24 November 2014

Haruskah BBM Naik?

Sebelum menulis artikel ini, saya sudah mecurahkan unek-unek saya terkait kenaikan BBM. Apa boleh dikata, BBM pun sudah naik. Memang, bagi sebagian (besar) orang, kenaikan ini sangat memberatkan. Bagi saya pribadi, kenaikan BBM memang belum memberatkan, tapi lumayan terasa. Namun demikian, kalau kita bicara soal dampak yang ditimbulkan dari kenaikan BBM, saya pikir semua orang pasti merasakan, mau yang bicara pro kebijakan ini maupun yang jelas-jelas kontra.

Kali ini, saya ingin berbagi wawasan mengenai kenapa BBM harus naik. Saya tidak punya latar belakang ekonomi sama sekali, jadi saya berdiskusi dengan seorang teman yang saya percaya dia sangat paham soal ekonomi. Saya juga senang berdiskusi dengan teman saya ini karena dia bisa bicara dengan "bahasa manusia" dan itu penting. Artinya, dia bisa menjelaskan suatu hal yang kompleks dalam ranah bahasa yang bisa dimengerti orang banyak. Sekarang saya akan mencoba menceritakan kembali wawasan yang saya dapat ini pada Anda sekalian.

Dimulai dari APBN dan APBNP

Kenapa BBM harus naik? Ini dimulai dari kisah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) negara kita. Jadi, anggaplah negara kita ini sebagai sebuah rumah tangga yang memiliki pendapatan dan pengeluaran. Pemerintah kita merumuskan rancangan pendapatan dan pengeluaran ini dalam APBN dan APBNP (jika di pertengahan tahun terjadi perubahan atas anggaran penerimaan dan pengeluaran yang telah dibuat di APBN).

Berapakah APBN Indonesia 2014?

Penerimaan

Penerimaan Pajak
1.110,2 triliun
Kepabeanan dan Cukai
170,2 triliun
Penerimaan Bukan Pajak
385,4 triliun
Hibah
1,4 triliun
Total
1.667,1 triliun
Sumber: Kementerian Keuangan RI

Pengeluaran

Belanja Kementerian Negara/Lembaga
637,8 triliun
Subsidi
333,7 triliun
Pembayaran Bunga Utang
121,3 triliun
Belanja Lainnya
157,1 triliun
Dana Perimbangan
487,9 triliun
Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
104,6 triliun
Total
1842,5 triliun
Sumber: Kementerian Keuangan RI

Dari data di atas ternyata pada APBN 2014, anggaran kita defisit sebesar 175,4 triliun rupiah. Kemudian pada pertengahan tahun, APBN ini direvisi menjadi APBNP 2014 dengan komposisi sebagai berikut:

Penerimaan

Penerimaan Pajak
1.246,1 triliun
Penerimaan Bukan Pajak
386,9 triliun
Hibah
2,3 triliun
Total
1.635,4 triliun
Sumber: Kementerian Keuangan RI

Pengeluaran

Belanja Pemerintah Pusat
1.280,4 triliun
Transfer ke Daerah
596,5 triliun
Total
1.876,9 triliun
Sumber: Kementerian Keuangan RI

Ternyata, setelah direvisi di APBNP, anggaran kita masih tetap defisit, yaitu sebesar 241,5 triliun rupiah. Jumlah ini bahkan lebih besar daripada jumlah defisit pada APBN 2014.

Sekarang pertanyaannya, kenapa harus ada revisi APBN? Pemerintah merevisi APBN karena ada kecenderungan tidak tercapainya penerimaan negara dari pajak. Jadi, ini karena tidak semua wajib pajak membayar pajak. Saya pikir, ini adalah salah satu kesalahan masyarakat kita. Kita menuntut suatu perbaikan, tapi tidak mau ikut berkontribusi atau bahkan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, salah satunya adalah membayar pajak.

Minggu lalu, saya membaca di CNN Indonesia bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak di Indonesia saat ini sebanyak 60 juta individu dan lima juta badan usaha. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 23 juta wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan 550 ribu badan usaha yang taat membayar pajak. Artinya, ada 38 juta orang yang belum bayar pajak.

Kembali ke soal alasan pemerintah merevisi APBN. Hal berikutnya adalah karena harga minyak dunia yang saat itu naik dan jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar.

Sekarang kita bisa melihat bahwa dengan defisit sebesar 241,5 triliun rupiah, bagaimanakan pemerintah menutupi kekurangan tersebut? Ya, dengan berutang. APBN 2014 ini memang merupakan "warisan" pemerintahan SBY. Kita tidak perlu lagi menyalah-nyalahkan Pak A atau Pak B, ini sudah terjadi. Memang, kalau dilihat, pemerintahan SBY sangat boros dalam hal pembelanjaan pemerintah. Belum lagi ditambah rasio utang Indonesia yang cukup tinggi ke negara lain.

Kini estafet pemerintahan telah berganti ke Joko Widodo. Terkait dengan masalah APBN ini, pemerintah Jokowi terlihat mengevaluasi pos-pos apa saja yang membuat kita boros. Ini artinya harus ada yang dikurangi dari pos belanja terbesar di APBN. Ada tiga pos yang menjadi pengeluaran terbesar, yaitu: subsidi (350 triliun), pembayaran utang (230 triliun), dan belanja pegawai (275 triliun).

Didukung Mahasiswa Ekonomi

Kenaikan BBM ini ternyata didukung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (BEM FEUI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universita Padjadjaran (BEM FEB Unpad). Bagi saya, jika mahasiswa jurusan ekonomi sudah bicara soal ini, saya percaya mereka pasti punya argumentasi tersendiri. Berdasarkan kajian yang dilakukan BEM FE UI, pada kenyataannnya selama ini subsidi digunakan oleh lebih dari 70% masyarakat mampu. Artinya, subsidi yang dianggarkan sebesar 350 triliun rupiah dalam APBN tidak tepat sasaran.

Tentunya, hal ini memang sangat disayangkan. Padahal, pemerintah menganggarkan dana yang sangat besar yang sebetulnya ditujukan untuk rakyat kecil. Namun, seperti yang juga saya ceritakan pada artikel sebelumnya bahwa yang "minum" premium memang bukan rakyat kecil, melainkan orang-orang yang memiliki kendaraan bermotor (meskipun sebetulnya rakyat kecil ikut menggunakan jasa angkutan umum, dan angkutan umum menggunakan premium, dan akibat BBM naik, tarif angkutan umum pun ikut naik).

Akhirnya, dengan argumentasi tersebut, timbul ide untuk memangkas besaran subsidi dan mengalihkannya ke pendidikan, infrastruktur, irigasi, bantuan sosial; sesuatu yang memang bisa lebih dirasakan oleh rakyat (kecil). Saat ini, anggaran pendidikan kita hanyalah 100 triliun rupiah, sedangkan untuk bantuan sosial hanya delapan triliun rupiah. Sementara itu, anggaran kesehatan hanya 13 triliun rupiah dan untuk infrastruktur hanya 30 triliun rupiah. Sekarang, jika keempat hal ini digabungkan, jumlahnya hanya 150 triliun rupiah. Ini artinya kira-kira hanya setengah dari anggaran subsidi BBM. Mungkin, bagi mereka yang mengerti soal ini (bukan termasuk saya, karena saya hanya menceritakan ulang apa yang saya dapat), kasarnya, dengan anggaran 350 triliun rupiah untuk subsidi BBM, pemerintah ngasih makan rakyat dengan bensin, sementara pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya adalah nomor sekian.

Kenapa Harga Minyak (Kita) Mahal?

Saya termasuk yang bertanya-tanya kenapa harga minyak kita mahal? Mudah saja, ini karena kita sudah bukan lagi negara penghasil minyak. Dulu, iya. Indonesia termasuk negara penghasil dan pengekspor minyak. Namun, sekarang cadangan minyak kita sangat kritis.

Cadangan minyak Indonesia hanya tinggal 3,7 miliar barel, tetapi Indonesia berada di urutan ke-16 negara dengan harga BBM termurah di dunia, bahkan lebih murah daripada negara-negara kaya minyak, seperti Irak dan Kazakhstan.

Saya jadi ingat saat ikut hadir dalam pertemuan antara Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman dan Menteri Perdagangan dan Industri Rusia Denis Manturov dalam pertemuan pascapelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (20/10), Irman Gusman menyatakan saat ini jumlah impor minyak Indonesia mencapai tidak kurang dari 100 juta dolar AS per hari. Seratus juta dolar per hari itu bukanlah jumlah yang sedikit dan sejujurnya kondisi ini sangat memprihatinkan, tapi itulah kenyataannya.

Hal lain yang juga menyebabkan mahalnya harga minyak kita adalah karena Undang-Undang no 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

Apa yang salah dalam UU ini? Jadi, dalam pasal 28 ayat 2, disebutkan: “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”. Artinya, rakyat harus membayar minyak yang miliknya sendiri dengan harga yang ditentukan oleh NYMEX di New York. Harga minyak kita mengikuti harga minyak dunia. Padahal, pasal 33 UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa cabang produksi vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Kwik Kian Gie yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Ekonomi (1999 - 2000), seharusnya harga BBM tidak boleh ditentukan oleh siapapun juga kecuali oleh hikmah kebijaksanaan yang sesuai dengan kepatutan, daya beli masyarakat dan nilai strategisnya bagi sektor-sektor kehidupan ekonomi lainnya karena BBM termasuk dalam “Barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak”.

Sebagai contoh, negara-negara seperti Arab Saudi, Venezuela, Iran, dan Qatar menentukan sendiri harga minyaknyatidak mengacu pada harga minyak dunia, selain tentunya cadangan minyak mereka memang masih banyak, atau sebut saja: berlimpah.

Jadi, sebetulnya UU ini harus direvisi, dan inilah salah satu tugas pemerintah. Karena jika UU ini direvisi maka kita bisa menetapkan sendiri harga minyak kita dan bisa membuat harga minyak untuk negara ini lebih murah. Namun, karena belum ada revisi maka langkah pemerintah adalah dengan mengurangi subsidi BBM dan mengalihkannya ke pos-pos lain, seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dsb.

Artikel ini juga dipublikasikan di Selasar.com.

0 komentar :

Posting Komentar

Silakan tulis opini atau komentarmu.