Welcome to My World!

Welcome visitors! Please enjoy my site and I hope you can get many useful information. If you wish, you may contact me through Facebook, Twitter, or any other social media that I linked on the menu bar above. Thank you.

Die Poskarten

This is my another blog: Die Poskarten. This blog will show you all my postcards collection. If you want to swap a postcard, please don't hesitate to contact me from the menu bar above.

Bonjour à Tous !

"Bonjour à Tous !"is my Tumblr site. Please take a look on it and maybe you can find some funny contents that you will love. You can also follow me on Tumblr to get my updates on the site.

Please Do Not Copy

You are welcome to link to my site and use my resources in your classroom, but please respect my hardwork and do not copy my page or files and add them to your website. Thank you.

Russia Beyond the Headlines in Bahasa Indonesia

Russia Beyond the Headlines, your guide to Russia, a diverse and complex country cannot be understood in the context of stereotypes. Now available in Bahasa Indonesia!

18 April 2012

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan

Pada masa revolusi, Indonesia dihadapkan dengan masuk kembalinya kekuatan asing ke wilayah Indonesia. Kekuatan asing tersebut membawa dampak pada situasi politik di dalam negeri. Indonesia dihadapkan dengan permasalahan pengakuan kemerdekaan. Untuk itu, perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh pengakuan kedaulatan dilakukan dengan dua cara, yaitu diplomasi dan kekuatan militer. 

Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak lama kemudian Indonesia kembali kedatangan sekutu yang berniat melucuti senjata tentara Jepang yang ternyata ditunggangi oleh NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Hal ini membuat kemerdekaan Indonesia terancam. Pemerintah Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan berniat menanamkan kembali kekuasaannya atas Indonesia. Sejak saat itu maka masa Revolusi Indonesia pun dimulai. Perjuangan-perjuangan dilakukan lewat jalur perundingan maupun tindakan-tindakan revolusioner berupa konfrontasi langsung. Pihak-pihak yang mendukung jalur diplomasi seperti Sutan Sjahrir beranggapan bahwa diplomasi adalah jalan keluar yang paling realistis agar Republik di akui secara de jure oleh dunia internasional khususnya pengakuan kedaulatan dari Belanda. 

Sementara pihak lainnya seperti Jenderal Soedirman, Tan Malaka beranggapan bahwa berunding dengan Pemerintahan Belanda tidak ada gunanya dan hanya akan merugikan republik saja, sehingga muncul tuntutan merdeka 100% serta slogan-slogan “merdeka atau mati” menjadi tujuan  perjuangan kaum revolusioner.

Langkah diplomasi dipilih sebagai langkah awal menghadapi Belanda. Hal ini perlu dilakukan karena pada saat itu, Belanda adalah pihak yang menang Perang Dunia II, dan Indonesia sama sekali belum dikenal di dunia internasional, selain itu proklamasi kemerdekaan pun belum banyak diketahui orang. Pengakuan dunia internasional menjadi penting sebagai modal awal menghadapi kolonialisme Belanda. Pada akhirnya jalur diplomasi memang mengalami kegagalan. Perjanjian Linggarjati merugikan pihak Indonesia, selain itu pihak Belanda tidak mematuhi isi perjanjian dengan melakukan Agresi Militer I,. begitu juga dengan perjanjian Renville yang mulai melibatkan pihak ketiga mengalami kegagalan akibat ketidakpatuhan Belanda terhadap isi perjanjian. Kegagalan demi kegagalan yang diterima oleh pihak yang berdiplomasi menimbulkan banyak kecaman dari dalam negeri khususnya dari mereka yang menuntut gerakan-gerakan revolusioner dan konfrontasi karena kecewa atas hasil-hasil yang dicapai selama ini. 

Namun, yang menjadi poin penting sebenarnya adalah munculnya simpati dari dunia internasional terhadap perjuangan bangsa Indonesia, pengakuan kedaulatan dari banyak negara-negara di Afrika maupun Asia. Resolusi PBB serta kecaman terhadap agresi militer Belanda mendorong segera di bentuknya Republik Indonesia Serikat dan secara de jure Belanda pun mengakui Kemerdekaan Indonesia pada 1949.

Sementara itu, jalur konfrontasi merupakan jalan lain bagi perjuangan republik. Semenjak kegagalan perjuangan diplomasi, kelompok-kelompok radikal yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka telah menghimpun kekuatan dari berbagai kelompok seperti partai, laskar, dan, badan-badan yang dipersiapkan untuk melakukan perjuangan revolusioner bersenjata. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Belanda lewat Agresi Militer I dan II menunjukan ketidakseriusan pihak Belanda atas tuntutan pengakuan kedaulatan Indonesia yang memang sejak awal telah disadari oleh Tan Malaka dan kelompoknya.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pada masa demokrasi liberal, Indonesia dihadapkan dengan permasalahan pemerintahan dalam negeri, baik pemberontakan daerah maupun permasalahan politik dengan jatuh bangunnya kabinet serta perdebatanyang sengit di dalam Dewan Konstituante yang akhirnya membawa dampak terhadap kehidupan politik di Indonesia dengan dikeluarkannya dekrit presiden. 

Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 melalui Dewan Konstituante dan rentetan peristiwa-peristiwa politik selama masa Demokrasi Liberal mencapai klimaksnya pad bulan Juni 1959 sehingga akhirnya mendorong Presiden Soekarno untuk sampai kepada kesimpulan bahwa telah muncul suatu keadaan kacau yang membahayakan kehidupan negara. Atas kesimpulannya tersebut, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, dalam suatu acara resmi di Istana Merdeka, mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka sebuah sistem demokrasi yakni Demokrasi Terpimpin.

Munculnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 ini pun bisa dilihat sebagai akibat dari beberapa latar belakang masalah:
  1. Undang-Undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan Demokrasi Liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.
  2. Anggapan kegagalan Dewan Konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap.
  3. Situasi politik yang kacau dan semakin buruk.
  4. Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan separatisme.
  5. Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional.
  6. Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat sementara sulit sekali untuk mempertemukannya.
  7. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai.
            Jadi, atas dasar latar belakang tersebut, Prseiden Soekarno menge-luarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:
  1. Pembubaran Dewan Konstituante
  2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
  3. Pembentukan MPRS dan DPAS
Setelah Presiden Soekarno mengumunkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, reaksi yang muncul terhadap dekrit tersebut antara lain rakyat menyambut baik sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa liberal, Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan Dekrit Presiden, KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI-AD untuk melaksanakan pengamanan Dekrit Presiden, dan DPR pada tanggal 22 Juli 1945 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk melakanakan UUD 1945. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tersebut menjadi tonggak awal berdirinya masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Jadi, melalui Dekrit Presiden tersebut kita bisa melihat dua efek sisi positif dan negatifnya. Dari sisi postif dengan diberlakukannya Dekrit Presiden berarti menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan sekaligus memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara, dan juga merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Liberal tertertunda pembentukannya. Sementara dari sisi negatif akibat diberlakukannya Dekrit Presiden antara lain ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Selain itu, dengan diberlakukannya Dekrit Presiden menjadi memberi kekuasaan yang besar pada presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru. Hal negatif lainnya adalah bahwa Dekrit Presiden memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit Presiden, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.

Kebijakan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin

Kebijakan politik yang dilakukan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin terkesan otoriter atau bisa dikatakan sudah otoriter. Banyak kebijakan yang ditetapkan bertentangan dengan konstitusi mulai dibubarkannya DPR hasil Pemilu tahun 1955 hingga penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Bahkan Soekarno membuat poros tersendiri dengan menjauh dari politik luar negeri bebas aktif. 

Politik atau kebijakan luar negeri pada hakikatnya merupakan “perpanjangan tangan” dari politik dalam negeri sebuah negara. Politik luar negeri suatu negara sedikitnya dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu kondisi politik dalam negeri, pengambil keputusan, kemampuan ekonomi dan militer, dan lingkungan internasionalnya (Coplin 1992, 165-175; dan Sihbudi 2002). Sejak Bung Hatta menyampaikan pidatonya berjudul “Mendajung Antara Dua Karang” (1948), Indonesia menganut politik luar negeri bebas-aktif yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk dalam salah satu blok negara-negara super power, menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri, serta menolak terlibat dalam pakta pertahanan negara-negara besar. Namun, Indonesia tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional (Pembukaan UUD 1945).

Seperti diamanatkan dalam konstitusi, Indonesia juga menentang segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini, dan menegaskan bahwa politik luar negeri harus diabdikan untuk kepentingan nasional. Oleh sebab itu, pelaksanaan politik bebas-aktif dapat bergerak ke kiri dan ke kanan, sesuai dengan kepentingan nasional pada masa-masa tertentu. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri merupakan cerminan dari politik dalam negeri dan dipengaruhi perubahan dalam tata hubungan internasional baik dalam bentuk regional maupun global.

Namun, pada masa Demokrasi Terpimpin terlihat ada beberapa penyimpangan dari politik luar negeri bebas-aktif yang menjadi cenderung condong pada salah satu poros. Saat itu Indonesia memberlakukan politik konfrontasi yang lebih mengarah pada negara-negara kapitalis seperti negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik Konfrontasi tersebut dilandasi oleh pandangan tentang Nefo (New Emerging Forces) dan Oldefo (Old Established Forces). Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang muncul yaitu negara-negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara komunis pada umumnya) yang anti-imperialisme dan kolonialisme, sedangkan Oldefo merupakan kekuatan lama yang telah mapan, yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis (Nekolim). Untuk mewujudkan Nefo tersebut maka dibentuklah poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyong Yang. Dampaknya ruang gerak Indonesia di forum internasional menjadi sempit sebab hanya berpedoman ke negara-negara komunis.

Selain itu, Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neo-kolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok Nefo. Dalam rangka konfrontasi tersebut Presiden mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964, yang isinya adalah perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris. Pelaksanaan Dwikora dengan mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat menunjukkan adanya campur tangan Indonesia pada masalah dalam negeri Malaysia.

Hal berikutnya adalah Politik Mercusuar. Politik Mercusuar dijalankan oleh presiden sebab beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang ter-kemuka di kalangan Nefo. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah diantaranya diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging Forces) yang membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan (Gelora Bung Karno), serta biaya perjalanan bagi delegasi asing.

Kemudian pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Tampak bahwa politik luar negeri bebas-aktif Indonesia pada masa Soekarno condong ke blok Sosialis dan lebih pada isu-isu high politic dan perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun image sebagai negara besar dan berpengaruh di level baik regional maupun internasional untuk setara dengan negara-negara lain. Hal ini tak lepas dari kondisi bangsa Indonesia yang saat itu baru merdeka dan sedang membangun nation- dan state-building-nya. Kesatuan politik lebih penting bagi Soekarno pada waktu itu daripada membangun basis ekonomi rakyat. Tak heran, semua itu telah tercermin dalam aksi dan reaksi serta interaksi politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno.

Namun, kebijakan-kebijakan politik luar negeri Indonesia yang sema-kin menyimpang pun semakin berdampak pada kondisi di dalam negeri. Salah satu dampak dalam hal ekonomi adalah kenaikan laju inflasi yang disebabkan oleh penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan, nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan, anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar, pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada, upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil, penertiban adminis-trasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan keuangan tak memberikan banyak pengaruh, dan penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yang dianggap penting bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan me-ngalami kegagalan. Dari sisi politik, inflasi pun terjadi karena pemerintah tidak mempunyai kemauan politik untuk menahan diri dalam melakukan pengeluaran, serta karena pemerintah menyelenggarakan proyek-proyek mercusuar seperti GANEFO (Games of the New Emerging Forces) dan CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) yang memaksa pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya pada setiap tahunnya. Hal ini berdampak bagi kehidupan di dalam negeri.  Inflasi semakin bertambah tinggi, harga-harga semakin bertambah tinggi, kehidupan masyarakat semakin terjepit, Indonesia pada tahun 1961 secara terus menerus harus membiayai kekeurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa, ekspor semakin buruk dan pembatasan impor karena lemahnya devisa, dan pada tahun 1965, cadangan emas dan devisa telah habis bahkan menunjuk-kan saldo negatif sebesar US$ 3 juta sebagai dampak politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat.

Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal

Dua partai terkuat pada masa Demokrasi Liberal adalah PNI dan Masyumi. Kedua partai ini silih berganti memimpin kabinet. Dengan sering bergantinya kabinet menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Kabinet-kabinet yang berkuasa pada masa Demokrasi Liberal adalah:

1.   Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)
Setelah bentuk negara RIS dibubarkan, kabinet pertama yang membentuk NKRI adalah kabinet Natsir yang merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi dan PNI sebagai partai kedua terbesar menjadi oposisi. PNI menolak ikut serta dalam komite karena merasa tidak diberi kedudukan yang tepat sesuai dengan kekuatannya. Tokoh-tokoh terkenal yang mendukung kabinet ini adalah Sri Sultan HB IX, Mr. Asaat, Mr. Moh Roem, Ir. Djoeanda dan Dr. Sumitro Djojohadikusuma.
      Program:
  1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman;
  2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan;
  3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang;
  4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat;
  5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
Hasil:
  1. Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.
Kendala yang dihadapi:
  1. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan).
  2. Timbul masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS.     
Berakhirnya kekuasaan kabinet:
Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 tahun 1950 mengenai DPRD yang terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

2.   Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)
Setelah Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden, Presiden Soekarno menunjuk Sartono, ketua PNI, untuk menjadi formatur. Hampir selama satu bulan Sartono membuat kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi, tetapi gagal. Akhirnya Sartono mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 23 hari (28 Maret 1951 – 18 April 1951). Kemudian presiden menunjuk Sukiman Wirosandjojo dari Masyumi dan menunjuk Djojosukarto sebagai formatur, mereka berhasil membentuk kabinet koalisi antara Masyumi, PNI, dan sejumlah partai kecil.
Program:
  1. Menjamin keamanan dan ketentraman;
  2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani;
  3. Mempercepat persiapan pemilihan umum;
  4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
Hasil:
Tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir, hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

Kendala yang dihadapi:
  1. Adanya pertukaran Nota Keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran, mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dalam MSA ini terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI. Hal ini dikarenakan RI menjadi diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat, bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.
  2. Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran terhadap barang-barang mewah.
  3. Masalah Irian barat belum juga teratasi.
  4. Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Berakhirnya kekuasaan kabinet:
Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

3.   Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
Kabinet ini merupakan zaken kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam biangnya. Kabinet Wilopo dipimpin oleh Mr. Wilopo (tokoh PNI) dan mendapatkan dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI.
Program:
  • Program dalam negeri:
    • Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD);
    • Meningkatkan kemakmuran rakyat;
    • Meningkatkan pendidikan rakyat;
    • Pemulihan keamanan.
  • Program luar negeri:
    • Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda;
    • Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia;
    • Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.
Hasil:
Tidak ada hasil yang cukup signifikan dari Kabinet Wilopo.

Kendala yang dihadapi:
  1. Masalah Angkatan Darat yang dikenal dengan Peristiwa 17 Oktober 1952. masalah ini dilatarbelakangi oleh: (1) masalah ekonomi (perkembangan ekonomi dunia kurang menguntungkan hasil ekspor Indonesia), dan (2)  reorganisasi (profesionalisasi tentara) yang menimbulkan kericuhan di kalangan militer yang akhirnya menjurus ke arah perpecahan. Peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H. Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanana di Sulawesi Selatan. Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu, TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan, tetapi saran tersebut ditolak. Akhirnya muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD. Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Soekarno agar membubarkan kabinet.
  2. Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB, pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa penjajahan Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap sebagai miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh. Intinya dari peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).
  3. Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunana hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras.
  4. Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.
  5. Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.
Berakhirnya kekuasaan kabinet:
Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Selain itu, peristiwa tersebut dijadikan sarana oleh kelompok yang antikabinet dan pihak oposisi lainnya untuk mencela pemerintah sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

4.   Kabinet Ali Sastroamidjojo (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
Kabinet ini terbentuk dua bulan kemudian setelah Kabinet Wilopo mundur. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi anatar PNI dan NU dengan Mr. Ali Sastroamidjojo sebagai perdana menteri. Sementara itu Masyumi menjadi partai oposisi.
Program:
  1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu;
  2. Pembebasan Irian Barat secepatnya;
  3. Pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB;
  4. Penyelesaian pertikaian politik.
Hasil:
  1. Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.
  2. Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955.      
Kendala yang dihadapi:
  1. Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
  2. Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) menuntut Aceh sebagai Propinsi. Daud Beurueh (pimpinan PUSA) menilai bahwa tuntutan itu diabaikan dan menyatakan Aceh sebagian dari NII.
  3. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955, suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Peristiwa ini adalah masalah TNI-AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Setelah peristiwa 17 Oktober, Nasution mengundurkan diri sebagai KSAD dan digantikan oleh Bambang Sugeng. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti karena tugasnya dirasakan sangat berat dan permohonan tersebut disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya menteri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo, tetapi Angkatan Darat di bawah KSAD Zulkifli Lubis menolak menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Ketika Bambang Utoyo dilantik pada tanggal 27 Juni 1955, TNI AD memboikot pengangkatan itu karena Bambang Utoyo adalah KSAD yang tidak pernah berkantor di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Tidak ada seorangpun panglima tinggi yang hadir dalam upacara tersebut meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru.
  4. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan.
  5. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. 
  6. Munculnya konflik antara PNI dan NU. Hal ini menyebabkkan NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.
Berakhirnya kekuasaan kabinet:
NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinet inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

5.   Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
Dalam kabinet ini Burhanudin Harahap berasal dari Masyumi, sedangkan PNI membentuk partai oposisi.
Program:
  1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah;
  2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru;
  3. Masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi;
  4. Perjuangan pengembalian Irian Barat;
  5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.
Hasil:
  1. Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih Konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Hasil seleksi ini menghasilkan empat partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.
  2. Perjuangan diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
  3. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.
  4. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
  5. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 28 Oktober 1955
Kendala yang dihadapi:
Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan.

Berakhirnya kekuasaan kabinet:
Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin pun dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinet pun jatuh. Sehingga dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula. Tanggal 3 Maret 1956, Kabinet Burhanudin mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet ini merupakan kabinet peralihan dari DPR. Sementara ke DPR hasil Pemilu.

6.   Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU.
Program:
Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut:
  1. Perjuangan pengembalian Irian Barat;
  2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD;
  3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai;
  4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara;
  5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
Selain itu, program pokoknya adalah:
  1. Pembatalan KMB;
  2. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif;
  3. Melaksanakan keputusan KAA.
Hasil:
Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB.

Kendala yang dihadapi:
  1. Berkobarnya semangat anti-Cina di masyarakat.
  2. Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer, seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.
  3. Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya.
  4. Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional.
  5.  Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.     
Berakhirnya kekuasaan kabinet:
Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

7.   Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)
Setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo II jatuh, Presiden Soekarno menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama kabinet Karya dengan programnya yang disebut Panca Karya dan Ir. Djuanda sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan zaken kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya.
Program:
  1. Membentuk Dewan Nasional;
  2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia;
  3. Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB;
  4. Perjuangan pengembalian Irian Barat;
  5. Mempergiat dan mempercepat proses pPembangunan.
Hasil:
  1. Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia karena lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.
  2. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Dengan dibentulnya Dewan Nasional merupakan titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.
  3. Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.
  4. Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.
Kendala yang dihadapi:
  1. Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.
  2. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.
  3. Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadir pesta sekolah tempat putra-putrinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara.     
Berakhirnya kekuasaan kabinet:
Kabinet ini berakhir saat presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sejak itu mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

Masa Demokrasi Liberal di Indonesia

A. Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal
Pada tahun 1950, setelah unitary dari Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia mulai menganut sistem Demokrasi Parlementer atau yang juga sering disebut  sebagai Demokrasi Liberal dan diberlakukan UUDS 1950. Di dalam sistem Demokrasi Liberal ini pemerintahan NKRI berbentuk parlementer sehingga perdana menteri langsung bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) yang terdiri dari kekuatan-kekuatan partai. Anggota DPR berjumlah 232 orang yang terdiri dari Masyumi (49 kursi), PNI (36 kursi), PSI (17 kursi), PKI (13 kursi), Partai Katholik (9 kursi), Partai Kristen (5 kursi), dan Murba (4 kursi), sedangkan sisa kursi dibagikan kepada partai-partai atau perorangan yang tidak satupun dari mereka mendapat lebih dari 17 kursi. Ini merupakan suatu struktur yang tidak menopang suatu pemerintahan-pemerintahan yang kuat, tetapi umumnya diyakini bahwa struktur kepartaian tersebut akan disederhanakan apabila pemilihan umum dilaksanakan.

Dua partai terkuat pada masa Demokrasi Liberal adalah PNI dan Masyumi. Kedua partai ini silih berganti memimpin kabinet. Dengan sering bergantinya kabinet menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Kabinet-kabinet yang berkuasa pada masa Demokrasi Liberal adalah:
  1. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)
  2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)
  3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
  4. Kabinet Ali Sastroamidjojo (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
  5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
  6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
  7. Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)
C. Keadaan Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal
Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat. Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi tersendat adalah sebagai berikut:
  1. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi, yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.
  2. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa utang luar negeri sebesar 1,5 triliun Rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 rriliun Rupiah.
  3. Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 miliar rupiah.
  4. Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda.
  5. Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.
  6. Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai.
  7. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia.
  8. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.
  9. Kabinet terlalu sering berganti menyebabakan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang.
  10. Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.     
Dari masalah-masalah tersebut masalah jangka pendek yang harus dihadapi pemerintah antara lain adalah mengurangi jumlah uang yang beradar di masyarakat dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Sementara masalah jangka panjang yang harus dihadapi adalah pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.

D. Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Masalah Ekonomi
            Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadang cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut:
1.   Gunting Syafruddin
Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering) dengan cara memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya hanya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp5,1 miliar dan dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp200 juta.

2.   Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Joyohadikusumo. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan masyarakat Indonesia dengan cara:
  • Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
  • Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
  • Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. 

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir. Program Gerakan Benteng dimulai pada bulan April tahun 1950. Hasilnya selama tiga tahun (1950 – 1953) lebih kurang 700 perusahaan Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Namun, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena:
  • Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
  • Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
  • Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
  • Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
  • Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
  • Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.     
Dampaknya program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan negara. Beban defisit anggaran belanja pada tahun 1952 sebanyak 3 miliar Rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar Rupiah. Akhirnya Menteri Keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

3.   Nasionalisasi De Javasche Bank
Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuan dari nasionalisasi ini adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.

4.   Sistem Ekonomi Ali-Baba
Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Menteri Perekonomian Iskaq Tjokrohadisurjo, Kabinet Ali I. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha nonpribumi khususnya Cina. Tujuan dari program ini adalah:
  • Untuk memajukan pengusaha pribumi.
  • Agar para pengusaha pribumi Bekerjasama memajukan ekonomi nasional.
  • Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
  • Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan nonpribumi.  

Pelaksanaan kebijakan Ali-Baba:
  • Pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga masyarakat Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf.
  • Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional.
  • Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.      
Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab:
  • Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha nonpribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.
  • Indonesia menerapkan sistem liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.
  • Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.  
5.   Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap dikirim delegasi ke Geneva untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek yang berisi:
  • Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
  • Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
  • Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Tujuannya adalah untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga pada tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Sementara itu dampaknya adalah banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.

6.   Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Hal ini menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Program yang dilaksanakan pada umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Djuanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 – 1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan sekitar 12,5 miliar Rupiah. Namun, dalam pelaksanaannya RPLT tidak dapat berjalan dengan baik karena:
  • Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 yang mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
  • Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
  • Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

7.   Musyawarah Nasional Pembangunan
Masa Kabinet Djuanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakannya Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang, tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena:
  • Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
  • Terjadi ketegangan politik yang tidak dapat diredakan.
  • Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.
  • Membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia.
  • Memuncaknya ketegangan politik Indonesia-Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.