02 September 2012

Kisah Panjang Gelar 'Haji' di Indonesia

Di negeri kita ini, adalah hal yang lazim bagi seorang muslim yang sepulangnya dari melaksanakan ibadah haji kemudian namanya bertambah gelar “H” (Haji) bagi pria atau “Hj” (Hajjah) bagi wanita. Gelar Haji ini tidak seperti kebanyakan gelar yang harus disematkan dengan suatu prosesi tersendiri, seperti upacara atau semacamnya. Gelar dapat disematkan secara inisiatif oleh orang bersangkutan setelah ia pulang dari Tanah Suci Mekah, dan lucunya, orang-orang pun akan secara inisiatif memanggil orang itu dengan sebutan “Pak Haji” atau "Bu Haji/Bu Hajjah" (ini juga tidak konsisten). Pertanyaan pun muncul. Dan mungkin pertanyaan yang satu ini sering terlintas dalam pikiran kita. Kenapa harus ditambah gelar Haji segala? Kenapa untuk ibadah lainnya tidak diberikan gelar? Seperti gelar Zakat bagi orang yang telah menunaikan ibadah zakat atau gelar Kurban bagi yang menunaikan ibadah kurban. Kenapa hanya ibadah haji?

Pagi ini saya membaca tulisan teman saya di Tumblr yang mempertanyakan hal itu. Saya pun ingat tentang jawaban dari pertanyaan akan tradisi yang sebenarnya agak aneh dan  terlebih lagi hanya terjadi di Indonesia saja ini. Sangatlah penting bagi kita, umat Islam di Indonesia untuk mengetahui asal-usul penyematan gelar Haji ini. Saya tahu betul bahwa ada banyak orang yang merasa bangga dengan gelar Haji setelah mereka pulang dari ibadah haji. Bahkan sebagian orang merasa tersinggung ketika gelarnya tidak tercantumkan dalam surat undangan atau namanya tidak disebutkan secara lengkap berikut gelar Hajinya saat dipanggil di depan umum. Nah, ada baiknya kita mengetahui apakah pantas sebetulnya kita memakai gelar itu? Saya membagi pembahasan sejarah ini ke dalam tiga bagian, yaitu (1) pada masa kerajaan Islam di Nusantara; (2) pada masa pemerintahan Hindia Belanda; dan (3) pada masa setelah kemerdekaan.

Masa Kerajaan Islam di Nusantara

Sejak kapan umat Islam di Indonesia mulai menunaikan ibadah haji? Bisa dikatakan bahwa kesadaran untuk menunaikan ibadah haji telah tertanam dalam diri setiap muslim Indonesia generasi pertama sejak para juru dakwah penyebar agama yang datang ke nusantara memperkenalkan agama Islam. Dari berbagai sumber yang saya baca beberapa tahun lalu, saya menemukan, Prof. Dadan Wildan Anas menyebutkan dalam naskah Carita Parahiyangan dikisahkan bahwa pemeluk agama Islam yang pertama kali di tanah Sunda adalah Bratalegawa putra kedua Prabu Guru Pangandiparamarta Jayadewabrata atau Sang Bunisora penguasa kerajaan Galuh (1357-1371)[1]. Ia menjadi raja menggantikan abangnya, Prabu Maharaja (1350-1357) yang gugur dalam perang Bubat yaitu peperangan antara Pajajaran dengan Majapahit.

Bratalegawa memilih hidupnya sebagai seorang saudagar, ia sering melakukan pelayaran ke Sumatra, Cina, India, Srilanka, Iran, sampai ke negeri Arab. Ia menikah dengan seorang muslimah dari Gujarat bernama Farhana binti Muhammad. Melalui pernikahan ini, Bratalegawa memeluk Islam. Sebagai orang yang pertama kali menunaikan ibadah haji di kerajaan Galuh, ia dikenal dengan sebutan Haji Purwa (Atja, 1981:47).

Setelah menunaikan ibadah haji, Haji Purwa beserta istrinya kembali ke kerajaan Galuh di Ciamis pada tahun 1337 Masehi. Di Galuh ia menemui adiknya, Ratu Banawati, untuk bersilaturahmi sekaligus mengajaknya masuk Islam. Namun, upayanya itu tidak berhasil. Dari Galuh, Haji Purwa pergi ke Cirebon Girang untuk mengajak kakaknya, Giridewata atau Ki Gedeng Kasmaya yang menjadi penguasa kerajaan Cirebon Girang, untuk memeluk Islam. Namun, kakaknya pun menolak.

Naskah kuno selain Carita Parahyangan yang mengisahkan orang-orang jaman dulu yang telah berhasil menunaikan ibadah haji adalah Carita Purwaka Caruban Nagari dan naskah-naskah tradisi Cirebon seperti Wawacan Sunan Gunung Jati, Wawacan Walangsungsang, dan Babad Cirebon. Dalam naskah-naskah tersebut disebutkan adanya tokoh lain yang pernah menunaikan ibadah haji yaitu Raden Walangsungsang bersama adiknya Rarasantang. Keduanya adalah putra Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, dan pernah berguru agama Islam kepada Syekh Datuk Kahpi selama tiga tahun di Gunung Amparan Jati Cirebon.

Setelah cukup berguru ilmu agama Islam, atas saran Syekh Datuk Kahpi, Walangsungsang bersama adiknya Rarasantang berangkat ke Mekah (diduga antara tahun 1446-1447 atau satu abad setelah Bratalegawa) untuk menunaikan ibadah haji dan menambah ilmu agama Islam. Dalam perjalanan ibadah haji itu, Rarasantang dinikahi oleh Syarif Abdullah, Sultan Mesir dari Dinasti Fatimiyah, dan memiliki dua orang anak, yaitu Syarif Hidayatullah (1448) dan Syarif Arifin (1450). Sebagai seorang haji, Walangsungsang kemudian berganti nama menjadi Haji Abdullah Iman, sementara Rarasantang berganti nama menjadi Hajjah Syarifah Mudaim.

Sementara dari kesultanan Banten, jemaah haji yang dikirim pertama kali adalah utusan Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa berkeinginan memajukan negerinya baik dalam bidang politik diplomasi maupun di bidang pelayaran dan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain (Tjandrasasmita, 1995:117).

Pada tahun 1671 sebelum mengirimkan utusan ke Inggris, Sultan Ageng Tirtayasa mengirimkan putranya, Sultan Abdul Kahar, ke Mekah untuk menemui Sultan Mekah sambil melaksanakan ibadah haji, lalu melanjutkan perjalanan ke Turki. Karena kunjungannya ke Mekah dan menunaikan ibadah haji, Abdul Kahar kemudian dikenal dengan sebutan Sultan Haji.

Menurut naskah Sajarah Banten, suatu ketika Sultan Banten berniat mengirimkan utusannya kepada Sultan Mekah. Utusan itu dipimpin oleh Lebe Panji, Tisnajaya, dan Wangsaraja. Perjalanan haji saat itu harus dilakukan dengan perahu layar, yang sangat bergantung pada musim. Biasanya para musafir menumpang pada kapal dagang sehingga terpaksa sering pindah kapal. Perjalanan itu membawa mereka melalui berbagai pelabuhan di nusantara. Dari tanah Jawa terlebih dahulu harus menuju Aceh atau serambi Mekah, pelabuhan terakhir di nusantara yang menuju Mekah. di sana mereka menunggu kapal ke India untuk ke Hadramaut, Yaman, atau langsung ke Jeddah. Perjalanan ini bisa makan waktu enam bulan atau lebih.

Dari kisah-kisah tersebut tampaknya ibadah haji merupakan ibadah yang hanya terjangkau kaum elit, yaitu kalangan istana atau keluarga kerajaan. Hal ini menunjukkan —pada zaman itu—perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji memerlukan biaya yang sangat besar. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya masyarakat kalangan bawah yang juga telah berhasil menunaikan ibadah haji, tapi tidak tercatat dalam sejarah.

Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Satu abad yang lalu, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, gelar Haji digunakan pemerintah sebagai tanda agar mudah dikontrol. Alasannya, banyak di antara orang Indonesia yang berhaji, tinggal berbulan-bulan—paling sedikit 3 bulan—di Mekah. Hal ini dikarenakan mereka tidak sekedar melaksanakan ibadah haji, tetapi juga belajar agama kepada ulama-ulama terkemuka di sana untuk menuntut ilmu. Belanda yang saat itu berkuasa memiliki kekhawatiran terhadap orang yang menunaikan ibadah haji tersebut yaitu mereka akan menyebarkan paham Islamisme yang didapatnya sekembalinya di Indonesia. Kekhawatiran Belanda itu berbuah kenyataan karena hampir semua pimpinan perlawanan terhadap Belanda adalah mereka yang telah menunaikan ibadah haji.

Untuk mengawasi orang-orang yang melakukan ibadah haji, Belanda melakukan karantina haji dengan alasan menjaga kesehatan. Sejak tahun 1911-1933 Pulau Onrust dan Pulau Cipir (dulu namanya Pulau Khayangan) menjadi tempat penginapan sementara calon jemaah haji sebelum mereka bertolak ke Mekah dengan menggunakan kapal uap. Di pulau yang lengkap dengan fasilitas asrama dan rumah sakit ini mereka dikarantina selama tiga bulan, perjalanan pergi-pulang selama dua bulan, di Mekah selama tiga bulan, dan akan dikarantina lagi tiga bulan di Pulau Onrust sekembalinya dari Mekah. Tentunya di pulau ini ada yang memang dirawat dan diobati karena sakit akibat jauhnya perjalanan naik kapal, tapi ada juga yang disuntik mati kalau dipandang mencurigakan.

Selain dikarantina para jamaah yang telah menjalankan ibadah Haji diberi gelar (kehormatan) Haji setelah selesai masa karantina. Padahal ini merupakan salah satu strategi politik dari Belanda. Pada masa itu sedang berkembang paham Pan-Islamisme di Timur Tengah[2]. Selain itu, rata-rata orang yang kembali dari Mekah (jazirah Arab), memiliki pemikiran tidak mau tunduk kepada penguasa Eropa.[3] Karena semakin banyak terjadi gerakan-gerakan pemberontakan di Indonesia yang pada umumnya dipimpin oleh para ulama.

Selama masa karantina inilah para jemaah haji akan dicuci otaknya agar tidak menyebarkan paham-paham Islamisme di tengah-tengah masyarakat. Jika ada yang membangkang maka akan disuntik mati di pulau ini dengan alasan sakit.

Sementara itu, mereka yang telah diberikan gelar haji di depan nama mereka ini  dibuat bangga dengan gelar tersebut. Padahal gelar Haji yang diberikan oleh pemerintah Belanda merupakan salah satu cara untuk mempermudah Belanda dalam melakukan proses pelacakan bagi jamaah yang memiliki kemungkinan untuk terlibat dalam gerakan pemberontakan terhadap pemerintah. Gelar ini menjadi semacam cap yang memudahkan pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi mereka yang dipulangkan ke kampung halaman. Misalnya di daerah A ada 3 haji, di daerah B ada 5 haji, dst. Jika terjadi pemberontakan Belanda mudah untuk menangkap orang-orang tersebut.

Ibadah Haji Setelah Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, perjalanan menuju Mekah dari daerah-daerah di Indonesia pun masih membutuhkan waktu dua hingga enam bulan lamanya. Ini tentu dikarenakan perjalanan hanya dapat ditempuh dengan kapal layar. Bayangkan berapa banyak perbekalan berupa makanan dan pakaian yang harus dipersiapkan para jemaah haji! Itu pun belum tentu aman. Para jemaah haji harus selalu waspada akan kemungkinan para bajak laut dan perompak di sepanjang perjalanan, belum lagi ancaman topan, badai dan penyakit. Tidak jarang ada jemaah haji yang urung sampai di tanah suci karena kehabisan bekal atau terkena sakit. Kebanyakan dari mereka tinggal di negara-negara tempat persinggahan kapal.

Orang yang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci jelas menghadapi risiko yang tidak kecil, mulai dari kesengsaraan di perjalanan (khusus jemaah haji Indonesia kesengsaraan itu sudah terasa jauh hari sebelum keberangkatan), hingga ancaman kematian akibat berdesak-desakan dan terinjak-injak oleh sesama jemaah haji saat melakukan ritual haji.

Karena beratnya menunaikan ibadah haji, mungkin (saya katakana “mungkin” loh ya) bisa dimengerti bila kaum muslim yang telah berhasil menjalankan rukun Islam kelima ini kemudian mendapatkan kedudukan tersendiri dan begitu terhormat dalam masyarakat sekembalinya ke negeri asalnya. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa alasan lain pemakaian gelar haji bagi mereka yang kembali pulang adalah, karena susahnya menempuh perjalanan pulang pergi Indonesia-Makkah, sehingga agar kesan itu tidak hilang, maka dipakailah gelar haji sebagai tanda perjuangan ibadah.

Namun, tentu sekarang berbeda dengan zaman dulu. Sekarang perjalanan haji seharusnya tidak sesulit zaman dulu. Perjalanan ke Mekah tidak lagi memerlukan waktu berbulan-bulan. Risiko akan bahaya dalam perjalanan pun sangat kecil walaupun tidak menutup kemungkinan ada risiko terlantar di Tanah Suci (itulah Indonesia). Namun, effort yang dikeluarkan tidak sebesar dulu. Bahkan ada banyak orang Indonesia yang tiap tahun yang pergi umroh ke Mekah. Ada yang tahun ini haji dan tahun berikutnya haji lagi dengan alasan haji yang sebelumnya dirasa belum sempurna. Sangat mudah. Lantas, masih pentingkah gelar Haji itu?

Memang, ibadah haji sebagai ibadah yang berulang, sebagaimana terlihat dari kata Idul Adha, yang berarti kembali berkorban secara akumulatif menjadi suatu tradisi. Karena di samping kata Id yang berarti berulang, ia juga bisa menjadi adat, kebiasaan (bahasa Arab: ‘Aadah). Begitu juga dengan gelar haji, ia berkembang secara evolutif, tanpa disadari, sehingga menjadi semacam tradisi. Ya.... tapi anehnya cuma di Indonesia ya?


[1] Santang, Kian. Menengok Sejarah Perjalanan Haji Tempo Dahulu. (http://www.al-shia.org/html/id/service/maqalat/006/14.html)
[2] Pan Islamisme awalnya adalah paham politik yang lahir pada saat Perang Dunia II mengingkuti paham yang tertulis dalam al-a'mal al-Kamilah dari Jamal-al-Din Afghani. Paha mini kemudian berkembang menjadi gerakan memperjuangkan untuk mempersatukan umat Islam di bawah satu negara Islam yang umumnya disebut kekhalifahan. Pan Arabisme adalah ideologi yang sering bersaing dengan Pan Islamisme, Bila dalam Pan Arabisme bertujuan dengan kemerdekaan bangsa Arab tanpa memedulikan agama akan tetapi berdasarkan pada budaya etnis, sedangkan dalam Pan Islamisme, tujuan kemerdekaan bangsa Arab dianggap sebagai budaya Arab sebagai umat Islam tanpa memandang etnis.

4 komentar :

gak tau ya mas fauzan, tapi sy pernah nonton acara national geography di metro tv yang mengulas tentang ibadah haji... di akhor fragmennya dinarasikan bahwa umat muslim yn telah menunaikan ibadah haji berhak atas gelar hajj.. nah dari mana mereka dapat referensi itu?

Mungkin memang ada, atau mungkin mereka mendapat referensi dari orang Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara dengan umat Muslim terbesar di dunia, dan fenomena ini sudah berlangsung sangat lama di Indonesia.

suka banget dengan artikel ini... kgundahan yg sering sy rasakan dengan gelar haji... yg mengerikan seringkali dijadikan sbagai ajang pamer bahkan utk kpntingn politis (pilkada) hiks hiks..
terimakasih atas artikelnya mas...

Iya Mbak, sedihnya di negeri kita ini, bahkan banyak orang yang merasa tersinggung jika tidak dipanggil "Pak Haji" atau "Bu Haji" seusai kembali dari Tanah Suci. Bahkan banyak pula yang gusar jika seusai puland dari Haji, namanya tidak ditulisa dengan huruf kapital "H" di depan namanya.

Poskan Komentar

Silakan tulis opini atau komentarmu.