11 September 2012

Presiden yang Terlupakan

Jika masyarakat negara ini ditanya mengenai berapakah jumlah presiden yang telah memerintah republik ini sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga presiden yang sedang menjabat saat ini maka hampir semua akan menjawab: enam orang. Siapa saja? Tentu saja: Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan kini Susilo Bambang Yudhoyono. See, ada enam orang. Namun, ternyata hal ini keliru. Jumlah presiden Indonesia hingga hari ini (2012) berjumlah enam orang; itulah yang diketahui mayoritas masyarakat republik ini. Padahal, sesungguhnya sepanjang sejarah republik ini berdiri, RI telah dipimpin oleh tujuh orang presiden dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini adalah presiden RI yang ke-8, bukan yang ke-6 seperti yang banyak orang ketahui hingga kini.

Ternyata, ada dua orang tokoh penting dalam sejarah republik ini yang terlupakan. Entahlah, mungkin benar-benar terlupakan atau memang sengaja dilupakan atau tidak dianggap, tentunya untuk alasan yang bersifat politis. Dua tokoh yang terlewat itu adalah Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Mr. Assaat.[1] Mr. Sjafruddin Prawiranegara adalah Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) ketika Presiden Soekarno dan Moh. Hatta ditangkap Belanda pada awal agresi militer kedua, sedangkan Mr. Assaat adalah Presiden RI saat republik ini menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (1949).

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

Mr. Sjafruddin Prawiranegara
Pada 19 Desember 1948, saat Belanda melakukan agresi militer II dengan menyerang dan menguasai ibu kota RI saat itu di Yogyakarta, mereka berhasil menangkap dan menahan Presiden Soekarno, Perdana Menteri Hatta, Sjahrir, KSAU Surjadarma, dan beberapa menteri lainnya untuk kemudian diasingkan ke Pulau Bangka.

Kabar penangkapan terhadap Soekarno dan para pemimpin Indonesia itu terdengar oleh Sjafrudin Prawiranegara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran dan sedang berada di Bukittinggi, Sumatra Barat. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan (vacum of power), Sjafrudin mengusulkan agar dibentuk pemerintahan darurat untuk meneruskan pemerintah RI, atau lebih dikenal dengan PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia).

Padahal, sebelum penangkapan tersebut, kabinet sempat mengadakan rapat dan mengirimkan telegram yang berbunyi:
Kami, Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannja atas Ibu Kota Jogjakarta. Djika dalam keadaan pemerintah tidak dapat mendjalankan kewajibannja lagi, kami menguasakan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra.
Sayangnya, diketahui kemudian bahwa telegram itu tidak pernah diterima.  Namun, ternyata pada saat bersamaan Sjafruddin Prawiranegara telah mengambil inisiatif untuk membentuk PDRI. Dalam rapat di sebuah rumah dekat Ngarai Sianok Bukittinggi, 19 Desember 1948, Sjafruddin mengusulkan pembentukan suatu pemerintah darurat (emergency government). Gubernur Sumatra Mr. T.M. Hasan menyetujui usulan tersebut karena demi menyelamatkan Indonesia agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan dan diakui oleh dunia internasoinal sebagai negara.

Pada tanggal 22 Desember 1948, di Halaban, sekitar 15 km dari Payakumbuh, PDRI "diproklamasikan". Sjafruddin menjabat sebagai ketua/presiden merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Luar Negeri, ad. interim. Kabinet ini pun dibantu oleh Mr. T.M. Hasan, Mr. S.M. Rasjid, Mr. Lukman Hakim, Ir. Mananti Sitompul, Ir. Indracahya, dan Marjono Danubroto. Adapun Jenderal Sudirman tetap sebagai Panglima Besar Angkatan Perang. 

Sementara itu, peran untuk mengendalikan stabilitas ibukota Yogyakarta dipegang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan perang gerilya rakyat semesta secara fisik dipimpin oleh Panglima Besar Soedirman. Namun, disinilah kemudian yang menjadi arti penting PDRI yakni, sebagai eksistensi RI untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional karena syarat mutlak sebuah negara adalah:
  1. adanya pemerintahan yang berdaulat; 
  2. adanya wilayah; 
  3. adanya rakyat; 
  4. adanya pengakuan (kedaulatan) dari negara lain (internasional). 
Posisi Mr. Sjafruddin sebagai kepala pemerintahan merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dihilangkan, dan bangsa ini seharusnya memberikan pengakuan bahwa Mr. Sjafruddin Prawiranegara adalah presiden ke-2 RI, meski beliau hanya menjabat beberapa bulan saja. Memang, selain belum diakui sebagai presiden ke-2 RI, nama Mr. Sjafruddin Prawiranegara juga agak sulit ditemukan di dalam buku sejarah, padahal peranananya cukup penting dalam masa perjuangan. Sederet jabatan penting pernah diembannya selain Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, beliau juga pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran dan Wakil Perdana Menteri.

Setelah menjabat sebagai presiden selama delapan buulan, Sjafruddin menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 13 Juli 1949 di Yogyakarta. Dengan demikian, berakhirlah masa PDRI yang berjalan selama lebih kurang delapan bulan.

Republik Indonesia dalam Republik Indonesia Serikat

Mr. Assaat
Dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandatangani di Den Haag, Belanda, 27 Desember 1949 diputuskan bahwa Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Perlu diingat bahwa RIS bukanlah RI. RIS adalah negara yang berbentuk federal yang terdiri atas 16 negara bagian, seperti Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta, Negara Jawa Timur, dll., belum lagi ada juga wilayah yang berdiri sendiri (otonom) dan tidak tergabung dalam federasi, seperti Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar dll.

Dari hasil KMB tersebut, Soekarno dan Moh. Hatta akhirnya ditetapkan menjadi Presiden dan Perdana Menteri RIS. Dengan demikian berarti terjadi kekosongan pimpinan pada Republik Indonesia.

Pada saat itu Mr. Assaat dijadikan Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI. Perannya ini sangat penting karena kalau tidak ada RI saat itu, berarti ada kekosongan dalam sejarah Indonesia bahwa RI pernah menghilang dan kemudian muncul lagi. Namun, dengan mengakui keberadaan RI dalam RIS yang hanya beberapa bulan, tampak bahwa sejarah Republik Indonesia sejak tahun 1945 tidak pernah terputus sampai kini.

Pada perkembangan selanjutnya banyak dari negara-negara bagian dalam RIS yang menginginkan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kemudian menggabungkan diri ke dalam RI yang dipimpin oleh Mr. Assaat sehingga kemudian terjadilah kerja sama antara RI dan RIS yang menghasilkan kesepakatan kembali kepada NKRI dengan jalan membentuk panitia bersama yang diketuai Dr. Soepomo untuk menyusun UUD yang kemudian dikenal dengan nama UUDS 1950. Dengan begitu, RIS pun melebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1950. Mr. Assaat kemudian menyerahkan jabatan Presiden RI untuk kembali dipegang oleh Ir. Soekarno. Itu berarti, Mr. Assaat pernah memangku jabatan Presiden RI selama sekitar sembilan bulan.

Satu hal yang menarik mengenai Mr. Assaat adalah bahwa pada masa jabatannya, Mr. Assaat lah yang menandatangani status pendirian Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai universitas pertama yang didirikan oleh RI. "Menghilangkan Assaat dalam sejarah kepresidenan Republik Indonesia sama saja dengan tidak mengakui UGM sebagai universitas pertama yang di dirikan RI," ujar Bambang Purwanto dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar UGM pada bulan September 2004.

Jadi, dari fakta tersebut bisa disimpulkan bahwa Indonesia memiliki delapan presiden, bukannya enam seperti yang kita tahu selama ini. Urutan Presiden RI yang benar adalah sebagai berikut: Soekarno (diselingi oleh Sjafruddin Prawiranegara dan Assaat), Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

[1] Gelar “Mr.” merupakan singkatan dari “Meester in de Rechten”. Dalam bahasa Belanda, gelar ini berarti magister dalam ilmu hukum atau setara dengan gelar S2 Ilmu Hukum.

0 komentar :

Posting Komentar

Silakan tulis opini atau komentarmu.