Welcome to My World!

Welcome visitors! Please enjoy my site and I hope you can get many useful information. If you wish, you may contact me through Facebook, Twitter, or any other social media that I linked on the menu bar above. Thank you.

Die Poskarten

This is my another blog: Die Poskarten. This blog will show you all my postcards collection. If you want to swap a postcard, please don't hesitate to contact me from the menu bar above.

Bonjour à Tous !

"Bonjour à Tous !"is my Tumblr site. Please take a look on it and maybe you can find some funny contents that you will love. You can also follow me on Tumblr to get my updates on the site.

Please Do Not Copy

You are welcome to link to my site and use my resources in your classroom, but please respect my hardwork and do not copy my page or files and add them to your website. Thank you.

Russia Beyond the Headlines in Bahasa Indonesia

Russia Beyond the Headlines, your guide to Russia, a diverse and complex country cannot be understood in the context of stereotypes. Now available in Bahasa Indonesia!

28 November 2014

Humor Pagi: Catatan Hasil Eksplorasi Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI 2015

Media sosial, selalu bisa membuat perasaan campur aduk di pagi hari. Sebetulnya, ini tergantung kita berteman dengan siapa atau mem-follow siapa di media sosial. Namun, pagi ini rasanya ada satu topik yang sangat disayangkan kalau dilewatkan untuk ditulis.

Pagi ini di Facebook, saya melihat satu status yang dibagikan oleh beberapa kawan "seperjuangan" di BEM FISIP dulu. Status ini berisi tentang hasil eksplorasi Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI 2015, Andi Aulia Rahman (FH/Ilmu Hukum 2011) dan Taufik Hidayat (FMIPA/Kimia 2011), di FISIP UI (26/11). Pertanyaan anak-anak FISIP memang suka "kejam". Beberapa pertanyaan memang kurang penting ditanya, tapi ada beberapa banyak pertanyaan yang ditanyakan dan dijawab dengan konyol.

Sebetulnya, saya sudah tidak terlalu tertarik dengan topik-topik organisasi kampus, apalagi soal BEM UI, tapi yang satu ini benar-benar layak dibaca. Berikut ini adalah hasil catatan Dian-Diku Aditya Ning Lestari yang dipublikasikan di Facebook.
  1. T: Ideologi politik?
  2. J: Pancasila (keduanya)
    Tanggapan saya: Oke.

  3. T: Politisi favorit?
  4. J: Jusuf Kalla (Andi), Habibie (Taufik)
    Tanggapan saya: Sebetulnya, keduanya harus menjawab lebih dari satu orang karena yang ditanya adalah politisi, bukan politikus. Bedanya? Baca selengkapnya di sini.

  5. T: Preferensi partai politik?
  6. J: Golkar dan PKS (Andi), PKS (Taufik)
    Tanggapan saya: Oke.

  7. T: KIH atau KMP?
  8. J: Prabowo atau KMP (keduanya)
    Tanggapan saya: Sejujurnya jawabannya: (1) tidak jelas, dan (2) tidak menjawab pertanyaan. Saya paling bete kalau ditanya pilihan dijawab dengan pilihan yang bahkan tidak ada dalam opsi pertanyaan.

  9. T: Mengapa KMP?
  10. J: Indonesia butuh ketegasan.
    Tanggapan saya: Serius, ini jawabannya? "Sedangkal" itu? Kalau ditanyakan soal Prabowo, mungkin masih bisa diterima jawabannya, tapi yang ditanya adalah KMP alias koalisinya.

  11. T: Ketegasan vs demokrasi?
  12. J: Tak harus berlawanan. Pendapat konstituen bisa diminta terlebih dahulu, lalu diakhiri dengan pengambilan keputusan yang tegas.
    Tanggapan saya: Menurut saya, ini yang bertanya juga aneh karena ketegasan itu adalah sifat atau karakter seseorang, sedangkan demokrasi adalah sistem pemerintahan. Jadi, kalau yang ditanya juga aware soal ini, mereka bisa saja membalikkan pertanyaan bahwa pertanyaan yang diajukan itu aneh.

  13. T: Peran perempuan dalam politik?
  14. J: Dibutuhkan karena pengalaman mereka yang berbeda dari pria, satunya karena mereka lebih mengedepankan perasaan.
    Tanggapan saya: Guys, come on! Ada jawaban yang lebih masuk akal daripada soal "mengedepankan perasaan".

  15. T: Pernikahan beda agama?
  16. J: Tidak setuju, tidak sesuai dengan Undang-undang. Selain itu, semua agama ingin pernikahan ummah sesuai agama masing-masing.
    Tanggapan saya: Netral.

  17. T: Pencabutan subsidi, setuju atau tidak setuju?
  18. J: Tidak setuju. Sebaiknya di masa depan saja, jangan sekarang, karena sekarang kejelasan belum diberikan perihal alokasinya.
    Catatan Dian-Diku: Faktanya sudah ada kejelasan.
    Tanggapan saya: Minimal untuk masalah ini, coba banyak bergaul dan berdiskusi dengan rekan-rekan dari FE. Sekalipun tidak setuju (misalnya), tapi setidaknya jadi punya dasar yang lebih kuat.

  19. T: Pembangunan Selat Sunda dan tol laut, setuju atau tidak?
  20. J: Setuju, karena 2/3 wilayah Indonesia adalah laut.
    Tanggapan saya: Pembangunan Selat Sunda? Maksudnya si penanya adalah jembatan Selat Sunda. See, kalau mereka aware dengan pertanyaan, sebetulnya bisa saja dijawab, seperti, "Maaf, Selat Sunda sudah terbentuk sejak ribuan tahun lalu," misalnya. Dan soal jawaban, jawaban kedua calon juga sangat tidak menjawab pertanyaan. Oke, 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan, lantas?

  21. T: Setuju atau tidak setuju, keputusan KMP untuk meng-impeach Jokowi?
  22. J: Tidak setuju jika tidak konstitusional.
    Catatan Dian-Diku: Faktanya impeachment itu sendirinya konstitusional.
    Tanggapan saya: Istilah impeachment berasal dari kata “to impeach”, yang berarti meminta pertanggungjawaban. Jika tuntutannya terbukti, maka hukumannya adalah “removal from office”, atau pemberhentian dari jabatan. Dengan kata lain, impeachment bukanlah pemberhentian, tetapi baru bersifat penuntutan atas dasar pelanggaran hukum yang dilakukan.

    Namun, seringkali kata ini kurang dipahami, sehingga seolah-olah impeachment identik dengan pemberhentian. Padahal proses permintaan pertanggungjawaban yang disebut impeachment itu tidak selalu berakhir dengan tindakan pemberhentian terhadap pejabat yang dimintai pertanggungjawaban. Contoh kasus adalah peristiwa yang dialami oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, yang di-impeach oleh House of Representatives, tetapi dalam persidangan Senat tidak dicapai jumlah suara yang diperlukan sehingga kasus Bill Clinton tidak berakhir dengan pemberhentian. Pesan moral: banyak baca.

  23. T: Setuju atau tidak setuju, ganja dilegalkan?
  24. J: Tidak setuju.
    Tanggapan saya: Oke.

  25. T: Setuju atau tidak setuju, hukum waris dalam Islam, bahwa perempuan mendapat 1/4 warisan, lelaki dua kalinya.
  26. J: Setuju, laki-laki itu tulang punggung keluarga, memiliki kewajiban yang lebih dari wanita untuk mengurus keluarga. Warisan laki-laki lebih agar lebih mampu menghidupi keluarganya.
    Tanggapan saya: Ini pertanyaan tidak penting yang dijawab dengan kurang baik. Tidak perlu ambil pusing soal ini, cukup jawab, "Itu perintah dalam agama, tidak perlu diperdebatkan, silakan pertanyaan selanjutnya."

  27. T: Setuju atau tidak setuju pernyataan Felix Siauw bahwa wanita yang pintar, mandiri, dan kuat itu "mengerikan?"
  28. J: Tidak setuju, perempuan yang seperti itu justru baik.
    Tanggapan saya: Saya tidak yakin mereka benar-benar paham dengan arti "mengerikan" di sini.

  29. T: Setuju atau tidak setuju, tes keperawanan bagi Korps Polisi Wanita?
  30. J: Kami tidak tahu tujuannya, jadi belum ada posisi, tapi setahu kami dalam rekrutmen TNI tes keperjakaan juga ada, walau saya tidak tahu caranya bagaimana.
    Tanggapan saya: Sebetulnya ini bukan pertanyaan benar-salah. Ini sekedar setuju atau tidak setuju. Kalau setuju kenapa dan kalau tidak setuju kenapa. Sesederhana ini. Dan pertanyaan seperti ini bisa dijawab dengan nalar.

  31. T: Tahu kepanjangan MP3EI?
  32. J: Tidak.
    Tanggapan saya: MP3EI adalah singkatan dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jelas, tidak semua orang tahu, bahkan mahasiswa. Mungkin mahasiswa-mahasiswa di jurusan tertentu tahu, tapi kita tidak bisa mengharapkan semua orang tahu.

  33. T: Setuju dengan MP3EI?
  34. J: Belum mendalami, jadi belum ada posisi.
    Tanggapan saya: Ini yang bertanya juga rasanya mau saya "garuk" mukanya. Mereka jelas tidak tahu apa itu MP3EI dan masih ditanya pendapatnya mengenai itu. SIapa yang bodoh?

  35. T: Mengapa harus memilih Anda?
  36. J: Kami lurus dan kami tulus.
    Tanggapan saya: Jawaban standar dan tidak menjawab pertanyaan.

  37. T: Kenapa LGBT penyakit? (dipertanyakan oleh seorang gay terbuka)
  38. J: Maksud anda? Saya tidak update, saya tidak tahu DSM telah memperbaharui status LGBT menjadi lifestyle.
    Tanggapan saya: DSM adalah Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental. Dan saya bingung dengan jawaban mereka.

  39. T: Jika ayah Anda gay, bagaimana sikap Anda?
  40. J: Saya tetap menghormati.
    Tanggapan saya: Oke.

  41. T: Anda gay atau hetero?
  42. J: Hetero.
    Tanggapan saya: Oke.

  43. T: Teori siapa LGBT adalah lifestyle?
  44. J: Tidak tahu.
    Tanggapan saya: Satu hal, jujur itu penting, tapi dalam hal ini sebisa mungkin hindari jawaban "tidak tahu" karena ada banyak cara untuk menjawab secara implisit bahwa kita tidak tahu, tapi tidak secara terbuka mengatakan "saya tidak tahu".

  45. T: Mengapa Anda hetero?
  46. J: Karena demikianlah kodrat manusia menurut agama.
    Tanggapan saya: Ini sama dengan pertanyaan: kenapa Anda Islam? Dan dijawab: karena begitulah seharusnya. Jawaban mereka seharusnya bisa lebih baik dari sekedar soal "kodrat menurut agama".

  47. T: Menurut Anda keperawanan dan keperjakaan itu apa? (ditanyakan oleh seorang biseksual terbuka) 
  48. J: Sudah atau belumnya seseorang melakukan hubungan intim.
    Tanggapan saya: Oke.

  49. T: Kalo saya sudah oral, fingering, dan anal, itu artinya saya masih perawan atau perjaka tidak?
  50. J: Kami belum mendalami ilmu kedokteran, jadi kami belum bisa menjawab soal itu.
    Tanggapan saya: Sebetulnya tidak perlu mendalami ilmu kedokteran, mereka cuma perlu konsisten dengan pernyataan mereka pada pertanyaan sebelumnya. Jika mereka setuju bahwa keperawanan dan keperjakaan adalah soal sudah atau belumnya seseorang melakukan hubungan intim maka mereka cukup menjawab pertanyaan yang diajukan ini bahwa jika seseorang melakukan oral, fingering, dan anal, masih dianggap perawan atau perjaka jika mengacu pada konsep keperawanan dan keperjakaan menurut mereka tadi

  51. T: Pendapat tentang tes narkoba acak di dalam kampus:
  52. J: Sepakat, narkoba memang buruk.
    Tanggapan saya: Oke.

  53. T: Tes narkoba hanya untuk mahasiswa atau seharusnya seluruh civitas akademika, termasuk rektor dan dosen?
  54. J: Seluruh civitas akademika, termasuk rektor dan dosen
    Tanggapan saya: Arti idiomatis civitas akademika sebetulnya adalah kelompok/komunitas/warga akademik, dan itu termasuk dosen dan rektor.

  55. T: Bisa menjamin dosen juga dites?
  56. J: Akan kami sampaikan.
    Tanggapan saya: Oke.

  57. T: Cara meminimalisir penganut LBGT sesuai statement anda?
  58. J: Saya tidak ingat menyebutkan meminimalisir, saya hanya ingat menyebutkan penganut. Sikap kami utamanya terkait kepengurusan BEM: kami tidak mempermasalahkan latar belakang LGBT, selama kompeten.
    Tanggapan saya: Oke.

  59. T: Terkait mahasiswa difabel, posisi anda bagaimana?
  60. J: Fasilitas khusus akan diperjuangkan.
    Tanggapan saya: Oke.

  61. T: Anda setuju "pemerataan pendidikan"?
  62. J: Setuju.
    Tanggapan saya: Oke.

  63. T: Ekstensi dan Vokasi biayanya lebih tinggi dari Reguler. Bisa diperjuangkan agar turun?
  64. J: Akan kami advokasikan agar tidak naik, tapi memperjuangkan turun agak sulit. Karena kelas Anda memang kelas nonreguler. Menurut aturan, biaya Anda memang harus lebih mahal. Tapi kami juga belum mengerti aturannya. Harus kami dalami dulu.
    Tanggapan saya: Netral.

  65. T: Pernah baca buku sastra?
  66. J: Tidak
    Tanggapan saya: Oke.

  67. T: Mampu baca satu hari satu buku sastra?
  68. J: Tidak. Mungkin sebulan sebuku mampu.
    Tanggapan saya: Don't be  a "maybe". Bisa atau tidak, cukup itu saja.

  69. T: Buku yang pertama kali anda baca?
  70. J: Autobiografi SBY. Saya suka baca biografi orang sukses (Andi).
    Tanggapan saya: Sebetulnya, pertanyaan ini rancu dan tidak jelas. Buku jenis apa? Kalau saya di posisi si penjawab, saya tidak yakin bisa ingat buku apa yang pertama kali saya baca, mungkin buku belajar membaca. Namun, saya yakin bukan itu yang dimaksud si penanya. Sebaiknya ketika membuat pertanyaan, si penanya juga harus jelas dalam menyampaikan pertanyaan. Walaupun kita sama-sama berasumsi "sama-sama paham" (terlihat dari jawaban Andi). Jelas Andi tidak baca autobiografi SBY saat masih kecil dulu.

  71. T: Buku favorit?
  72. J: Buku tentang samurai jepang yang berjuang tanpa pedang (Taufik).
    Tanggapan saya: Oke. Mungkin maskudnya "The Swordless Samurai".

  73. T: FPI (Front Pembela Islam), JIL (Jaringan Islam Liberal), dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia, inisiator gerakan khilafah), jika Anda adalah negara dan harus membubarkan salah satu, yang mana?
  74. J: FPI, karena banyak melakukan pelanggaran peraturan, misalnya penggerebekan liar.
    Tanggapan saya: Oke.

  75. T: Tidak pernah baca sastra, tapi mengutip W.S. Rendra?
  76. J: Ya, kami memang mengutip walau tidak pernah membaca, kami hanya mencari pos-pos yang menginspirasi.
    Tanggapan saya: Ya, lagi-lagi, ini sama seperti, "tidak pernah nonton (Metro) TV, tapi mengutip Mario Teguh? Ini sah-sah saja. Tidak perlu dipersoalkan (dan dipertanyakan).

  77. T: Sang burung merak. Siapa itu?  (Jawaban: Julukan untuk W.S. Rendra)
  78. J: Tidak tahu
    Tanggapan saya: Adakah pertanyaan ini harus ditanyakan? Mungkin ini termasuk pengetahuan umum (pada masa lalu), tapi pendidikan kita bahkan kurang mengindahkan sejarah kesusastraan Indonesia. Lagipula jelas bahwa mereka hanya sekedar suka dengan W.S. Rendra, membaca karyanya saja belum pernah. Orang-orang yang suka sejarah pun belum tentu tahu julukan Jalak Harupat (misalnya) adalah julukan bagi siapa?

  79. T: Tahukah, apa itu liberalisme dan komunisme?
  80. J: Liberalisme, paham yang percaya individu memiliki "kesempatan akselerasi." Manfaat: individu dituntut untuk mengakselerasi diri (benar tapi tidak relevan). Sosialisme itu... eh, Komunisme... kami belum terlalu mendalami, jadi tidak tahu.
    Tanggapan saya: Dek, di kampus (selama jadi aktivis) ngapain aja?

  81. T: Sikap personal terhadap keberadaan UILDSC (UI Liberalism and Democracy Study Club) dan SEMAR UI (Serikat Mahasiswa Progresif UI)?
  82. J: Kami ajak sebagai partner dalam bergerak.
    Tanggapan saya: Oke.

  83. T: BEM UI punya Departemen Lingkungan Hidup, tapi dokumen tidak dicetak bolak-balik?
  84. J: Akan kami pastikan bolak-balik.
    Tanggapan saya: Oke.

  85. T: Seorang perempuan di Aceh diperkosa, namun tetap menerima hukuman cambuk. Menurut Anda?
  86. J: Kurang sepakat Indonesia bukan negara Islam, tapi negara Pancasila. Harus ikut hukum negara.
    Tanggapan saya: Indonesia memang bukan negara Islam, tapi Aceh punya status "daerah khusus" dan punya otonomi khusus. Artinya, Aceh memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Ini juga termasuk dalam penegakan syariat Islam dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh. Itu (penjelasan tadi) dasarnya. Sekarang, soal setuju-tidak setuju barulah bisa dibahas setelah diberikan pemahaman ini. Kalau saya pribadi jelas tidak setuju.

  87. T: Latar belakang Anda, apakah Tarbiyah?
  88. J: Jika maksudnya kami ikut mentoring dan liqo, ya, kami Tarbiyah.
    Tanggapan saya: Soal Tarbiyah  memang sudah menjadi topik umum yang dibahas setiap kali pagelaran politik kemahasiswaan di kampus (UI). Ada anggapan bahwa "kuasa tak terlihat" atau hegemoni politik kampus seringkali dipandang berada dalam genggaman sebuah golongan yang disebut Tarbiyah. Bagi yang awam, Tarbiyah adalah sebuah golongan yang berpegang teguh pada ajaran agama Islam, menempatkan politik atau perebutan kekuasaan (pengaruh/jabatan) sebagai salah satu jalur syiarnya, dan berdasarkan banyak bukti (tulisan, observasi, maupun wawancara), Tarbiyah dekat dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Gerakan Tarbiyah baru bergerak secara terbuka (bila mau dikatakan benar-benar terbuka) pasca-Orde Baru dengan mengandalkan jalur kaderisasi hingga ke kampus-kampus di seluruh Indonesia. Di UI sendiri, Tarbiyah sudah eksis dalam politik dan gerakan mahasiswa kita paling tidak selama sepuluh tahun terakhir. Berdasarkan karakter inilah, politik dan gerakan mahasiswa yang didominasi golongan Tarbiyah akan bertendensi pada arah politik dan gerakan yang sejalan dengan kepentingan syiar—dan dalam banyak kasus bertendensi pada kepentingan partai.

  89. T: Ideologi pribadi Anda?
  90. J: Pancasila.
    Tanggapan saya: Oke.

  91. T: Secara pribadi, sepakat demokrasi sistem kufur?
  92. J: Tidak. Demokrasi akan menjadi azas kami dalam pergerakan.
    Tanggapan saya: Yang dimaksud penanya dengan demokrasi sistem kufur adalah bentuk demokrasi yang telah dijajakan negara Barat (yang bagi sebagian golongan dengan lantang disebut sebagai kafir) ke negeri-negeri Islam. Dari sini sebetulnya kita bisa menebak dari golongan manakah si penanya.

  93. T: Secara pribadi, setuju kepemimpinan khilafah di Indonesia?
  94. J: Tidak, karena Indonesia plural.
    Tanggapan saya: Mungkin ada yang bertanya-tanya apakah khilafah dan khalifah itu sama? Sederhananya, khilafah adalah pemerintahan, kepemimpinan. Khalifah adalah orangnya, yaitu pemimpin atau pemerintah.

  95. T: Berapa tahun sudah Tarbiyah memimpin UI?
  96. J: Sembilan tahun.
    Tanggapan saya: Ada yang bilang sembilan, ada yang bilang sepuluh. Karena saya bukan pemerhati Tarbiyah, saya kurang tahu tepatnya berapa lama. Ada artikel menarik soal Tarbiyah di sini.

  97. T: Sembilan tahun Tarbiyah memimpin BEM UI, apakah sudah memimpin dengan baik?
  98. J: Selalu ada evaluasi.
    Tanggapan saya: Netral.

  99. T: Anda sedang berjalan, pakaian Anda mendadak menghilang, dan Anda bugil. Anda akan lari ke mana?
  100. J: Toilet (Taufik), Toilet Mushola (Andi).
    Tanggapan saya: Ini bukan pertanyaan yang sifatnya benar atau salah, cuma sekedar ingin mengetahui nalar yang ditanya. Ini semacam pertanyaan filsofis ya, hehehe.

  101. T: Dengan 300 juta per tahun dana rektorat untuk BEM UI. Kenapa BEM UI tidak bubar, dana untuk mahasiswa yang tidak mampu?
  102. J: BEM masih berguna.
    Tanggapan saya: Saya sepakat BEM masih berguna, tapi bergunanya seperti apa, mereka tidak jelaskan.

  103. T: Demokrasi itu apa?
  104. J: Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
    Tanggapan saya: Tepatnya: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pertama kali diucapkan oleh Presiden AS Abraham Lincoln.

  105. T: Indikator demokrasi?
  106. J: Perlindungan HAM, kebebasan pers, pergantian kepemimpinan secara berkala, partisipasi publik yang terbuka.
    Tanggapan saya: Oke.

  107. T: Sumber dana kampanye?
  108. J: Beberapa di antaranya dari beasiswa aktivis Taufik dan lawyer kenalan Andi.
    Tanggapan saya: Lawyer, seriously?

  109. T: Departemen agama, penting atau tidak?
  110. J: Penting, masih sesuai dengan Pancasila.
    Tanggapan saya: Mungkin si penanya lupa kalau sekarang namanya sudah jadi Kementerian Agama.

  111. T: Paham Pancasila?
  112. J: Tidak
    Tanggapan saya: WHAT-THE-HELL?

  113. T: Tapi itu ideologi politik dan pribadi Anda?
  114. J: Ya.
    Tanggapan saya: DUH!

  115. T: Sebagai Pancasilais, menurut Anda kenapa Indonesia harus NKRI, bukan welfare state atau negara federal?
  116. J: Kami tidak paham Pancasila dan tidak tahu.
    Tanggapan saya: WHAT-THE -F*CK!

  117. T: Sebagai Pancasilais, menurut Anda kenapa Indonesia yang plural harus disatukan dengan nilai-nilai nasionalisme dan apa fungsi nasionalisme itu sendiri bagi warga sipil?
  118. J: Kami tidak mendalami Pancasila sehingga tidak bisa menjawab.
    Tanggapan saya: Fixed, ini  super bodoh.

  119. T: Sebagai Pancasilais, menurut Anda benar jika negara hanya mengakui 6 agama? 
  120. J: Ya.
    Tanggapan saya: Tapi mereka tidak paham apa itu Pancasila, bagaimana bisa mengatakan benar atau salah?

  121. T: Tindakan Gus Dur mengakui konfusianisme sudah benar?
  122. J: Ya, sesuai konstitusi.
    Tanggapan saya: Maksudnya, Gus Dur membolehkan kembali pertunjukan budaya Tionghoa di hadapan publik. Gus Dur juga menjadikan Imlek sebagai hari libur resmi nasional sekaligus mengakui Khong Hu Cu (Konfusianisme) sebagai agama resmi negara.

  123. T: Anda akan mengakui agama minoritas, misalkan Anda jadi presiden?
  124. J: Ya, asal mereka tidak mengganggu orang lain dengan kekerasan.
    Tanggapan saya: Oke.

  125. T: Bagaimana dengan Ahmadiyah?
  126. J: Tidak ada kekerasan, tapi mereka mengganggu agama Islam dengan menyama-nyamakan diri. Selama tidak menyebut diri Islam, kami akan mengakui.
    Tanggapan saya: Netral.

  127. T: Setuju Soeharto jadi pahlawan?
  128. J: Belum.
    Tanggapan saya: Karena?

  129. T: Tahu apa itu Gestapu?
  130. J: Tidak.
    Tanggapan saya: Coba lebih banyak baca sejarah ya, Dek. Orang kita memang gemar gonta-ganti singkatan, termasuk Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) atau yang lebih dikenal sebagai G-30S/PKI.

  131. T: Pendapat Anda tentang pembantaian PKI di mana ormas Muslim terlibat?
  132. J: Tidak tahu dan kami belum yakin ormas mana yang terlibat.
    Tanggapan saya: Netral.

  133. T: Tarbiyah itu apa?
  134. J: Pendidikan Islam. Di kampus bentuknya mentoring dan liqo.
    Tanggapan saya: Tarbiyah berasal dari bahasa Arab yang berarti pendidikan. Tapi di kampus, Tarbiyah punya makna yang lebih dari sekedar "pendidikan".

  135. T: Ada agenda peningkatan kualitas dosen?
  136. J: Belum kepikiran. Tugas rektorat.
    Tanggapan saya: Jelas, ini bukan tugas BEM.

  137. T: Hubungan Tarbiyah, PKS dan Ihwanul Muslimin (IM)?
  138. J: Kami tidak tahu. Tapi jika tidak salah, PKS dan IM ada keterikatan.
    Tanggapan saya: Saya tidak yakin dengan jawaban mereka ini, tapi kalau mereka mengaku sebagai Tarbiyah, pastinya tahu betul soal ini.

  139. T: Bisa main kesenian Indonesia?
  140. J: Kecapi (Andi), angklung (Taufik)
    Tanggapan saya: Oke.

  141. T: Bisa bahasa inggris?
  142. J: Tidak sebagus itu.
    Tanggapan saya: Calon ketua (dan wakil ketua) BEM UI, seharusnya tidak begitu, tapi ini pendapat saya pribadi.

  143. T: Wildest sex fantasy?
  144. J: ML with Pevita Pearce (nama penjawab disensor), ML with Ayu Azhari (nama penjawab sensor)
    Tanggapan saya: Guys, seriously! Ini sesi eksplorasi Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI atau mau main "Truth or Dare"? Lagipula menurut saya harusnya mereka tidak perlu menjawab. Jadi, ini baik si penanya maupun yang menjawab sama-sama konyol.

  145. T: Anda buta sejarah, buta budaya, buta politik, buta abstraksi, apa yang sebenarnya Anda dalami?
  146. J: Organisasi (keduanya).
    Tanggapan saya: Berorganisasi, tapi tidak berilmu itu sama dengan mengendarai mobil, tapi tidak tahu arah atau jalan sama sekali. Bisa mengendarai, tapi enggak tahu mau kemana.

  147. T: Menurut Anda hakikat manusia dalam organisasi bagaimana, berdasarkan pengalaman kalian?
  148. J: Manusia butuh kerjasama.
    Tanggapan saya: You guys could have answered better than that.

  149. T: Berdasarkan pengalaman, bentuk organisasi apa yang menurut Anda cocok dengan kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia?
  150. J: Tidak tahu. Kami cuma tahu satu bentuk organisasi. Ya, yang kami ikuti. Organisasi kampus dan SMA.
    Tanggapan saya: Ya, tapi kan kalian belajar Dek. Serius, di kampus ngapain aja? (tangan semakin gatal ingin menggaruk).

  151. T: Anda paling mendalami berorganisasi. Dari pengalaman Anda, apa yang bisa direvisi dari teori-teori manajemen organisasi Barat dan Timur (Tiongkok)?
  152. J: Kami tidak bisa menjawab karena kami tidak tahu soal teori-teori manajemen organisasi tersebut.
    Tanggapan saya: Hopeless.

  153. T: Bagaimana kultur mempengaruhi Anda?
  154. J: Sipakainge (saling mengingatkan), sipakalebbi (saling menghormati), sipakatau (saling menghargai). Sebagai orang Bugis, 3S ini mempengaruhi saya (Andi). Budaya Sunda mengajarkan saya kelembutan (Taufik).
    Tanggapan saya: Oke.

  155. T: Ada berapa gender yang diakui sistem sosial Bugis Kuno?
  156. J: Tiga, laki-laki, perempuan, waria.
    Catatan Dian-Diku: Salah. Jawaban yang benar lima: laki-laki, perempuan, laki-laki yang mirip perempuan, perempuan yang mirip laki-laki dan Bissu (tanpa gender).
    Tanggapan saya: Anak FISIP (jelas) belajar antropologi dan sosiologi.

  157. T: Di salah satu organisasi Islam kampus, Ketua Keputrian dihapuskan, bagaimana pendapat Anda akan hal ini dari sisi kesetaraan gender dan profesionalitas?
  158. J: Kami tidak melihat dari sisi-sisi tersebut, tapi mungkin saja tidak ada hubungannya. Mereka hanya tidak ingin ada dualisme kepemimpinan.
    Catatan Dian-Diku: Jika, memang tidak ada hubungannya dengan gender, kenapa harus yang putri yang dihapus?
    Tanggapan saya: Ya, setuju dengan  Dian-Diku.

  159. T: Buktikan pernyataan Anda tentang “perempuan lebih banyak pakai perasaan!”
  160. J: Kami tidak bermaksud mengatakan wanita tidak bisa berpikir, emosi itu poin plus wanita. Wanita memimpin dengan kelembutan, kata-kata mereka menyentuh nurani.
    Catatan Dian-Diku: Jadi, laki-laki tidak bisa lembut dan kata-katanya tidak menyentuh nurani?
    Tanggapan saya: Lain kali, coba pikirkan kata-kata yang hendak diucapkan dengan lebih hati-hati karena mungkin kata-kata itu bisa berbalik menjadi bumerang bagi diri sendiri.
Tambahan keterangan dari yang merangkum semua jawaban kandidat:

Sebagai penutup, saya ingin mengutip kata-kata rekan saya di BEM FISIP dulu, Intias Maresta:
Kalau yang ditulis sama Dian-Diku Aditya Ning Lestari ini benar adanya, saya cuma mau bilang: jadi Ketua dan Wakil Ketua BEM UI bukan artinya jadi seperti Tuhan yang sempurna dan tahu semua hal. Tapi please, menjadi mereka artinya Anda harus LEBIH DARI MAHASISWA UI RATA-RATA. Jangan "bunuh diri", Dek.

Akhir Cerita

Kicauan dari akun Twitter DPM UI pada 6 Desember 2014 terkait hasil Pemira:

Saya ucapkan selamat kepada Andi dan Taufik. Sejujurnya, terlepas dari isu yang beredar, saya senang ternyata kalian bisa mendapatkan 66,74% suara. Ini artinya, mahasiswa UI masih percaya dengan kalian (dan BEM UI), dan semoga kalian bisa mengemban tanggung jawab ini dengan sebaik mungkin. Pesan saya: banyak-banyaklah membaca.

27 November 2014

Gemar Mencibir, Akankah Menjadi Karakter Masyarakat Indonesia?

Pagi ini, lagi-lagi, linimasa media sosial saya dipenuhi dengan status dan gambar yang sejak beberapa bulan terakhir tak pernah absen "menghias" dinding media sosial di tanah air. Ya, apalagi kalau bukan mengenai hal-hal yang menjelek-jelekan Jokowi (dan pemerintahnya) dan Prabowo (juga masih ada).

Kalau harus "buka-bukaan", saya dulu mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden lalu. Tentunya saya punya alasan tersendiri mengapa saya mendukung beliau. Namun, ini bukan berarti saya "menikmati" hinaan demi hinaan (atau sebut saja, hal-hal nyinyir) yang dilontarkan terhadap Jokowi hingga saat ini.

Saya pikir, sudah cukuplah semua hal terkait persaingan masa pilpres lalu. Tahun ini benar-benar tahun yang sangat emosional dan melelahkan. Saya kerap bertanya-tanya, apakah orang-orang ini tidak bosan mencari-cari kesalahan orang lain? Mereka seakan sangat gencar mencari-cari celah kesalahan dan memublikasikannya di media-media sosial. Tidak hanya itu, beberapa media juga semakin tidak "waras". Ada media-media yang secara konsisten memberitakan hal-hal positif mengenai kinerja pemerintah, tapi ada juga yang secara konsisten memberitakan kesalahan-kesalahan pemerintah.

Terlalu Melelahkan

Demi Tuhan, semua ini sangat melelahkan. Sejujurnya, saya paling tidak suka dengan orang yang mengeluh, tapi seperti yang baru Anda baca: saya mengeluh. Ya, sebagian orang akan berkata bahwa semua ini adalah bagian dari "pengawasan" terhadap pemerintah yang baru, ini adalah bagian dari kebebasan berekspresi, dan sebagainya.

Ingin rasanya sesekali saya "menggaruk" muka orang yang menjadikan alasan-alasan tersebut sebagai pembenaran untuk menjelek-jelekan pemimpinnya sendiri. Kalau orang-orang ini mengatakan bahwa ini adalah sebagai kritik bagi pemerintah, saya pikir mereka harus bisa membedakan mana yang disebut kritik dan mana yang disebut menjelek-jelekan sebagai akibat (yang katanya) tidak bisa move on.

Bagi sebagian besar pendukung Prabowo, kekalahan Prabowo mungkin dirasa tidak adil. Namun, semua itu sudah melewati proses hukum yang panjang dan Mahkamah Konstitusi sudah "ketok palu" bahwa kemenangan Jokowi-JK sah. Bagi saya pribadi, saya memang merasa Prabowo lebih pantas dalam memimpin negara ini, tapi sudah cukup sampai situ. Setidaknya saya tidak sampai menulis di media-media sosial, seperti, "Bagi saya, Prabowo tetaplah presiden RI." Ya, ada banyak banget orang yang menulis hal-hal semacam ini. Hal-hal seperti ini hanya semakin menyulut api perpecahan.

Faktanya, masyarakat kita memang sudah semakin terpecah belah. Terpecah belah karena sifat ketidakdewasaan antara kedua kubu pendukung. Dalam hal ini, kedua kubu pendukung salah. Di atas, saya sudah memaparkan aksi ketidakdewasaan para pendukung Prabowo. Bagaimana dengan pendukung Jokowi? Sejujurnya menurut saya mereka juga tidak lebih baik. Pendukung Jokowi kerap "mendewakan" pemimpin idolanya ini. Saya juga sering melihat di media-media sosial bahwa apa yang dilakukan Jokowi dianggap sebagai suatu hal yang sangat tepat.

Contoh sederhana adalah terkait kenaikan BBM. Sebagian orang merasa ini sebagai "pengkhianatan" terhadap rakyat, tapi sebagian lainnya menganggap ini kebijakan tepat. Mungkinini hanya asumsi sayasebagian besar yang pro kebijakan kenaikan BBM adalah orang-orang yang mendukung program Jokowi. Padahal, tentunya di antara kalangan pendukung beliau pasti ada saja yang sebenarnya merasa berat dengan kenaikan ini, tapi apa boleh buat? Karena sudah mati-matian mendukung, jadi diikhlaskan saja, daripada nanti dianggap tidak konsisten atau menjilat ludah sendiri.

Masyarakat Harus Lebih Dewasa

Saya pikir, di sini, masyarakat kita harus lebih dewasa. Kalau kita bilang bahwa para anggota dewan di Senayan sana sering berperilaku kekanak-kanakan, tolong instrospeksi diri dulu. Mereka yang bekerja di Senayan itu mewakili kita semua, rakyat Indonesia, yang sifatnya jangan-jangan juga mewakili sifat rakyat Indonesia: kekanak-kanakan.

Sampai kapan kita harus terpecah hanya karena "jagoan" kita tidak menang? Sampai kapan kita harus terpecah hanya karena "jagoan" yang kita anggap luar biasa dan nyaris tiada cacat itu tidak boleh dikritik?

Setiap hari kita membaca dan mendengar di media-media berbagai kritikan yang dilontarkan kepada pemerintah. Baik dari para pakar maupun orang-orang biasa, ya... kita-kita inilah. Sekarang, coba kita pikirkan, apakah mengurus negara semudah membalikkan tangan? Apakah mengurus negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang luar biasa besar ini semudah hal-hal yang disarankan para pakar? Kenapa para pakar tidak ada yang jadi presiden? Kalau toh para pakar, atau mungkin kita, merasa punya solusi yang dianggap lebih tepat dalam menyelesaikan masalah demi masalah di Indonesia, kenapa tidak maju mencalonkan diri menjadi presiden? Sebagian mungkin akan bilang: bukan kapasitas saya untuk menjadi presiden. Lantas, hal apakah yang membuat kita memiliki kapasitas untuk terus-terusan mengkritik? Seratus hari saja belum berlalu setelah pelantikan, tapi rasanya semua kritikan ini dilontarkan seolah-olah pemerintah yang baru telah memimpin selama lebih dari tiga tahun.

Saya tentunya bukan orang antikritik apalagi antikebebasan berpendapat. Sama sekali tidak. Namun, saya harap masyarakat bisa lebih dewasa dalam berpendapat dan mengutarakan kritik atau ketidaksukaannya terhadap pemerintah. Dalam pemilu ada yang menang dan kalah. Kita lihat betul di media bagaimana Prabowo dan Jokowi sudah berdamai. Mengapa kita tidak bisa berdamai? Kalau kita memang benar-benar peduli dengan bangsa ini, coba tanyakan, hal bermanfaat apa (selain mengkritik pemerintahjika Anda pikir itu sebagian dari kontribusi untuk membangun bangsa) yang telah Anda lakukan untuk negeri ini?

Negeri ini sangat kritis, janganlah membuatnya lebih parah dengan komentar-komentar tidak cerdas yang hanya menambah perpecahan. Jokowi-JK sudah terpilih secara sah sebagai pemimpin negara ini. Yang memilih mereka juga rakyat Indonesia. Mereka ini mungkin teman kita, saudara kita, keluarga kita, atau orang-orang terdekat di sekitar kita. Kenapa kita harus bertengkar hanya karena beda preferensi soal siapa yang lebih pantas memimpin negeri ini?

Tidak Mudah

Menjadi pemimpin tentunya tidak mudah. Memang, terkadang saya berpikir bahwa enak jadi rakyat, rakyat bisa protes, sementara rakyat tidak pernah tahu bagaimana susahnya membuat suatu kebijakan yang sifatnya win-win solution. Rakyat memang mau yang enak-enak, tanpa peduli bagaimana supaya hidup enak ini terjadi sebenarnya ada orang-orang di pemerintahan sana yang mungkin bekerja tidak kenal waktu demi meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat negara ini.

Rekan-rekan sekalian, memang betul bahwa tingkat kepercayaan kita terhadap pemerintah sangat rendah. Rendahnya tingkat kepercayaan ini tentunya tidak lepas dari apa yang pemerintah-pemerintah terdahulu lakukan terhadap rakyat: memainkan kepercayaan rakyat. Namun, ini juga bukan berarti kita bisa selalu seenaknya mengkritik, seolah-olah tidak ada kepercayaan lagi bagi orang-orang tersebut untuk mengurus negara.

Saya pikir ini semua harus diakhiri. Saya khawatir aktivitas jelek-menjelekkan dan sekaligus "mendewakan" orang ini lama-kelamaan berubah menjadi karakter masyarakat kita. Jadi, jika Anda pendukung setia Prabowo, saya percaya beliau sangat menghargai Anda, tapi tentunya tidak akan suka jika pendukungnya terus-terusnya mencibir Jokowi. Begitu juga dengan para pendukung Jokowi. Percayalah Jokowi itu pasti akan berbuat salah. Pasti. Karena Jokowi itu juga manusia dan sebagai pemimpin, wajar saja ia mendapat kritikan ini-itu karenaseperti yang saya katakan tadimemang sudah menjadi semacam "tugas" harian rakyat untuk protes ini-itu pada pemerintah. Jika Anda berpikir Jokowi berbohong, mungkin Anda harus belajar atau (minimal) baca-baca buku politik.

Jadi, bagi kedua kubu pendukung, silakan berbagi pendapat, tapi tolong berikan "ruang gerak" bagi pemerintah untuk menjalankan program-programnya dengan baik. Silakan diawasi, silakan mengkritik, tapi akan lebih baik jika kritikan itu diiringi dengan aksi nyata yang memang pernah Anda lakukan untuk negeri ini. Atau minimal, berikanlah pula solusi konkret jika toh Anda merasa punya solusi yang lebih baik. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, "Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan"?

Marilah kita nyalakan lebih banyak lilin untuk Indonesia.

Artikel ini juga dipublikasikan di Selasar.com.

24 November 2014

Haruskah BBM Naik?

Sebelum menulis artikel ini, saya sudah mecurahkan unek-unek saya terkait kenaikan BBM. Apa boleh dikata, BBM pun sudah naik. Memang, bagi sebagian (besar) orang, kenaikan ini sangat memberatkan. Bagi saya pribadi, kenaikan BBM memang belum memberatkan, tapi lumayan terasa. Namun demikian, kalau kita bicara soal dampak yang ditimbulkan dari kenaikan BBM, saya pikir semua orang pasti merasakan, mau yang bicara pro kebijakan ini maupun yang jelas-jelas kontra.

Kali ini, saya ingin berbagi wawasan mengenai kenapa BBM harus naik. Saya tidak punya latar belakang ekonomi sama sekali, jadi saya berdiskusi dengan seorang teman yang saya percaya dia sangat paham soal ekonomi. Saya juga senang berdiskusi dengan teman saya ini karena dia bisa bicara dengan "bahasa manusia" dan itu penting. Artinya, dia bisa menjelaskan suatu hal yang kompleks dalam ranah bahasa yang bisa dimengerti orang banyak. Sekarang saya akan mencoba menceritakan kembali wawasan yang saya dapat ini pada Anda sekalian.

Dimulai dari APBN dan APBNP

Kenapa BBM harus naik? Ini dimulai dari kisah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) negara kita. Jadi, anggaplah negara kita ini sebagai sebuah rumah tangga yang memiliki pendapatan dan pengeluaran. Pemerintah kita merumuskan rancangan pendapatan dan pengeluaran ini dalam APBN dan APBNP (jika di pertengahan tahun terjadi perubahan atas anggaran penerimaan dan pengeluaran yang telah dibuat di APBN).

Berapakah APBN Indonesia 2014?

Penerimaan

Penerimaan Pajak
1.110,2 triliun
Kepabeanan dan Cukai
170,2 triliun
Penerimaan Bukan Pajak
385,4 triliun
Hibah
1,4 triliun
Total
1.667,1 triliun
Sumber: Kementerian Keuangan RI

Pengeluaran

Belanja Kementerian Negara/Lembaga
637,8 triliun
Subsidi
333,7 triliun
Pembayaran Bunga Utang
121,3 triliun
Belanja Lainnya
157,1 triliun
Dana Perimbangan
487,9 triliun
Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
104,6 triliun
Total
1842,5 triliun
Sumber: Kementerian Keuangan RI

Dari data di atas ternyata pada APBN 2014, anggaran kita defisit sebesar 175,4 triliun rupiah. Kemudian pada pertengahan tahun, APBN ini direvisi menjadi APBNP 2014 dengan komposisi sebagai berikut:

Penerimaan

Penerimaan Pajak
1.246,1 triliun
Penerimaan Bukan Pajak
386,9 triliun
Hibah
2,3 triliun
Total
1.635,4 triliun
Sumber: Kementerian Keuangan RI

Pengeluaran

Belanja Pemerintah Pusat
1.280,4 triliun
Transfer ke Daerah
596,5 triliun
Total
1.876,9 triliun
Sumber: Kementerian Keuangan RI

Ternyata, setelah direvisi di APBNP, anggaran kita masih tetap defisit, yaitu sebesar 241,5 triliun rupiah. Jumlah ini bahkan lebih besar daripada jumlah defisit pada APBN 2014.

Sekarang pertanyaannya, kenapa harus ada revisi APBN? Pemerintah merevisi APBN karena ada kecenderungan tidak tercapainya penerimaan negara dari pajak. Jadi, ini karena tidak semua wajib pajak membayar pajak. Saya pikir, ini adalah salah satu kesalahan masyarakat kita. Kita menuntut suatu perbaikan, tapi tidak mau ikut berkontribusi atau bahkan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, salah satunya adalah membayar pajak.

Minggu lalu, saya membaca di CNN Indonesia bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak di Indonesia saat ini sebanyak 60 juta individu dan lima juta badan usaha. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 23 juta wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan 550 ribu badan usaha yang taat membayar pajak. Artinya, ada 38 juta orang yang belum bayar pajak.

Kembali ke soal alasan pemerintah merevisi APBN. Hal berikutnya adalah karena harga minyak dunia yang saat itu naik dan jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar.

Sekarang kita bisa melihat bahwa dengan defisit sebesar 241,5 triliun rupiah, bagaimanakan pemerintah menutupi kekurangan tersebut? Ya, dengan berutang. APBN 2014 ini memang merupakan "warisan" pemerintahan SBY. Kita tidak perlu lagi menyalah-nyalahkan Pak A atau Pak B, ini sudah terjadi. Memang, kalau dilihat, pemerintahan SBY sangat boros dalam hal pembelanjaan pemerintah. Belum lagi ditambah rasio utang Indonesia yang cukup tinggi ke negara lain.

Kini estafet pemerintahan telah berganti ke Joko Widodo. Terkait dengan masalah APBN ini, pemerintah Jokowi terlihat mengevaluasi pos-pos apa saja yang membuat kita boros. Ini artinya harus ada yang dikurangi dari pos belanja terbesar di APBN. Ada tiga pos yang menjadi pengeluaran terbesar, yaitu: subsidi (350 triliun), pembayaran utang (230 triliun), dan belanja pegawai (275 triliun).

Didukung Mahasiswa Ekonomi

Kenaikan BBM ini ternyata didukung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (BEM FEUI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universita Padjadjaran (BEM FEB Unpad). Bagi saya, jika mahasiswa jurusan ekonomi sudah bicara soal ini, saya percaya mereka pasti punya argumentasi tersendiri. Berdasarkan kajian yang dilakukan BEM FE UI, pada kenyataannnya selama ini subsidi digunakan oleh lebih dari 70% masyarakat mampu. Artinya, subsidi yang dianggarkan sebesar 350 triliun rupiah dalam APBN tidak tepat sasaran.

Tentunya, hal ini memang sangat disayangkan. Padahal, pemerintah menganggarkan dana yang sangat besar yang sebetulnya ditujukan untuk rakyat kecil. Namun, seperti yang juga saya ceritakan pada artikel sebelumnya bahwa yang "minum" premium memang bukan rakyat kecil, melainkan orang-orang yang memiliki kendaraan bermotor (meskipun sebetulnya rakyat kecil ikut menggunakan jasa angkutan umum, dan angkutan umum menggunakan premium, dan akibat BBM naik, tarif angkutan umum pun ikut naik).

Akhirnya, dengan argumentasi tersebut, timbul ide untuk memangkas besaran subsidi dan mengalihkannya ke pendidikan, infrastruktur, irigasi, bantuan sosial; sesuatu yang memang bisa lebih dirasakan oleh rakyat (kecil). Saat ini, anggaran pendidikan kita hanyalah 100 triliun rupiah, sedangkan untuk bantuan sosial hanya delapan triliun rupiah. Sementara itu, anggaran kesehatan hanya 13 triliun rupiah dan untuk infrastruktur hanya 30 triliun rupiah. Sekarang, jika keempat hal ini digabungkan, jumlahnya hanya 150 triliun rupiah. Ini artinya kira-kira hanya setengah dari anggaran subsidi BBM. Mungkin, bagi mereka yang mengerti soal ini (bukan termasuk saya, karena saya hanya menceritakan ulang apa yang saya dapat), kasarnya, dengan anggaran 350 triliun rupiah untuk subsidi BBM, pemerintah ngasih makan rakyat dengan bensin, sementara pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya adalah nomor sekian.

Kenapa Harga Minyak (Kita) Mahal?

Saya termasuk yang bertanya-tanya kenapa harga minyak kita mahal? Mudah saja, ini karena kita sudah bukan lagi negara penghasil minyak. Dulu, iya. Indonesia termasuk negara penghasil dan pengekspor minyak. Namun, sekarang cadangan minyak kita sangat kritis.

Cadangan minyak Indonesia hanya tinggal 3,7 miliar barel, tetapi Indonesia berada di urutan ke-16 negara dengan harga BBM termurah di dunia, bahkan lebih murah daripada negara-negara kaya minyak, seperti Irak dan Kazakhstan.

Saya jadi ingat saat ikut hadir dalam pertemuan antara Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman dan Menteri Perdagangan dan Industri Rusia Denis Manturov dalam pertemuan pascapelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (20/10), Irman Gusman menyatakan saat ini jumlah impor minyak Indonesia mencapai tidak kurang dari 100 juta dolar AS per hari. Seratus juta dolar per hari itu bukanlah jumlah yang sedikit dan sejujurnya kondisi ini sangat memprihatinkan, tapi itulah kenyataannya.

Hal lain yang juga menyebabkan mahalnya harga minyak kita adalah karena Undang-Undang no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

Apa yang salah dalam UU ini? Jadi, dalam pasal 28 ayat 2, disebutkan: “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”. Artinya, rakyat harus membayar minyak yang miliknya sendiri dengan harga yang ditentukan oleh NYMEX di New York. Harga minyak kita mengikuti harga minyak dunia. Padahal, pasal 33 UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa cabang produksi vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Kwik Kian Gie yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Ekonomi (1999 - 2000), seharusnya harga BBM tidak boleh ditentukan oleh siapapun juga kecuali oleh hikmah kebijaksanaan yang sesuai dengan kepatutan, daya beli masyarakat dan nilai strategisnya bagi sektor-sektor kehidupan ekonomi lainnya karena BBM termasuk dalam “Barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak”.

Sebagai contoh, negara-negara seperti Arab Saudi, Venezuela, Iran, dan Qatar menentukan sendiri harga minyaknyatidak mengacu pada harga minyak dunia, selain tentunya cadangan minyak mereka memang masih banyak, atau sebut saja: berlimpah.

Jadi, sebetulnya UU ini harus direvisi, dan inilah salah satu tugas pemerintah. Karena jika UU ini direvisi maka kita bisa menetapkan sendiri harga minyak kita dan bisa membuat harga minyak untuk negara ini lebih murah. Namun, karena belum ada revisi maka langkah pemerintah adalah dengan mengurangi subsidi BBM dan mengalihkannya ke pos-pos lain, seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dsb.

Artikel ini juga dipublikasikan di Selasar.com.

Kenaikan BBM dan Golongan Menengah

Kenaikan BBM sepertinya menjadi salah satu topik andalan dalam beberapa minggu terakhir ini. Kenaikan BBM memang baru seminggu yang lalu, tapi topik ini sudah jadi trending topic dalam beberapa minggu sebelumnya. Sejujurnya, saya lelah berurusan dengan topik semacam ini. Memangnya Anda tidak lelah? Di mana-mana, semua orang membahas soal BBM. Mulai dari yang pura-pura pintar, sok pintar, hingga yang memang pintar beneran. Namun, saya pikir semua ini terlalu melelahkanmelihat berbagai komentar pro-kontra di media. Memang, segala kebijakan yang dibuat pemerintah pasti ada pro dan kontra, apalagi kalau kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat, ya... seperti kenaikan BBM ini.

Nah, seperti yang saya katakan tadi, mungkin Anda juga lelah membahas (atau membaca) topik ini, saya pun begitu. Namun, izinkan saya di sini juga berbagi keluh kesah sekaligus pandangan saya terhadap topik ini.

Jika ada yang bertanya apakah saya setuju dengan kenaikan harga BBM? Saya jawab tidak setuju. Kalau Anda tidak sepakat dan tidak ingin "ambil pusing", Anda bisa berhenti sampai sini. Namun, kalau Anda ingin tahu lebih lanjut, izinkan saya sedikit bercerita.

Pertama, saya membahas ini dari sudut pandang orang yang tidak paham soal kenaikan BBM dari sisi ekonomi. Dalam beberapa minggu ini, saya berusaha mengerti mengapa kenaikan BBM dianggap perlu. Salah satu alasan yang menjadi faktor pamungkas adalah fakta bahwa selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran. Kasarnya, yang "minum" premium itu adalah orang-orang yang memiliki kendaraan, baik motor maupun mobil. Artinya, mereka yang mampu memiliki mobil dan motor adalah orang-orang yang mampu secara ekonomi.

Alasan ini juga menjadi salah satu dasar argumentasi rekan-rekan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (BEM FEUI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (BEM FEB Unpad). Tentunya, saya percaya bahwa mereka pastinya tidak asal bicara. Saya masih percaya bahwa dalam hal ini, rekan-rekan mahasiswa yang belajar ilmu ekonomi tentu lebih paham dalam menanggapi kenaikan BBM daripada saya.

Bagi pemerintah, kenaikan BBM dianggap perlu karena selain subsidi BBM yang tidak tepat sasaran sangatlah tidak adil bagi rakyat kecil. Jadi, selama ini, yang menikmati subsidi justru adalah orang-orang mampu. Oleh karena itu, dengan mengurangi subsidi, pemerintah berniat untuk mengalokasikan anggaran yang sebelumnya digunakan untuk subsidi BBM ke pos-pos yang memang secara nyata bisa dirasakan oleh rakyat, yaitu untuk bidang pendidikan, infrastruktur, transportasi, dsb.

Golongan yang "Sedang-sedang" Saja

Setelah berusaha memahami itu semua, ada semacam pemikiran kecil yang mengganggu saya. Pemerintah punya niat baik untuk menyejahterakan rakyatnya dengan mengalihkan subsidi BBM untuk pembangunan yang (katakanlah) lebih merata dan bisa dirasakan manfaatnya. Namun demikian, siapakah yang benar-benar merasakan dampak kenaikan BBM ini? Dalam hal ini, menurut saya yang paling merasakan dampak kenaikan BBM adalah golongan menengah. Siapakah mereka? Ya, saya termasuk orang dalam golongan ini. Mungkin juga Anda, dan masih banyak orang lainnya.

Orang-orang golongan menengah ini adalah orang-orang yang bekerja seperti biasa. Tiap hari berhadapan dengan kemacetan, deadline, suasana kantor, pergi saat matahari belum terbit dan pulang saat matahari sudah tenggelam, dan begitu seterusnya. Tidak hanya itu, golongan ini juga bisa jadi tidak bekerja atau memang tidak punya pekerjaan tetap, katakanlah mereka freelancer, dan masih banyak lainnya.

Menurut saya, mereka ini adalah orang-orang yang paling merasakan dampak kenaikan BBM. Kenapa? Ya, karena mereka sangat merasakan naiknya biaya transportasi, naiknya harga kebutuhan pokok, mungkin yang sedang mencicil atau menabung membeli rumah, harga rumah dan tanah semakin melambung. Di saat yang bersamaan pula, tarif dasar listrik terus naik, harga gas juga naik. Semua naik. Yang tidak (atau belum) naik: gaji.

Golongan ini jelas bukan orang miskin, tapi juga bukan orang kaya. Golongan ini mungkin punya satu atau dua sepada motor di rumahnya. Golongan ini juga mungkin punya smartphone di saku celananya (tidak perlu naif mengatakan bahwa yang punya smartphone hanya orang kaya, sopir angkutan umum banyak yang sudah pakai smartphone). Golongan ini mungkin memakai AC di kamar tidurnya. Bukan, mereka bukan orang kaya yang serba berkelebihan, tapi jelas mereka masih bisa makan tiga kali dalam sehari dan itu artinya mereka tidak miskin.

Masalahnya adalah, orang-orang dari golongan menengah ini karena bukan golongan orang miskin tentunya tidak bisa menikmati "kemudahan-kemudahan" (atau sebut saja bantuan) dari pemerintah yang memang ditujukan oleh rakyat miskin. Mereka tetap harus berjuang untuk "survive" dengan biaya hidup yang semakin meroket.

Beberapa kali saya berbincang dengan teman-teman saya yang juga berasal dari jurusan ekonomi dan jawaban yang saya dapatkan lebih kurang sama: golongan menengah harus mengubah gaya hidup mereka. Bagi saya ini tidak sepenuhnya tepat karena saya pribadiyang menganggap diri saya sebagai bagian dari golongan menegah inisudah berusaha sehemat mungkin dalam menjalani kehidupan di ibukota.

Biaya Hidup Semakin Tinggi

Izinkan saya berbagi sedikit mengenai "dapur keuangan" saya. Saya hidup bertiga bersama ibu dan adik saya. Ayah saya meninggal tujuh tahun lalu. Saat ini saya menjadi tulang punggung keluarga karena baru sayalah yang bekerja. Saya bisa katakan bahwa penghasilan saya saat ini cukup walaupun tidak saya pungkiri bahwa dengan kondisi kenaikan BBM semuanya akan berubah.

Saya pernah baca di Kompas bahwa biaya hidup layak di Jakarta adalah Rp 7,5 juta per bulan. Saya pikir tadinya ini agak konyol alias lebay, tapi pernyataan ini dibuat berdasarkan survei BPS bahwa biaya hidup di Jakarta dengan empat anggota rumah tangga idealnya sekitar Rp 7,5 juta per bulan.

Sekarang, saya bekerja dan belum menikah, tapi saya sekarang jelas menghidupi keluarga saya. Percayalah, bahwa saya merasakan pengeluaran saya dalam sebulan hampir mencapai Rp 7 juta per bulan. Jadi, ternyata, saya merasa bahwa ketika saya membaca artikel Kompas itu dulu, sayalah yang konyol.

Tidak percaya? Ya, tapi faktanya memang begitu. Pengeluaran bulanan ini termasuk untuk biaya belanja (makan) sehari-hari, tagihan listrik, beli pulsa, transportasi, biaya untuk kuliah adik saya, beli gas, beli BBM juga (ya, saya punya kendaraan bermotor hasil peninggalan ayah saya), bayar tagihan internet (karena pekerjaan saya harus terhubung dengan internet, jadi ini wajib), bayar premi asuransi, dan terkadang dalam sebulan pasti ada hal-hal tidak terduga yang menyebabkan keluarnya uang, seperti perbaikan atap bocor mungkin, atau ada yang sakit dan harus beli obat, dsb.

Tentunya uang yang dikeluarkan dalam sebulan itu tidak lebih untuk membuat keluarga saya hidup layak. Apakah dengan mengeluarkan uang sebesar itu membuat saya masuk golongan "orang kaya"? Tidak, saya tetap harus berhemat agar tidak "kebablasan". Ini bukan berarti orang kaya tidak perlu berhemat. Orang kaya juga bukan berarti bisa hidup boros, tapi saya tidak termasuk golongan kaya karena saya masih harus merencanakan keuangan saya dengan baik dan selalu ada kemungkinan bahwa ada hal-hal "buruk" terjadi dengan keuangan saya. Oleh karena itu, saya menganggap bahwa diri saya sebetulnya tidaklah aman secara ekonomi. Katakanlah terjadi sesuatu dengan pekerjaan saya yang menyebabkan saya tidak bisa mendapatkan penghasilan, otomatis keluarga saya akan "tamat".

Jika menurut beberapa teman saya, seperti yang saya bahasa di atas, bahwa golongan menengah harus mengubah gaya hidupnya, sejujurnya saya sudah tidak tahu lagi pos pengeluaran mana lagi yang harus ditekan agar lebih hemat karena tanpa ditekan harga-harga sudah melambung tinggi.

Beberapa kali saya juga sempat melihat di media sosial ada yang membandingkan antara orang-orang yang tidak keberatan dengan merokok (yang menghabiskan belasan ribu dalam sehari), tetapi protes karena BBM naik Rp 2.000. Saya pikir ini pemikiran yang sesat. Serius. Saya tidak merokok, tapi jelas saya tidak setuju dengan perbandingan itu. Kenaikan BBM mungkin hanya Rp 2.000 saja, tapi bagaimana dengan kenaikan semua harga bahan pokok dan transportasi? Ya, berlipat-lipat ganda. Coba Anda tanya pada ibu atau istri atau "asisten" rumah tangga Anda, berapa harga cabai sekilo pascakenaikan BBM? Lantas, kenapa orang-orang harus membanding-bandingkan harga rokok dengan kenaikan BBM?

Berbaik Sangka

Sekarang, saya hanya bisa berharap bahwa keadaan akan lebih baik. Protes ini-itu, tidak akan membuat harga BBM turun apalagi membuat harga barang yang naik akibat kenaikan BBM jadi turun. Kita hanya bisa berbaik sangka. Semoga memang apa yang pemerintah lakukan memang sesuatu yang tepat. Kenaikan BBM ini bahkan belum berusia satu bulan.

Tentunya, dengan mengatakan hal semacam ini, bukan berarti saya pro pada kenaikan BBM, hanya saja, saya terlalu lelah untuk mendengarkan terlalu banyak hal buruk tentang pemerintah dan kita semua (semakin) terpecah belah. Tentunya mengurus negara ini memang tidak mudah. Ketika menjadi pemimpin terkadang kita harus mengeluarkan kebijakan yang tidak popular. Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa berbaik sangka dan lakukanlah pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Saya percaya hal-hal baik terjadi pada orang-orang baik. Artinya, kenaikan BBM ini mungkin berat bagi banyak orang, tapi kenaikan ini sudah terjadi. Daripada kita terus mengkritik pemerintah sampai lupa diri, sebaiknya kita coba benahi diri supaya kita "survive" hidup di sini.

Pada artikel berikutnya, saya akan berbagai wawasan mengenai alasan di balik naiknya BBM. Semoga bermanfaat.

13 November 2014

Ahok, FPI, dan Kita

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
Beberapa hari belakangan ini isu penolakan pelantikan Basuki Tjahaja Purnama, atau yang akrab disapa Ahok, semakin lantang disuarakan oleh kelompok Front Pembela Islam (FPI). Sekarang, saya melihat masyarakat Jakarta semakin terbagi-bagi. Maksudnya, ada yang sangat membela Ahok, ada yang benci FPI, tapi di satu sisi tidak setuju dengan dilantiknya Ahok sebagai gubernur, dan memang yang murni mendukung gerakan FPI.

Pertama, marilah kita menimbang-nimbang dan melihat dari berbagai perspektif mengenai masalah ini. Bagi saya pribadi, yang bukan orang ber-KTP Jakarta, dulu saya termasuk orang yang sangat kagum dengan sosok Ahok. Dulu? Ya... dulu. Sebetulnya, sekarang saya juga masih kagum, tapi kekaguman itu agak berkurang.

Oke, saya jelaskan satu per satu. Kenapa dulu saya kagum dengan beliau? Karena beliau bersama Jokowi muncul sebagai angin segar di pemerintahan ibukota ini. Ibukota ini rasanya seperti punya harapan nyata. Cita-cita mempunyai "Jakarta Baru" memang bukanlah sekedar angan-angan. Saya percaya sebagian besar orang mengikuti betul segala perubahan dan gebrakan yang dilakukan oleh "duet maut" ini. Nyatanya, mereka berhasil. Orang-orang seakan tersihir akan kerja cepat kedua pemimpin kota ini, dan khususnya Ahok, orang-orang terkesan karena beliau tidak sekedar bicara, tapi bertidak, dan cepat. Semua ada hasilnya, dan kita bisa lihat itu.

Belum lagi, kita disuguhi dengan sikap Ahok yang "garang", yang tidak segan-segan menegur dan bahkan mencopot pegawai-pegawai yang tidak benar. Semua dituntut harus sempurna oleh Ahok. Bagi masyarakat ibukota yang (kadang) sudah terlalu jenuh dengan gaya birokrasi pemerintah selama ini, tentunya ini menjadi suatu hal yang menggembirakan. Tidak hanya itu, bagaimana Ahok menegur dan menunjukkan "taringnya" di berbagai kesempatan juga dapat dinikmati masyarakat melalui kanal YouTube Pemerintah DKI Jakarta. Otomatis, hal ini menjadi semacam hiburan baru bagi masyarakat. Jujur saja, saya termasuk salah satu penikmatnya.

Sekarang, Jokowi sudah pindah kantor, tidak lagi di Balai Kota. Otomatis, kita butuh gubernur baru. Orang bilang, gubernur Jakarta itu ibarat RI-3. Sebegitu pentingnya posisi gubernur Jakarta di negara ini. Kini, Ahok masih berstatus sebagai pelaksana tugas gubernur, tapi FPI dengan lantang menolak pelantikan Ahok sebagai gubernur.

Tegas Bukan Kasar dan Begitu Sebaliknya

Saya tidak suka FPI, dari dulu. Saya muslim, tapi saya tidak suka FPI. Saya merasa FPI kerap membuat citra Islam menjadi buruk. Namun demikian, saya pikir, tidak adil juga rasanya kalau kita terus-terusan "menghakimi" FPI ini. Jadi, coba kita lihat dari perspektif FPI, kenapa mereka sangat menolak pelantikan Ahok?

Menurut FPI, selain karena Ahok bukan seorang muslim, lebih dari itu, Ahok dinilai kerap berkata kasar dan arogan, dan jujur saja, saya pikir ini kita harus sepakati bersama. Maksud saya, poin bahwa Ahok kerap berkata kasar dan arogan. FPI menilai kata-kata Ahok terlalu tajam dan tidak pantas dilontarkan sebagai seorang pemimpin.

Saya coba berikan satu contoh kata-kata Ahok yang masih "lumayan" ya. Lumayan dalam arti, saya pernah baca yang lebih parah. Jadi, saya pernah membaca sebuah artikel di Liputan6.com mengenai komentar Ahok terkait siswa nakal. Lantas, Ahok mengatakan, "Sekolah negeri dipakai oleh pelajar yang sok-sokan. Tidak naik kelas atau pecat. Pertama dikasih kesempatan bolehlah. Kalau masih diulangi lagi, kamu sudah bukan anak, kamu calon bajingan. Sekolah kita terbatas. Banyak anak-anak miskin sekolah di sekolah swasta yang jelek dan murah."

Ya, ada kata "bajingan". Tidak perlu ditanya, itu memang kata yang sangat kasar. Pernyataan Ahok ini jelas menimbulkan pro dan kontra. Dulu, saat pertama kali saya membaca artikel ini saya menganggap bahwa orang-orang yang kontra terhadap pernyataan ini terlalu lebay. Orang kita sebenarnya terbiasa bicara dengan kata-kata kasar (dalam kehidupan sehari-hari), tapi enggak biasa mendapatkan pemimpin yang biasa "ceplas-ceplos" bicara (agak) kasar apa-adanya dan dipublikasikan di media. Kita terbiasa mendengar pemimpin yang ya... kira-kira "enak" saja didengar. Kita terbiasa dengan kata-kata yang standar yang keluar dari mulut para pemimpin kita. Jadi, mungkin banyak yang kaget ketika ada yang seperti Ahok ini, dan merasa ya... bahasanya Ahok ini kasar. Padahal hampir kita semua biasa berinteraksi dengan orang-orang yang bicara kasar sehari-hari. Ini Jakarta.

Namun sekarang, setelah saya mendengar begitu banyak "gaya bicara kasar" Ahok, saya merasa bahwa ini sudah terlalu berlebihan. Biar bagaimanapun Ahok adalah seorang pemimpin dan seorang pemimpin haruslah menjadi contoh teladan bagi rakyatnya, mulai dari tutur kata hingga perilakunya. Katakanlah Ahok adalah pribadi yang suka "ceplas-ceplos" apa adanya, tidak bertopeng seperti pejabat kebanyakan, tapi ia tetap harus bisa bersikap. Ahok harus bisa menempatkan dirinya dengan baik.

Kini, saya melihat Ahok bukan sebagai sosok yang tegas. Dulu, ya, beliau terlihat tegas dan kita suka. Sekarang, saya melihat ini terlalu berlebihan. Ahok harus bisa membangun komunikasi politik yang baik. Kalau dikatakan Ahok itu orang Sumatera, dan orang Sumatera punya pribadi yang cenderung keras, saya kira ini tidak bisa dijadikan pembenaran. Pemimpin, dari mana pun asalanya, harus bisa menjadi contoh teladan, itu jelas. Kini saya sangat menyayangkan pribadi Ahok yang sepertinya tidak bisa "mengerem" emosi dan kata-katanya.

Saya suka Ahok sebagai pribadi yang bisa memimpin Jakarta, tapi saya juga tidak mau Jakarta dipimpin oleh orang yang tidah bisa berkomunikasi dengan baik dan merangkul semua pihak. Saya tidak suka FPI, banyak orang yang tidak suka. Saya tahu, Ahok juga tidak suka. Tapi saya belajar satu hal selama berorganisasi di kampus dulu. Rakyat bisa dan boleh saja tidak suka dengan pemimpinnya, tapi sang pemimpin tidak boleh tidak menyukai rakyatnya karena mereka adalah tanggung jawab si pemimpin.

Dalam hal ini, saya harap Ahok bisa menurunkan egonya terhadap FPI. Saya tahu, Ahok juga sudah berusaha mengajak diskusi FPI, tapi FPI memang "batu". Namun, FPI itu tetap bagian dari masyarakat Jakarta, dan menjadi tugas Ahoklah untuk merangkul orang-orang ini. Jika saya di posisi Ahok, merangkul FPI akan menjadi suatu hal yang paling tidak menyenangkan sedunia, tapi saya harus lakukan itu karena mereka adalah bagian dari masyarakat Jakarta yang saya pimpin. Dan terlebih lagi, pemimpin bukanlah pemimpin tanpa rakyatnya.

Semua Pihak Harus (Belajar) Dewasa

Pro dan kontra itu wajar terjadi. Saya tidak mau mengaitkan Ahok dengan soal agama dan ras karena itu terlalu kekanak-kanakan. Kita harusnya lebih dewasa dalam menerima perbedaan. Kalau toh ada yang merasa bahwa kaum mayoritas harus menjadi pemimpin, tapi nyatanya selama ini pemimpin dari kaum mayoritas belum ada yang bisa membuat "gebrakan" seperti yang dilakukan Ahok dalam beberapa tahun kepemimpinannya bersama Jokowi dulu. Kita juga harus ingat bahwa yang memilih Ahok adalah masyarakat Jakarta. Dengan berduet bersama Jokowi, jika kaum mayoritas khawatir dengan kepemimpinan Ahok di masa mendatang, seharusnya mereka bisa membaca situasi bahwa ada kemungkinan Jokowi akan menjadi presiden dan itu artinya Ahok akan menjadi gubernur.

Sekarang semuanya telah terjadi, yang terbaik bisa kita lakukan adalah menjauhkan prasangka buruk seraya tetap berkontribusi dalam pembangunan Jakarta. Sementara bagi Ahok, saya berharap beliau bisa memperbaiki gaya komunikasinya. Bagaimanapun, Ahok harus ingat bahwa ini Indonesia. Ada nilai dan etika yang dianut oleh masyarakat dan ia harus mengerti itu.

Jadi, dalam hal ini, ketika ada orang-orang yang tidak suka dengan FPI yang berunjuk rasa menentang Ahok, sebetulnya kita juga tidak boleh terlalu "sinis" karena berunjuk rasa itu dibolehkan dalam Undang-undang kita, itu adalah hak mereka sebagai warga negara. Kita tentunya kesal, saya juga. Namun, ketika kita coba lihat dari perspektif mereka, kenapa mereka tidak suka dengan Ahok, saya pikir ada poin-poin yang bisa dipahami dan ada benarnya, terutama soal gaya bicara Ahok. Gaya bicara ini otomatis membuat gaya kepemimpinan Ahok menjadi buruk. Ada perbedaan yang jelas antara bersikap tegas dan berbicara kasar.

Saya percaya Ahok bisa membuat Jakarta lebih baik, tapi saya juga berharap Jakarta dipimpin oleh pemimpin yang santun. Santun itu tidak melulu soal pencitraan. Santun itu adalah soal etika dan moral.

Artikel ini juga dipublikasikan di Selasar.com.

   Add Friend