18 April 2012

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pada masa demokrasi liberal, Indonesia dihadapkan dengan permasalahan pemerintahan dalam negeri, baik pemberontakan daerah maupun permasalahan politik dengan jatuh bangunnya kabinet serta perdebatanyang sengit di dalam Dewan Konstituante yang akhirnya membawa dampak terhadap kehidupan politik di Indonesia dengan dikeluarkannya dekrit presiden. 

Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 melalui Dewan Konstituante dan rentetan peristiwa-peristiwa politik selama masa Demokrasi Liberal mencapai klimaksnya pad bulan Juni 1959 sehingga akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk sampai kepada kesimpulan bahwa telah muncul suatu keadaan kacau yang membahayakan kehidupan negara. Atas kesimpulannya tersebut, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, dalam suatu acara resmi di Istana Merdeka, mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka sebuah sistem demokrasi yakni Demokrasi Terpimpin.

Munculnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 ini pun bisa dilihat sebagai akibat dari beberapa latar belakang masalah:
  1. Undang-Undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan Demokrasi Liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.
  2. Anggapan kegagalan Dewan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap.
  3. Situasi politik yang kacau dan semakin buruk.
  4. Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan separatisme.
  5. Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional.
  6. Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat sementara sulit sekali untuk mempertemukannya.
  7. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai.
            Jadi, atas dasar latar belakang tersebut, Prseiden Soekarno menge-luarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:
  1. Pembubaran Dewan Konstituante
  2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
  3. Pembentukan MPRS dan DPAS
Setelah Presiden Soekarno mengumunkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, reaksi yang muncul terhadap dekrit tersebut antara lain rakyat menyambut baik sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa liberal, Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan Dekrit Presiden, KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI-AD untuk melaksanakan pengamanan Dekrit Presiden, dan DPR pada tanggal 22 Juli 1945 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk melakanakan UUD 1945. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tersebut menjadi tonggak awal berdirinya masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Jadi, melalui Dekrit Presiden tersebut kita bisa melihat dua efek sisi positif dan negatifnya. Dari sisi postif dengan diberlakukannya Dekrit Presiden berarti menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan sekaligus memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara, dan juga merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Liberal tertertunda pembentukannya. Sementara dari sisi negatif akibat diberlakukannya Dekrit Presiden antara lain ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Selain itu, dengan diberlakukannya Dekrit Presiden menjadi memberi kekuasaan yang besar pada presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru. Hal negatif lainnya adalah bahwa Dekrit Presiden memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit Presiden, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.

0 komentar :

Poskan Komentar

Silakan tulis opini atau komentarmu.