30 Mei 2011

Pers dan Jurnalisme Damai

Pers sebagai media penyampai informasi ke publik berfungsi sebagai sarana pendidikan, hiburan, dan fungsi kontrol jalannya kekuasaan negara. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, pers membutuhkan ruang kebebasan. Kemerdekaan pers merupakan suatu unsur dalam peradaban masyarakat modern. Suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi di suatu daerah tidak akan berarti apa-apa jika pers tidak menyebarluaskannya kepada masyarakat. Dalam hal ini, media mengambil peranan yang sangat penting.
Pers atau media massa merupakan pilar keempat demokrasi. Hal ini membuat pers harus memahami prinsip demokrasi dalam pemberitaannya. Unsur kedamaian merupakan salah satu tujuan hidup berdemokrasi. Oleh karena itu, dalam pemberitaannya, pers pun harus mengedepankan aspek-aspek kedamaian dan keadilan, serta tidak melanggar hak asasi manusia. Pemberitaan mengenai kekerasan oleh pers haruslah dilakukan dengan hati-hati. Artinya, pemberitaan mengenai konflik oleh pers jangan sampai menimbulkan kekerasan baru. Sebaiknya pemberitaan tentang kekerasan disampaikan dengan bahasa yang lembut dan tidak menimbulkan efek terjadinya kekerasan baru, seperti pemberitaan mengenai terorisme yang vulgar atau mengenai konflik horizontal yang kerap kali terjadi di Indonesia. Hal ini sangat berbahaya dan provokatif karena dapat merangsang masyarakat untuk berbuat lebih nekat.

Menurut Iswandi Syahputra dalam bukunya yang berjudul Jurnalisme Damai, Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik, konflik dapat muncul kapan saja dan di mana saja dan harus dibarengi dengan semangat kuat untuk memerangi konflik itu sendiri.[1] Dalam bahasa yang lebih sederhana, peran media dalam memberitakan kasus-kasus pertikaian memiliki dua potensi yang sama besarnya, yakni memberikan kesempatan kepada kedua pihak yang berkonflik untuk menempuh jalan damai atau malah memperuncing keadaan atas pemberitaannya tersebut. Walaupun dipengaruhi oleh ideologi media yang bersangkutan, tetapi falsafah “menjauhi keburukan yang lebih besar lebih baik dari mengambil manfaat yang sedikit” tetap harus diutamakan. Namun, ironisnya media yang menyajikan konflik cenderung menjadikannya sebagai komoditas sosial daripada realitas sosial.

Terkait pemberitaan konflik oleh media, pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh penyerangan yang dilakukan sekelompok massa terhadap anggota Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Tiga anggota Jemaah Ahmadiyah tewas dalam serangan itu dan belasan orang lainnya menderita luka-luka. Dari semua kasus penyerangan, kasus di Cikeusik ini adalah yang paling besar dan dianggap sebagai yang paling sadis. Masyarakat bisa melihat dengan jelas bagaimana penyerang tidak hanya merusak properti, melainkan juga membantai anggota Jemaah Ahmadiyah hingga tewas.
Kejadian ini pun menambah panjang daftar serangan terhadap anggota Jemaah Ahmadiyah di banyak tempat di Indonesia. Menurut Komnas Perempuan, dalam tiga tahun terakhir, antara 2008 hingga 2010, telah terjadi 342 kali penyerangan terhadap anggota atau properti milik Jemaah Ahmadiyah.[2] Terkait dengan peran pers terhadapa pemberitaan kasus Cikeusik ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengajak insan pers untuk mengedepankan berita yang menguatkan toleransi beragama.[3] Sebagai pilar keempat demokrasi, pers dituntut harus menjadi wadah dialog yang sehat antara pemeluk agama. Pemberitaan yang bersifat diskriminatif terhadap penganut agama minoritas harus dihindari. Pers juga perlu mengedepankan jurnalisme damai yang mendorong resolusi konflik, bukan malah eskalasi konflik.

Namun, pada kenyataannya pemberitaan yang vulgar dan sensasional sering kali menjadi kegemaran wartawan dalam cara pemberitaan yang disebut crisis news, action news, spot news, dan hard news.[4] Hal ini juga ditambah dengan kebiasaan buruk mengambil angle kejadian menegangkan, pemakaian gaya bahasa, cara memilih judul, lead, dan cara menerapkan fungsi agenda setting yang mencemaskan khalayak. Bahkan pemililihan diksi atau penggunaan kata-kata, seperti libas, embat, tebas, basmi, bumihanguskan, luluhlantakkan, binasakan, dan istilah lain yang berkonotasi permusuhan dan konfrontatif seharusnya dihindari.[5] Dalam kasus Ahmadiyah, AJI mencatat masih banyak berita yang justru malah mempertajam keyakinan. Pers dianggap sering memberi ruang narasumber untuk melontarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat menghasut.

Lantas, bagaimana seharusnya pers memberitakan berita-berita yang memuat kasus-kasus konflik atau perpecahan tanpa “mengompori” kasus tersebut hingga menjadi lebih panas? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, jurnalisme menawarkan konsep pemberitaan yang lebih “menenangkan”, yaitu jurnalisme damai atau peace journalism. Jurnalisme damai pada dasarnya adalah upaya meluruskan kembali apa yang menyimpang dari jurnalisme dalam praktik. Prinsipnya, jurnalisme bertujuan untuk kepentingan publik, untuk kebaikan masyarakat luas.

Bagi penggagas junalistik damai itu, pers bukanlah sekadar penyampai informasi apa adanya darah dan kemarahan, melainkan harus kreatif membangun debat publik yang sehat bagi kepentingan umum yang luas, seperti memberikan empati pada anak-anak yang telantar atau memberitakan penderitaan rakyat yang tidak bersalah akibat konflik. Rangkaian peristiwa inilah yang menggagas kembali jurnalisme damai sebagai lawan terhadap jurnalisme perang (war journalism) yang terlebih dahulu lebih dikenal. Pada prinsipnya, jurnalisme damai melaporkan suatu kejadian dengan bingkai (frame) lebih luas, lebih berimbang, dan lebih akurat, yang didasarkan pada informasi tentang konflik dan perubahan-perubahan yang terjadi.

Pendekatan jurnalisme damai memberikan sebuah tawaran baru yang menghubungkan para jurnalis dengan sumber-sumber berita dan informasi, liputan yang dikerjakan, dan berbagai konsekuensi dari liputan dimaksud. Pergeseran nilai, kesadaran dan pengetahuan dari khalayak, menjadikan perkembangan konsekuensi menjadi lebih luas, tidak hanya pada konsekuensi etis jurnalis saja, melainkan dampak hukum dan dampak hak asasi manusia.



[1] Syahputra, I. (2006). Jurnalisme Damai: Meretas Ideologi Peliputan di Area Konflik. Yogyakarta: Pilar Media.
[2] Penilaian Resmi Komnas HAM, Kasus Cikeusik Direkayasa. http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php? id=18112 diakses pada tanggal 29 Mei 2011, pukul 17.36
[3] AJI Ajak Pers Kuatkan Pemberitaan Toleransi Beragama. http://detiknews.com/read/2011/02/10/021018/ 1568165/10/aji-ajak-pers-kuatkan-pemberitaan-toleransi-beragama?nd992203topnews diakses pada tanggal 29 Mei 2011, pukul 17.20
[4] Katahati Institute. (2009). Merangkai Kata Damai. Banda Aceh: Katahati Institute.
[5] Katahati Institute. (2009). Merangkai Kata Damai. Banda Aceh: Katahati Institute.

1 komentar :

Posting Komentar

Silakan tulis opini atau komentarmu.