05 Mei 2011

Penerapan Kebebasan di Negara-negara Dunia

Penerapan Kebebasan di Negara-negara Dunia
(Versi Freedom House)

A.      India
India mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947. Pada perkembangannya mayoritas muslim India memisahkan diri dan membentuk negara Pakistan. Partai Kongres yang sekuler dan moderat memerintah di tingkat federal hampir selama 50 tahun pertama kemerdekaan. Namun, pada pertengahan 1990, partai Hindu nasionalis, Bharatiya Janata Party (BJP), menjadi faktor utama di parlemen dan memimpin sejumlah pemerintahan berikutnya di India. India adalah sebuah negara demokrasi. Anggota parlemen majelis rendah, Lok Sabha 545 kursi (Rumah Rakyat), secara langsung dipilih untuk masa lima tahun (kecuali untuk dua anggota ditunjuk yang mewakili India keturunan Eropa). Lok Sabha menentukan kepemimpinan dan komposisi pemerintah. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri dan kabinet. Presiden, yang memainkan peran simbolis sebagai kepala negara, dipilih untuk masa lima tahun oleh negara dan anggota parlemen nasional.
          Di India, peran media, terutama swasta, sangat kuat dan beragam. Selain itu hasil investigasi dan pemeriksaan media terhadap para politisi merupakan komponen penting dari demokrasi India. Namun, wartawan terus menghadapi sejumlah kendala. Konstitusi India melindungi kebebasan berbicara dan berekspresi, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan kebebasan media. Pemerintah terkadang menggunakan kekuasaan di bawah Official Secrets Act (Undang-Undang Rahasia Resmi) untuk menyensor artikel yang berhubungan dengan keamanan. Pemerintah juga berwenang menggunakan undang-undang keamanan lainnya, seperti undang-undang pidana pencemaran nama baik, undang-undang hate-speech, dan undang-undang penghinaan pengadilan atas suara-suara kritis.
          Pada bulan Januari 2009, BV Seetaram, ketua dan pemimpin redaksi Chitra Publications, ditangkap di Karnataka atas tuduhan pencemaran nama baik, tapi dia dibebaskan seminggu kemudian. Pada bulan Februari, seorang editor dari Calcutta dan penerbit koran Statesman ditahan berdasarkan hukum pidato keagamaan (religious speech laws) setelah mencetak ulang artikel berita Inggris yang memicu protes kelompok muslim.
          Jurnalis di India tetap tunduk pada intimidasi. Di beberapa kesempatan selama tahun 2009, wartawan diserang, dirancam, atau bahkan ditahan oleh pihak berwenang setempat, kelompok sayap kanan, atau pemberontak. Anggota pers sangat rentan di daerah pedesaan dan di daerah-daerah sengketa seperti Chhattisgarh, Kashmir, Assam, dan Manipur. Pada bulan Maret 2009, Anil Majumder, editor koran Aji di Assam, ditembak dan dibunuh saat ia tiba di rumah. Sementara itu, motif di belakang pembunuhan itu tidak diketahui. Media berspekulasi bahwa Majumder dibunuh karena dukungan publik untuk perundingan damai antara pemerintah dan kelompok gerilya United Liberation Front of Asom.
          Di India, akses internet sangat terbatas walaupun beberapa negara bagian telah mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan warnet untuk mendaftarkan diri kepada pemerintah negara bagian setempat untuk mempertahankan pengunjung. Menurut hukum kejahatan internet India, hukuman dijatuhkan pada operator situs web yang menunjukkan kepolosan mereka. Buku-buku dan berbagai film yang menginflamasi sering kali dilarang atau disensor. Pada bulan Agustus 2009, pemerintah BJP di Gujarat melarang buku tentang pendiri Pakistan, Mohammed Ali Jinnah, karena secara referensi memfitnah perdana menteri pertama India, Vallabhbhai Patel. Pada akhirnya, penulis buku itu pun diusir dari BJP. Namun, akhirnya buku tersebut dilarang oleh pengadilan pada bulan September.
          Sementara itu, kebebasan agama secara konstitusional dijamin dan pada umumnya dihormati. Hindu dari berbagai suku dan etnis membentuk mayoritas dari total penduduk secara keseluruhan. Namun, kekerasan terhadap minoritas agama tetap menjadi masalah di beberapa negara-negara bagian tertentu. Anggota kelompok Sangh Parivar—sebuah organisasi nasionalis Hindu yang mencakup BJP—dan beberapa media lokal outlet mengampanyekan pandangan antiminoritas. Pada tahun 2007 dan 2008 puluhan gereja dan keluarga Kristen di Orissa dihancurkan oleh Hindu militan, dan diperkirakan sebanyak 30 orang Kristen tewas dan 3.000 rumah hancur di Kandhamal, distrik negara bagian yang paling keras. Menurut laporan kebebasan beragama yang dirilis PBB pada Januari 2009, tercatat “peningkatan ghettoization dan isolasi” muslim di beberapa bagian Gujarat, dan dijelaskan bahwa “rasa takut terhadap kekerasan massa” ada di berbagai negara bagaian. Pada bulan Agustus 2009, Komisi AS Kebebasan Beragama Internasional (Commission on International Religious Freedom ) India mencatat peningkatan budaya “bebas hokum” bagi mereka yang melakukan serangan keagamaan. Pada tahun 2009, Varun Gandhi, seorang nasionalis Hindu pemimpin pemuda, dipenjara di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional karena memicu kebencian keagamaan. Selama pidato, ia disebut saingan Muslim "Osama bin Laden" dan menyatakan bahwa ia akan memotong tangan setiap Muslim yang mengancam seorang Hindu. Undang-undang di beberapa negara bagian mengkriminalisasi konversi atau perpindahan agama yang terjadi sebagai akibat dari "kekuasaan" atau "godaan". Kebebasan akademik pada umumnya cukup kuat walaupun terkadang intimidasi terhadap para pengajar dan lembaga-lembaga pendidikan terjadi.

B.       Rusia
Dengan runtuhnya Uni Soviet pada Desember 1991, Federasi Rusia muncul sebagai negara merdeka di bawah pimpinan Presiden Boris Yeltsin. Pada tahun 1993, Yeltsin menggunakan kekerasan untuk menggagalkan upaya kudeta oleh lawan reformasi radikal parlemen setelah para pemilih menyetujui konstitusi baru menetapkan presiden yang kuat (berkuasa) dan Majelis Federal sebagai legislatif nasional bicameral (sistem politik dua kamar). Pemilihan parlemen tahun 1995 menonjolkan dukungan kuat bagi Partai Komunis dan kekuatan ultranationalis. Namun demikian, dalam jajak pendapat presiden 1996, Yeltsin dikalahkan pemimpin Komunis Gennady Zyuganov, dengan dukungan keuangan magnates bisnis yang kuat, yang menggunakan dan menguasai media untuk memastikan kemenangan. Runtuhnya Rubel dan pasar keuangan Rusia di bulan Agustus 1998 memberikan trauma, tapi akhirnya berguna untuk perbaikan ekonomi Rusia dan mengantarkan tahun pertumbuhan yang cepat. Pada tahun 1999, Yeltsin menunjuk Vladimir Putin, kepala Federal Security Service (FSB), sebagai perdana menteri.
Putin memperkenalkan perubahan legislative pada tahun 2004 yang mengeliminasi pemilihan gubernur langsung dalam rangka mendukung janji presiden, dengan alasan diperlukan untuk menyatukan negara dalam menghadapi kekerasan teroris. Pemerintah juga mulai melakukan tindakan keras terhadap kelompok-promosi demokrasi dan organisasi nonpemerintah lainnya (LSM), terutama yang menerima dana asing.
Di Rusia, kebebasan beragama dihormati secara tidak merata. Sebuah undang-undang 1997 tentang agama memberikan kontrol kepada negara bagian yang luas dan membuat sulit bagi jemaat baru atau para kaum independen untuk beroperasi. Kristen Ortodoks memiliki posisi istimewa, dan pada tahun 2009 presiden mengharuskan adanya pelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Pada bulan Februari 2009, Departemen Kehakiman memberdayakan Dewan Ahli Studi Agama untuk menyelidiki organisasi keagamaan yang dibentuk untuk ekstremisme dan pelanggaran lain yang mungkin dilakukan.
Di Rusia, walaupun konstitusi memberikan kebebasan berbicara, pihak berwenang terus memberikan tekanan pada sejumlah media kritis yang semakin berkurang. Sejak tahun 2003, pemerintah telah menguasai, baik langsung maupun melalui perusahaan milik negara, semua jaringan televisi nasional. Hanya beberapa stasiun radio dan publikasi dengan penonton atau khalayak terbatas yang menawarkan berbagai sudut pandang atas suatu masalah. Diskusi atau forum di internet bersifat gratis, tetapi pemerintah mencurahkan sumber daya ekstensif untuk memanipulasi informasi dan analisis yang tersedia di sana. Sedikitnya 19 wartawan telah tewas sejak Putin berkuasa, termasuk tiga pada tahun 2009, dan dalam kasus ini tidak ada dalang atau pelaku yang dituntut.
Kebebasan akademik umumnya dihormati meskipun sistem pendidikan dirusak oleh korupsi dan upah yang rendah. Penangkapan dan penuntutan terhadap para ilmuwan dan peneliti atas tuduhan pengkhianatan, biasanya karena mendiskusikan teknologi sensitif dengan orang asing, secara efektif telah membatasi kontak dengan duni internasional dalam beberapa tahun terakhir. Dalam perlakuan terhadap sejarah, Kremlin telah berusaha untuk menekankan aspek positif dari kediktatoran pemimpin Soviet, Joseph Stalin, sementara para akademisi yang meneliti kejahatannya telah menghadapi tuduhan bahwa mereka tidak patriotic. Pada tahun 2009, Medvedev membentuk Commission for Countering Attempts to Falsify History to the Detriment of Russia’s Interests (Komisi untuk Melawan Upaya Pemalsuan Sejarah yang Merugikan Kepentingan Rusia) yang bertugas dengan meng-exspose "pemalsuan" yang dapat menyakiti negara. Selain itu, di tahun yang sama, St. Petersburg State University mencoba untuk mengawasi segala publikasi dan presentasi para profesor atau pengajar (dosen) kepada pihak asing, tapi dengan cepat menarik peraturan baru setelah timbul kecaman dunia internasional.
Pemerintah Rusia secara konsisten telah mengurangi ruang bagi kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Wanita di Rusia mengalami kesulitan untuk mencapai kekuasaan politik. Mereka memegang 14 persen kursi Duma dan kurang dari 5 persen di Dewan Federasi. Tidak ada posisi kunci dalam cabang eksekutif federal yang dimiliki oleh wanita, dan Gubernur perempuan St. Petersburg adalah pengecualian utama di tingkat regional. Kekerasan dalam rumah tangga terus menjadi masalah serius, dan polisi sering kali enggan untuk campur tangan dalam apa yang mereka anggap sebagai masalah internal keluarga. Kesulitan ekonomi menyumbang luas perdagangan perempuan di luar negeri untuk prostitusi.

0 komentar :

Posting Komentar

Silakan tulis opini atau komentarmu.