09 April 2015

Ketika Presiden Tidak Tahu: Fenomena Aneh, tapi Nyata

Klik gambar untuk membaca versi ePaper artikel di atas.
Belum lama masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan pernyataan presiden. Memang, dalam lima bulan terakhir, Presiden Joko Widodo kerap memberikan "kejutan" bagi rakyatnya. Mulai dari "kejutan" sikap presiden yang seakan "bingung sendiri" dengan apa yang harus dilakukan, "kejutan" ekonomi, hingga "kejutan" pernyataan di media.

Pada Selasa (7/4) lalu, sebuah media lokal berbahasa Inggris menerbitkan sebuah artikel dengan judul yang cukup "menampar". Artikel berjudul "Joko: I Don't Read What I Sign" tersebut sebelumnya sempat ramai diisukan berasal dari salah satu koran ternama "The Wall Street Journal".

Usut punya usut, isu ini semakin tersebar luas ketika Yusril Ihza Mahendra berkicau di Twitter, dan bahkan di-retweet ratusan kali hingga menjadi topik populer di media sosial tersebut. Sang mantan menteri sekretaris negara era Presiden SBY ini menyatakan, publik dunia semakin mengenal 'sosok' Jokowi. "Presiden Jokowi Makin Mendunia. Ini berita di Wall Street Journal, salah satu koran terkemuka di dunia," kicaunya.
Namun artikel tersebut sebenarnya bukanlah berasal dari potongan "The Wall Street Journal", tetapi dari koran "Jakarta Globe", edisi 7 April 2015, tepatnya di halaman enam. Silakan baca ePaper-nya di sini (kalau penasaran).

Yusril pun kemudian mengklarifikasi sumber artikel itu dalam kicauannya, namun "Presiden Jokowi Makin Mendunia" masih tetap populer dan dikicaukan lebih dari 2.000 kali, sebagaimana yang diberitakan BBC Indonesia pada Rabu (8/4).

Menyalahkan Menteri, Cermin Reaktif

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan kenaikan tunjangan uang muka pembelian mobil pejabat negara sebesar Rp 94,24 juta menjadi Rp 210,89 juta dari sebelumnya hanya Rp 116,65 juta yang sebelumnya ditandatanganinya sendiri.

Presiden mengaku tidak mengetahui persis isi keputusan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 itu. Jokowi mengatakan, hal-hal seperti itu seharusnya disaring terlebih dahulu oleh kementerian sebelum sampai ke mejanya.

Dalam artikel yang dipublikasikan Kompas.com, presiden mengatakan, "Coba saya lihat lagi. Tiap hari ada segini banyak yang harus saya tanda tangani. Enggak mungkin satu-satu saya cek kalau sudah satu lembar ada 5-10 orang yang paraf atau tanda tangan apakah harus saya cek satu-satu?"

Saya pun merasa gagal paham selepas membaca kutipan tersebut. Saya tahu bahwa pekerjaan presiden tidak mudah dan karena itu presiden memilik banyak pembantu untuk menjalankan tugasnya yang disebut sebagai menteri. Namun, itu bukan berarti presiden bisa "menyepelekan" segala perkara, termasuk soal tanda tangan yang bisa berujung pada keputusan yang sangat fatal.

Sekarang, saya jelas mempertanyakan kualitas kepemimpinan Pak Jokowi yang menyalahkan menterinya terkait "kesalahan" ini. Ya, setidaknya, dalam buku The Seven Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey (yang sering menjadi salah satu referensi untuk masalah kepemimpinan), poin pertama dalam kebiasaan efektif yang disebutkan dalam buku tersebutyang tentunya sangat berguna bagi seorang pemimpinadalah bersikap proaktif.

Apa yang dimaksud dengan sikap proaktif? Kenapa seseorang harus proaktif? Ya, saat seseorang bersikap proaktif, dia akan memikirkan segala tindakan dan perbuatan yang ia lakukan beserta efek atau dampaknya. Orang yang proaktif adalah orang yang mengerti segala tindakannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara orang reaktif, di lain pihak, cenderung mengambil keputusan dengan emosi sesaat. Ini artinya, orang proaktif adalah orang yang lebih dulu berpikir sebelum bertindak.

Dalam hal ini, jelas Presiden Jokowi tidak bersikap proaktif, dan jelas itu sangat disayangkan. Bersikap proaktif berarti lebih dari sekedar mengambil inisiatif. Bersikap proaktif berarti bertanggung jawab atas perilaku kita sendiri dan membuat pilihan-pilihan berdasarkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai daripada sekedar "patuh" pada suasana hati atau keadaan. Namun, satu hal penting adalah bahwa orang-orang proaktif tidak akan menyalahkan orang lain (karena itu adalah cerminan perilaku orang reaktif).

Lempar Sana-sini

Dalam artikel lainnya yang dipublikasikan Kompas.com, Jokowi membantah bahwa dirinya kecolongan dalam kebijakan yang mengundang kontroversi kali ini. Dia hanya menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan uang negara yang besar seharusnya dibahas dalam rapat terbatas atau rapat kabinet.

Di lain pihak, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, uang muka untuk pembelian mobil baru bagi pejabat negara bukan kali ini saja diberikan. Namun, pada tahun 2015, pemerintah memutuskan menambah jatah uang muka itu karena harga mobil meningkat akibat inflasi.

Sementara Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengaku, usulan ini pertama kali dimintakan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Awalnya, DPR meminta Rp 250 juta, tetapi akhirnya setelah dikaji oleh Kementerian Keuangan menjadi Rp 210 juta.

Sekarang, siapa yang bisa dipercaya? Bagi saya pribadi, jelas presiden tetap harus bertanggung jawab dalam hal ini. Ini jelas membuktikan presiden telah bertindak tidak teliti dan bisa berakibat sangat fatal.

Sebagai perbandingan, Yusril Ihza Mahendra sempat berkicau melalui akun Twitter-nya mengenai bagaimana Presiden Soeharto dulu begitu teliti membaca segala naskah yang harus ia tanda tangani.
Menurut Yusril, tiap naskah yang akan ditandatangani Pak Harto, ada memorandum Mensesneg yang menerangkan secara ringkas latar belakang naskah tersebut. Jika ada hal yang tidak jelas bagi Pak Harto, orang pertama yang ditanya adalah Mensesneg Moerdiono atau Saadillah Mursyid. Kemudian, semua naskah yang telah ditandatangani akan dikembalikan ke Sekneg melalui ajudan, sementara yang belum ditandatangani akan disisipkan catatan atau disposisi yang perlu segera ditindaklanjuti Mensesneg.

Tidak Tahu: Kesalahan Fatal

Sekarang, bagaimana bisa presiden, pertama, begitu ceroboh (tidak tahu atas apa yang ia tanda tangani), dan kedua, secara gamblang (atau "polos") menyatakan hal seperti itu kepada media? Saya tidak tahu, dan jelas tidak ada yang tahu selain beliau dan Tuhan. Mungkin maksud hati bicara jujur apa adanya (atau "ngeles", kadang memang beda tipis), tapi mengingat posisi beliau sebagai orang nomor wahid di negara ini, tentunya hal-hal semacam ini harus lebih dipikirkan, sebelum terlanjur terucap.

Setelah membaca, saya pun bertanya-tanya, apakah presiden merasa "biasa-biasa" saja dengan pernyataan yang ia lontarkan? Entah bagaimana dengan Anda, tapi saya merasa malu jika presiden negara ini bisa "seceroboh" itu. Ya, jelas, itu ceroboh. Ceroboh dalam memberikan pernyataan kepada pers, dan ceroboh dalam menjalankan pekerjaan.

Maaf Pak Jokowi, saya (jelas) kecewa. Saya memang tidak memilih Bapak (bagi yang bertanya-tanya), tapi jelas saya mendukung Bapak untuk membuat perubahan yang lebih baik, supaya negara ini bisa lebih baik.

Banyak yang bilang Bapak sebagai "A New Hope" bagi Indonesia. Ya, memang benar, terlalu dini untuk menilai kinerja Bapak walau memang begitulah "kerja" kami sebagai masyarakat, Pak: menilai. Mohon dimaklumi saja sikap masyarakat.

Namun, apa daya. Saya pikir masyarakat Indonesia berharap banyak kepada Bapak. Sebesar itu Pak harapan masyarakat ini. Jangan kecewakan rakyat Indonesia, Pak. Apalagi, mereka yang memilih dan begitu percaya kepada Bapak.

Saya tahu dan paham betul bahwa presiden hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Namun, menjadi presiden tentu bukan berarti punya "kualitas" yang sama dengan rakyat biasa. Karena kalau demikian, apalah bedanya sang presiden dengan rakyat yang ia pimpin? Menjadi presiden bukan berarti harus menjadi sempurna, tapi satu hal yang saya yakini adalah bahwa seorang pemimpin pantang menjawab: tidak tahu.

Sementara itu, saya pikir pesan moral yang bisa kita petik bersama dari kisah ini: jangan malas membaca (apalagi jika Anda seorang presiden).

Klik gambar untuk melihat cuplikan video.

Artikel ini juga dipublikasikan di Selasar.com.

   Add Friend

0 komentar :

Posting Komentar

Silakan tulis opini atau komentarmu.