata dengan baik. Ya, walaupun toh memang tidak akan ada yang tahu juga kalau kami menyanyikan atau salah mengucapkan kata, tapi tetap itu bukan pilihan yang terbaik. Menyanyikan dengan baik dan benar sesuai dengan lagu aslinya dan ditambah sedikit improvisasi dapat menghasilkan suatu penampilan yang berkesan (itu se-sok taunya gue).

Singing our first song, "1/3 No Junjou Na Kanjou" by Siam Shade
Singing our second song, "Sobakasu" by Judy & Mary
Singing our third song, "Fourth Avenue Cafe" by L'arc~en~Ciel

Hasilnya? Sekitar seminggu berlatih, ya... not really bad, but it's still not good. Intinya, untuk pemula, tidak terlalu buruk. Namun, memang pada saat tampil ada sedikit masalah teknis yang saya rasa cukup mengganggu, seperti keadaan sound system, dan sebagainya. But overall, that was ROCK! Ya, semoga ada kesempatan lain untuk tampil lebih baik lagi, and I'm really looking for it.