05 Mei 2011

Sistem Media di Perancis dan Spanyol

Sistem media, atau dahulu lebih dikenal sebagai sistem pers, adalah cara menganalisis dengan melihat hubungan media dengan negara, masyarakat, dan pasar. Sistem pers kemudian digantikan dengan istilah sistem media karena dua alasan. Pertama, pers dianggap hanya mengakomodasi bentuk-bentuk pesan faktual. Sementara pesan fiksional pun sebenarnya penting bagi sebuah “sistem”. Selain itu, sistem media lebih dapat mengakomodasi perkembangan media lebih jauh. Saat ini pers sering kali diartikan secara sempit hanya mengacu pada media cetak, sementara perkembangan media sekarang ini sudah sangat maju. Kini kita mengenal ragam media baru yang lahir dan secara intensif digunakan masyarakat pada tahun 1990-an sampai dengan sekarang.
Sistem media di masing-masing negara biasanya dipengaruhi oleh sistem politik di negara-negara tersebut, sedangkan sistem politik itu sendiri berbeda-beda di masing-masing negara. Bisa jadi beberapa negara memiliki sistem politik sama, tetapi berbeda dalam hal budaya komunikasi, kebijakan negara atas media (media policy) atau sistem hukum media (media law).
Sistem media biasanya digunakan untuk membandingkan antara satu sistem dengan sistem di berbagai negara. Dengan demikian kita tidak bisa menjelaskan suatu sistem media tanpa membandingkannya dengan sistem yang lain. Komparasi sistem media pun bisa melalui dua cara. Pertama, membandingkan dua atau beberapa sistem media dalam konteks waktu yang sama, misalnya membandingkan sistem media di Indonesia dengan sistem media Malaysia masa sekarang. Kedua, membandingkan satu sistem media dalam konteks waktu yang berbeda. Misalnya membandingkan sistem media Indonesia masa sekarang atau reformasi dengan sistem media Indonesia pada masa Orde Baru.
Berbicara tentang sistem media berarti juga merujuk pada tipologi sistem media pertama yang dirilis oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm (1956). Mereka bertiga menulis buku yang populer di dunia ilmu komunikasi. Buku mereka adalah “Four Theories of the Press”. Selanjutnya, muncul juga tipologi sistem media yang dikenalkan oleh Robert G. Picard (1985), Whitney R. Mundt (1991), J. Herbert Altschull (1995), dan William A. Hachten (1996).

A.      Perancis
Perancis  merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Barat dan juga memiliki berbagai pulau dan teritori seberang laut yang terletak di benua lain. Republik Perancis adalah sebuah republik semi-presidensial uniter dengan tradisi demokratis yang kuat. Konstitusi Republik Kelima disetujui melalui referendum tanggal 28 September 1958. Sehingga memperkuat kewenangan eksekutif dengan parlemen. Cabang eksekutif itu sendiri memiliki dua pemimpin: Presiden Republik, yang merupakan kepala negara dan dipilih langsung oleh hak pilih universal orang dewasa untuk jabatan selama lima tahun  dan pemerintah, dipimpin oleh perdana menteri yang ditunjuk presiden.
Parlemen Perancis adalah sebuah badan legislatif bicameral yang terdiri dari Majelis Nasional (Assemblée Nationale) dan Senat. Deputi Majelis Nasional mewakili konstituensi lokal dan terpilih langsung selama lima tahun. Majelis memiliki kekuasaan untuk membubarkan kabinet, dan mayoritas anggota Majelis menetapkan pilihan pemerintah. Senator dipilih oleh dewan pemilih untuk jabatan enam tahun, dan setengah kursi dimasukkan dalam pemilihan setiap tiga tahun yang dimulai pada September 2008. Kekuasaan legislatif Senat terbatas; dalam penentangan antara kedua pihak, Majelis Nasional memiliki perkataan terakhir, kecuali untuk hukum konstitusional dan lois organiques (hukum yang disediakan langsung oleh konstitusi) dalam beberapa hal. Pemerintah memiliki pengaruh kuat dalam pembentukan agenda Parlemen.
Mengenai sistem media di Perancis yang menjadi pengawas bagi kedua jenis lembaga penyiaran, publik dan swasta. Sistem di Prancis ini agak unik karena keanggotaan Conseil Supirieur d'Audiovisuel (CSA) diatur sedemikian rupa yaitu, tiga orang ditunjuk oleh Presiden, 3 orang oleh Majelis Nasional dan tiga orang lagi dipilih oleh Senat. Kesembilan anggota ini bertugas selama enam tahun yang tidak dapat diperpanjang. Para anggota CSA ini masing-masing menangani televisi publik, produksi dan progam, televisi swasta nasional, televisi regional dan lokal, radio publik, radio swasta, televisi kabel dan satelit.
Di Perancis, konstitusi dan lembaga-lembaga pemerintan mendukung lingkungan pers yang terbuka, meskipun hukum-hukum tertentu membatasi aspek kebebasan pers pada praktiknya. Ada undang-undang antifitnah ketat dengan denda bagi mereka yang terbukti bersalah. Hukum juga menghukum upaya untuk membenarkan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta hasutan untuk melakukan diskriminasi dan kekerasan.
Pada bulan Maret 2008, Presiden Nicolas Sarkozy menarik gugatannya terhadap koran Nouvel Observateur setelah meminta maaf kepada istrinya atas berita yang dipublikasikan pada pernikahan mereka. Pada bulan Februari, rencana komersial menekan sumber pendapatan bagi lembaga penyiaran publik diumumkan. Namun, proposal ini dikritik karena kegagalannya untuk mengatasi kerugian yang mencapai 850 juta Euro dalam pendapatan komersial oleh lembaga penyiaran publik di negara itu. Pada bulan Desember, Majelis Nasional mengesahkan undang-undang yang melarang iklan prime-time dari jaringan televisi ang didanai pemerintah. RUU ini juga memberikan Sarkozy kekuatan untuk nama kepala penyiaran publik.
Pemerintah menyusun undang-undang, yang disahkan pada Desember 2009, yang memperkuat perlindungan kerahasiaan narasumber, termasuk membatasi pencarian rumah wartawan. Langkah ditetapkan untuk dimasukkan ke dalam Pasal 2 UU tentang kebebasan pers, tapi blogger tidak akan dilindungi oleh undang-undang ini.
Perlindungan terhadap narasumber tetap menjadi isu atau masalah kebebasan pers di Perancis pada tahun 2008. Wartawan Bruno Thomas dari Auto Plus diperiksa selama 48 jam atas publikasi mobil, kemudian dihukum pada tanggal 17 Juli setelah produsen mobil Renault menuduh majalah penerbitan foto model mobil masa depan Renault. Thomas yang menolak untuk mengungkapkan narasumbernya ternyata berujung pada penahanannya.
Sementara itu, polisi dan pejabat peradilan menggerebek surat kabar harian lokal Centre-Press dan La Nouvelle République du Centre Ouest di kota Poitiers pada 30 September karena diduga melanggar kerahasiaan penyelidikan yudisial. Wartawan Vittorio de Filippis ditahan pada bulan November 2008 dan dikenakan dua pasal pencarian sebelum akhirnya dibawa ke hakim. De Filippis mengatakan, ia berada di bawah penyelidikan sehubungan dengan kasus pencemaran nama baik terhadap Daily Liberation, yaitu surat kabar tempat de Filippis bekerja sebagai redaktur pelaksana tahun 2006.
Di Perancis, sebagian besar atau lebih dari 100 surat kabar Perancis dimiliki swasta. Pemerintah mengendalikan banyak perusahaan yang mendapatkan penerimaan dari menyediakan jasa periklanan kepada kelompok-kelompok media. Di Perancis tidak ada pembatasan pemerintah terhadap internet yang digunakan oleh sekitar 64,6 persen dari total populasi. Namun, hukum antiterorisme tahun 2006 tidak memungkinkan badan-badan keamanan untuk memantau internet kepada para tersangka teroris.

B.       Spanyol
Spanyol adalah sebuah negara di Eropa barat daya yang dibatasi oleh Portugal di barat, serta Gibraltar dan Maroko di selatan. Spanyol berbatasan dengan Perancis dan Andorra di timur laut melalui Pegunungan Pyrenia. Batas lautnya adalah Samudra Atlantik di barat dan Teluk Biscay di utara serta Laut Tengah di timur, di mana Spanyol memiliki wilayah Kepulauan Balearik. Di selatan, terdapat Selat Gibraltar.
Negara yang beribukota di Madrid ini adalah negara demokratis yang memberlakukan sistem monarki parlementer. Pemerintah negara ini berbentuk monarki, dipimpin oleh Raja sebagai kepala Negara dan Perdana Menteri yang menjalankan kewenangan eksekutif sebagai pemimpin dalam pemerintahan. Tahta raja diwariskan oleh Juan Carlos Alfonso Victor Maria de Bourbon atau Raja Juan Carlos I dan generasi langsung dalam garis lurus. Sementata itu, Jose Luis Rodriguez Zapatero menjabat sebagai perdana menteri Spanyol sejak 17 April 2004.
Spanyol merupakan contoh negara yang memiliki tradisi memproteksi media domestik dan industri budaya nasional mereka, termasuk diantaranya media cetak dan media elektronik. Hal ini disebabkan karena kepemilikan media massa ada di tangan pihak swasta. Di Spanyol terdapat sekitar 101 surat kabar, 40 stasiun televisi dan 38 stasiun penyiaran radio, dan tidak sedikit dari media massa tersebut yang dikuasai oleh korporasi besar Amerika seperti Time Warner Holding, Disney’s Holding, dan CBS Holding. Mereka khawatir dengan adanya serbuan budaya dari Amerika Serikat.
Yang tampak pada awalnya, Spanyol menganut sistem media massa Libertarian karena kepemilikan media yang sangat besar oleh kalangan swasta. Selain itu, pemerintah juga memberikan kebebasan bagi seluruh warganya untuk menggunakan media massa. Hal ini terlihat dalam sebuah artikel yang berisi tentang pernyataan Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Spanyol (Sebastian) bahwa, “Kami tidak menerapkan pembatasan atau peraturan yang mencegah penyebaran, atau menghambat penggunaan media massa, terutama internet, atau menetapkan batas-batas pada alat bebas arus informasi”.
Namun, setelah dilihat lebih dalam, sistem media yang diantu Spanyol adalah sistem Social Resposibility. Hal ini dikarenakan meskipun media massa yang ada di Spanyol berkembang dengan bebas, tapi tetap ada kontrol (meskipun tidak besar) dari pemerintah untuk menghilangkan hambatan pada saluran komunikasi dan menjamin pelaksanaan semangat nilai liberal. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh segenap jajaran pemerintahan terkait kehidupan media massanya.

2 komentar :

pelit banget sih g bisa dikopi sama di print

Posting Komentar

Silakan tulis opini atau komentarmu.